Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

DINAMIKA KOREA SELATAN: KONFUSIANISME DAN POLITIK UANG DIBALIK KESUKSESAN EKONOMINYA

12 April 2014 - dalam MBP Asia Timur Oleh fyustiazari-fisip12

Korea Selatan selama ini mungkin dikenal sebagai negara yang telah maju dan terindustrialisasi sehingga perekonomiannya dapat dikatakan baik dan dapat menjadi anggota NICs juga. Selain itu, kesuksesannya dalam memperbaiki kondisi ekonominya juga dianggap luar biasa. Dari negara yang termasuk dalam yang termiskin di dunia menjadi negara industri yang maju saat ini, hal tersebut pasti merupakan suatu hal yang membanggakan. Namun, dibalik kemajuan dan prestasi Korea Selatan yang demikian, tentu ada dinamika dibalik kehidupan Korea Selatan selama ini. Dinamika kehidupan Korea Selatan ini salah satunya terkait dengan permasalahan korupsi yang seringkali terjadi di Korea Selatan. Selain itu, bagaimana  Korea Selatan bisa menjadi negara yang paling konfusianis dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya? Dan bagaimana Korea Selatan bisa maju padahal korupsi merupakan masalah serius yang dihadapinya? Pada paper kali ini, akan dijelaskan mengenai dinamika Korea Selatan, yang telah menjadi negara maju tersebut.

Korea Selatan mengalami kebangkitannya, khususnya dalam bidang ekonomi, pada pemerintahan Presiden Park Chung Hee. Presiden Park, seringkali disebut-sebut sebagai seorang Presiden yang memiliki andil besar dalam perekonomian di Korea Selatan dan seringkali disebut-sebut, dalam pemerintahannya, berorientasi dalam memperbaiki permasalahan ekonomi di Korea Selatan. Memang, dalam masa pemerintahan Presiden Park, Korea Selatan berhasil mengatasi perekonomiannya sehingga Korea Selatan dapat berkembang secara pesat hingga dapat maju sampai sekarang ini. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengupayakan investasi juga memang banyak dilakukan, namun pemerintahan Presiden Park waktu itu ternyata justru sarat akan politik (Kang 2002, 200). Karena itu David C. Kang lebih suka menyebut korupsi di Korea sebagai politik uang. Politik uang di Korea Selatan bahkan marak sejak berkembangnya demokrasi pada tahun 1980an.

Hubungan antara pemerintah dan pengusaha di Korea Selatan, terbilang erat. Kenyataan bahwa pengusaha-pengusaha di Korea Selatan sangat percaya terhadap pemerintah, mengingatkan kita kembali akan persoalan mengenai konfusianisme yang dianut oleh Korea Selatan yang cenderung lebih kental daripada negara-negara Asia Timur lainnya yang juga menganut konfusianisme. Jongwoo Han dan L. H. M. Ling (1998) menjelaskan mengenai kapitalisme yang dianut oleh Asia Timur adalah jenis kapitalisme yang lebih cenderung ke arah feminisme, sedangkan kapitalisme negara-negara Barat lebih kepada kapitalisme yang maskulin. Kapitalisme feminis inilah yang kemudian berbentuk konfusianisme, yang tentu saja berbeda dengan kapitalisme barat yang cenderung egaliter. Konfusianisme membawa nilai-nilai kerja keras, disiplin, loyal, dan lain-lain (Han dan Ling 1998, 58).

Konfusianisme di Korea Selatan dapat dikatakan mampu membuat perekonomiannya maju. Berbeda dengan barat yang memang bebas, di Korea Selatan masih terdapat kontrol dari pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan erat pengusaha dan pemerintah dapat pula dikatakan sebagai cerminan konfusianisme, dimana pemerintah memiliki kontrol atas para chaebol. Berkat kontrol pemerintah ini lah Korea Selatan dapat maju sehingga mungkin kesetiaan masyarakat terhadap pemerintah pun menjadi semakin kuat. Melalui nilai-nilai konfusianisme, mereka percaya bahwa pemimpin akan melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Meskipun memang sangat disayangkan, korupsi menjadi dibenarkan. Korupsi di Korea Selatan banyak berbentuk kolusi. Kedekatan Presiden Park dengan para konglomerat Korea Selatan yang biasa disebut sebagai chaebol menyebabkan para chaebol tersebut juga memiliki pengaruh dalam perpolitikan Korea Selatan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pemerintah pada saat itu didukung oleh para chaebol Korea Selatan. Partai politik di Korea Selatan mengandalkan dana dari para chaebol Korea Selatan. Misalnya saja Samsung turut berkontribusi dalam pendanaan partai politik yang berkuasa, yaitu pada waktu itu sebesar 16,2 milyar won kepada partai politik. Bahkan, partai politik dapat membeli suara.

Begitu juga sebaliknya, pemerintah tentunya memberikan timbal balik bagi “kebaikan” perusahaan besar untuk pendanaan partai. Pemerintahan Park Chung Hee menghasilkan kebijakan bahwa perekonomian di Korea Selatan terpusat pada para chaebol tersebut (Kang 2002, 191). Hal tersebut kemudian tentu membuat posisi chaebol di Korea Selatan begitu kuat. Dapat dilihat bahwa hubungan pemerintah dan pengusaha di Korea Selatan memang begitu erat. Ada semacam hubungan mutualisme dalam hubungan antara pemerintah dan pengusaha di Korea Selatan, disebut sebagai mutual hostage. Pada mutual hostage, kadua belah pihak, yaitu pengusaha dan pemerintah dapat sama-sama mengambil keuntungan dari politik uang tersebut. Namun, pada mutual hostage ini, keduanya tidak dapat mengambil keuntungan secara berlebihan (Kang 2002, 191). Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya balance of power.

Mutual hostage tersebut kemudian menjadi semacam tameng bagi korupsi itu sendiri untuk tidak mempengaruhi stabilitas perekonomian di Korea Selatan. Ada batasan bagi pemerintah dan pengusaha dalam mengambil keuntungan sehingga dampaknya tidak sampai mengarah pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat Korea Selatan. Perusahaan-perusahaan besar di Korea Selatan juga ikut membangun infrastruktur dan barang-barang baik publik maupun privat sehingga stabilitas politik tetap terjaga dan seperti benar-benar terpisah dari kenyataan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang tingkat korupsinya termasuk tinggi.

Dengan demikian, dibalik kesuksesan perekonomian Korea Selatan, terdapat dinamika tersendiri. Dari konfusianisme yang terbilang kental yang disebabkan oleh semakin tingginya loyalitas masyarakat karena keberhasilan pemerintah membangun perekonomian di Korea Selatan yang sempat terpuruk. Hingga ada politik uang yang terjadi di Korea Selatan yang menyebabkan angka korupsi di Korea Selatan termasuk tinggi. Adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan pengusaha menyebabkan terjadinya banyak kolusi. Namun, untungnya masih terdapat batasan-batasan yang muncul karena adanya mutual hostage yang kemudian membuat hubungan tersebut menjadi tidak merugikan masyarakat. Lagipula, pengusaha juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana-sarana bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat Korea Selatan dapat tetap terjamin. Namun, korupsi tetap masalah yang krusial yang perlu segera diatasi, karena jika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan keserakahan dan hal tersebut juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara dalam jangka panjang.

 

Referensi:

David C Kang. 2002. “Bad Loans to Good Friends: Money Politics and the Developmental State in South Korea”. International Organization. Vol 56, no. 1, pp. 177-207.

Jongwoo Han & LHM Ling. 1998. “Authorianism in the Hypermasculinized State: Hybridity, Patriarchy, and Capitalism in Korea”. International Studies Quaterly, vol. 42, no. 1, pp. 53-78.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.751.150