Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

DINAMIKA KOREA UTARA: SOSIALISME, DICTATORSHIP, DAN KEMISKINAN MASYARAKATNYA

12 April 2014 - dalam MBP Asia Timur Oleh fyustiazari-fisip12

Dalam perkembangannya, Korea Utara selalu dikenal sebagai negara yang sulit sekali membuka diri sehingga sangat sulit untuk maju. Padahal dunia ini sedang menghadapi masa-masa globalisasi dimana seluruh negara berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan dari keterbukaan dan liberalisasi yang dibawa oleh globalisasi, Korea Utara justru tetap mempertahankan nilai-nilai sosialis yang telah dianutnya sejak lama. Hal tersebut kemudian menjadikan Korea Utara sebagai negara yang paling terisolasi di dunia (Seth 2011, 340). Kondisi yang ada di Korea Utara tersebut tentu sangat berbeda dengan kondisi negara tetangga yang sempat menyatu lalu terpisah pasca proxy war, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan dikenal karena keberhasilannya membangkitkan kembali kondisi ekonominya, sementara Korea Utara mengalami kondisi sebaliknya. Mengapa kondisi kedua negara ini bisa berbeda? Dan mengapa Korea Utara bisa mengalami kondisi yang begitu terisolasi sehingga sarat akan kemiskinan? Pada paper kali ini, akan dibahas mengenai dinamika Korea Utara, terutama mengenai dictatorship yang selalu dianggap identik di Korea Utara.

Pasca proxy war, Korea Selatan segera memiliki keinginan untuk membangun kembali negaranya. Pada masa pemerintahan Park Chung Hee, pertumbuhan ekonominya sangat pesat didorong oleh liberalisasi perdagangan dan industrialisasinya yang terpusat pada para konglomerat. Hal tersebut juga didukung dengan kedekatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat sehingga mendorong Korea Selatan melakukan ekspor ke Amerika Serikat juga ke berbagai negara yang lainnya. Kebijakan untuk melakukan ekspor tersebut kemudian membuat Korea Selatan semakin maju, hingga membuat Korea Selatan menjadi negara yang termasuk dalam perekonomian kuat pada tahun 1990an (Seth 2011, 340). Selain itu, Korea Selatan juga menganut paham demokratis yang terpengaruh dari demokratis Amerika Serikat. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Korea Utara. Korea Utara, lebih mengadopsi paham komunisme yang dibawa oleh Stalin dari Uni Soviet saat Perang Dingin. Bahkan ketika dunia telah menjadi lebih liberal pun, Korea Utara masih terbilang sangat sosialis bahkan sangat terisolasi. Berbeda dengan Korea Selatan yang memberlakukan kebijakan ekspor, Korea Utara lebih nasionalis karena Korea Utara lebih mengedepankan ekonomi yang mandiri. Dalam sistem pemerintahannya juga, presiden Korea Utara dikenal lebih keras bahkan lebih dari Stalin dari Uni Soviet dan Mao Ze Dong dari Cina (Seth 2011, 340). Kepemimpinan yang berbeda dan ideologi yang dianut tersebutlah yang kemudian dapat dikatakan sebagai penyebab kondisi di Korea Utara dan di Korea Selatan sangat berbeda.

Kemiskinan adalah hal yang identik dengan Korea Utara. Kesejahteraan masyarakatnya tidak terjamin. Hal ini disebabkan karena terlalu kuatnya kontrol penguasa terhadap teknis-teknis perekonomian di Korea Utara (Seth 2011, 340). Pada masa pemerintahan Kim Il Sung, kondisi perekonomian di Korea Utara sangat tersentralisasi ke negara. Hal ini sudah tentu merupakan pengaruh dari Uni Soviet pada masa pemerintahan Stalin. Tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk berbisnis karena semua bisnis ditangani oleh negara. Bisnis-bisnis privat dan industri dieliminasi pada tahun 1950an yang berlanjut dengan pengambilan seluruh hasil industri dan redistribusi barang-barang tersebut oleh negara. Industri-industri lain yang tersisa pun kemudian diambil alih oleh negara (Seth 2011, 341). Pemerintahan Kim Il Sung yang sarat akan dictatorship tersebut menyebabkan perekonomian Korea Utara menjadi stagnan.

Selain itu juga Presiden Kim lebih menekankan kebijakannya untuk mengembangkan industri berat yang mendukung permiliteran Korea Utara sehingga industri barang-barang konsumsi tidak diperhatikan (Seth 2011, 342). Bagi Korea Utara, mengembangkan militer lebih penting daripada mengembangkan industri barang konsumsi karena Korea Utara selalu mempersiapkan diri untuk situasi-situasi perang yang tentunya membutuhkan peralatan militer yang memadahi. Bahkan, karena Korea Utara begitu concern untuk mempersiapkan perang, semua kalangan dari anak-anak mulai yang berusia tujuh tahun hingga orang dewasa diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer (Chung 2004, 291). Terlalu pedulinya pemerintah Korea Utara terhadap militer kemudian menyebabkan hal lain seperti industri makanan jadi terabaikan. Bahkan Kim Il Sung mendeklarasikan sebuah kebijakan yang bernama patriotic rice yang intinya adalah sebuah kebijakan untuk memotong produksi beras sebesar 10%. Pemotongan tersebut dilakukan karena dana untuk produksi beras digunakan untuk militer (Seth 2011, 445). Pemotongan tersebut tentunya menyebabkan kurangnya pasokan makanan di Korea Utara yang membuat kondisi kemiskinan diperparah dengan adanya kelaparan pada masyarakat Korea Utara. Tidak meratanya distribusi makanan membuat tingkat kesehatan menjadi menurun sehingga ribuan nyawa terbunuh karena kelaparan tersebut (Bennett dan Lind 2011, 91).

Ketika pemerintahan Korea Utara berada pada tangan Kim Jong Il, putra dari Kim Il Sung, situasi tetap tidak berubah. Orientasi kehidupan bernegara Korea Utara masih ditekankan pada aspek militer. Saat pemerintahannya, Kim Jong Il menerapkan sistem Military First (Seth 2011, 441). Military First adalah kebijakan yang dibuat oleh Kim Jong Il untuk memperingati hari jadi Partai Militer Rakyat yang intinya adalah mengenai usaha-usaha untuk memperkuat militer di Korea Utara yang akan mendorong revolusi dan pembangunan (Chung 2004, 291), usaha-usaha yang dilakukan meliputi penerapan wajib militer kepada semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Partai harus ikut berpartisipasi dalam militer, bahkan Kim Jong Il sempat mengritik partai karena tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam militer (Chung 2004, 292). Pembentukan kebijakan Military First ini kemudian menandakan bahwa militer masih menjadi prioritas utama di Korea Utara.

Pada pemerintahan Kim Jong Il juga, terjadi krisis pangan yang pada mulanya disebabkan karena bencana banjir yang terjadi di Korea Utara pada tahun 1995 (Seth 2011, 444). Bencana tersebut membuat sistem irigasi menjadi kacau dan karena kurangnya lahan pertanian di Korea Utara serta pendeknya musim panen membuat produksi pangan di Korea Utara menjadi semakin kacau. Telah dilakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki irigasi dan menambah lahan pertanian (Seth 2011, 445) namun tetap saja kondisi tersebut membuat Korea Utara mengalami krisis pangan yang parah pada waktu itu. Hal ini menandakan bahwa pengaturan di Korea Utara masih terbilang lemah sehingga kehidupan masyarakatnya tidak terjamin. Pengurangan produksi beras yang dilakukan oleh Kim Il Sung pada periode sebelumnya meninggalkan akibat yang sangat parah ketika terjadi bencana. Kekurangan beras diperparah dengan adanya bencana sehingga membuat masyarakatnya harus menderita kelaparan.

Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang kaku dan masyarakatnya pun terisolasi. Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Korea Utara oleh para pemimpin-pemimpinnya menandakan bahwa Korea Utara masih sangat mempertahankan sosialisme di dalam kehidupan bernegaranya. Sosialisme di Korea Utara sangat parah, berbeda dengan sosialisme atau komunisme yang ada pada negara lain seperti Cina. Dalam hal berhubungan dengan negara lain Cina, yang komunis, masih bisa berhubungan dengan negara lain meski memang Cina selektif. Namun, Korea Utara berbeda, hubungannya dengan negara lain cenderung konfliktual (Chung 2004, 284) terutama dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Bahkan Korea Utara baru-baru ini mengirimkan misil ke Korea Selatan tanpa peringatan sehingga tiga belas warga Korea Selatan terbunuh. Hubungan yang kurang baik dengan negara-negara lain tersebut membuat Korea Utara akan sulit untuk maju. Kondisinya yang terisolasi, cepat atau lambat akan membuat Korea Utara hancur terutama pada kondisi dunia yang telah menjadi sangat global ini, dimana negara-negara saling bergantung satu sama lain. Korea Utara perlu memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat karena jika tidak, masyarakat Korea Utara akan terus mengalami kesengsaraan dan Korea Utara berpotensi hancur.

 

REFERENSI:

Bennett, Bruce W. dan Jennifer Lind. 2011. “The Collapse of North Korea: Military Missions and Requirements”, dalam International Security. Vol. 36, no. 2, pp. 84-119.

Seth, Michael J. 2011. A History of Korea: from Antiquity to the Present. Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, Inc. Ch. 12 dan 15, pp. 339-372; 437-464.

Chung, Young Chul. 2004. “North Korean Reform and Opening: Dual Strategy and ‘Silli (Practical) Socialism”, dalam Pacific Affairs, vol. 77, no. 2, pp. 283-304. 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.933