Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

INDONESIA DAN PASIFIK SELATAN: HUBUNGAN INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA

26 January 2014 - dalam Studi Strategis Indonesia Oleh fyustiazari-fisip12

            Hubungan Indonesia dengan Australia dan  Papua New Guinea dapat dikatakan tidak stabil, adakalanya hubungan kedua negara tersebut dalam kondisi baik namun kadang mengalami kondisi yang buruk. Hal ini nampak terlihat atas perhatian Indonesia terhadap kasus pembebasan Irian Barat dan pendudukan Timor Timur. Pada awalnya hubungan Indonesia dengan Australia amatlah baik, hal ini didukung atas simpati yang diberikan oleh Australia akan kemerdekaan Indonesia. Ketegangan mulai terjadi ketika Indonesia mengkampanyekan pembebasan Irian Barat, yang pada waktuitu Papua New Guinea masih merupakan bagian dari wlayah Australia. Australia menaruh curiga terhdap sikap Indonesia yang bisa dikatakan perebutan wilayah tidak hanya berhenti di wilayah Irian Barat saja, melainkan akan menjalar perebutannya ke wilayah Papua New Guinea. Ketengangan hubungan juga terlihat ketika Indonesia melakukan Politik konfrontasi terhadap  Malaysia (Suryadinata, 1998: 115).

Kondisi kedua negara mulai mengalami perbaikan setelah lengsernya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto pada era Orde Baru. Pada 1974, Portugal memberikan pemerintahan sendiri kepada Timor Timur, melihat kondisi ini Indonesia mulai mengitervensi Timor Timur yang sudah dianggap sebagai lost brother-nya dan memasukkannya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Indonesia khawatir akan ancaman stabilitas bagi negaranya dan menganggap bahwa Timor Timur akan menjadi Kubua di Asia Tenggara di bawah pimpinan Fretilin. Awalnya Australia tidak keberatan bahkan cenderung mendukung jika Timor Timur pada akhirnya menjadi bagian dari Indonesia, namun pernyataan tersebut dicabut dikarenakan tidak respek pada cara Indonesia yang menduduki wilayah Timor Timur degan cara kekerasan, bahkan Australia membahas hal ini hingga ke PBB. Keadaan tegang tersebut semakin didukung atas hilangnya nyawa kelima wartawan Australia yang sedang meliput suatu peristiwa di Timor Timur yang disinyalir dibunuh oleh tentara Indonesia. Pemerintah Australia yang simpati terhadap kasus itu mengizinkan pengungsi untuk bermigrasi ke Ausrtalia. Ketika keadaan mulai mereda, akhirnya Australia menerima dan mengakui integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia pada tahun 1980. Keadaan kembali memburuk atas pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Bill Hayden bahwa Australia tidak akan berhenti mengkritik Indonesia akan perlakuan buruk Indonesia kepada masyarakat Timor Timur, sehingga ketika isu ini semakin mencuat dan ditambah munculnya artikel Sydney Morning Herald yang mengungkap jaringan usaha keluarga Soeharto serta membandingkannya dengan presiden Filipina (Marcos) membuat Indonesia melarang wartawan Australia memasuki wilayahnya (Suryadinata, 1998: 116-8). Artikel tersebut dapat dikatakan sangat mencoreng harga diri Indonesia sehingga sejak ketika artikel tersebut, hubungan Indonesia dan Australia kembali memburuk.

Namun ditengah terjadinya ketegangan-ketegangan tersebut, Indonesia dan Australia ternyata masih dapat melakukan suatu terobosan yang dianggap penting, yaitu Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada bulan Desember 1989 (Suryadinata, 1998: 121). Awalnya, pembicaraan-pembicaraan penting mengenai kesepakatan ini yang dilakukan oleh kedua negara menemui titik-titik yang sulit karena terjadinya berbagai ketegangan antara Indonesia dan Australia. Namun, Soeharto kemudian melantik Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan akhirnya perjanjian Celah Timor sampai pada satu kesepakatan untuk membagi secara adil sumber daya minyak yang ada di Celat Timor (Suryadinata, 1998: 121). Perjanjian ini juga menurut Ali Alatas (dalam Suryadinata, 1998: 121) akan menegaskan pengakuan de jure Australia terhadap Timor Timur yang telah terintegrasi ke Indonesia.

Persoalan-persoalan mengenai Timor-Timur terus saja membuat hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan-ketegangan. Namun Australia mengangkat Perdana Menteri baru bernama Paul Keating yang berkeinginan untuk memperbaiki semuanya. Keating bahkan mendukung pembangunan Timor Timur dengan memberikan sumbangan sebesar 11,5 juta Dolar Australia. Keating menganggap bahwa kepentingan nasional berkaitan secara alamiah dengan kepentingan nasional Australia membuat Keating bersikap akomodatif. Menurutnya, perlu ada blok Indonesia, Vietnam, dan Australia yang non-Cina (Suryadinata, 1998: 122-3).

Di bawah kepemimpinan Keating, hubungan Indonesia dengan Australia akhirnya dapat kembali membaik. Pada tanggal 18 Desember 1995, Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soeharto pada saat itu, menandatangani perjanjian keamanan dengan Australia dengan kesepakatan bahwa kedua negara akan berkonsultasi secara teratur mengenai masalah keamanan bersama (Suryadinata, 1998: 123). Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada komitmen bersama antara Indonesia dan Australia yang selama ini bersitegang mengenai permasalahan keamanan, untuk saling menghormati dan menjaga kedaulatan masing-masing negara untuk meningkatkan hubungan kerja sama yang baik.

Selain hubungan Indonesia dengan Australia, Indonesia juga memiliki hubungan yang tidak stabil dengan Papua New Guinea. Papua New Guinea pada saat itu memberikan faktor pengaruh terhadap hubungan antara Indonesia dan Australia, sebab di bawah kendali Australia juga, Papua New Guinea merdeka pada bulan September 1975. Karena itu, Indonesia menaruh perhatian yang amat besar bagi Papua New Guinea. Tentara OPM seringkali menggunakan Papua New Guinea sebagai tempat perlindungan dari tentara Indonesia  (Suryadinata, 1998: 124). Hubungan antara Indonesia dan Papua New Guinea ini pada awalnya memang nampak kurang baik. Hal ini disebabkan karena timbulnya konflik perbatasan dengan Papua New Guinea. Itulah sebabnya, Presiden Soekarno akhirnya menandatangani sebuah pakta perbatasan dengan Papua New Guinea di Port Moresby pada tahun 1979, meskipun memang bukan berarti ketegangan mengenai perbatasan yang melibatkan kedua negara berakhir (Suryadinata, 1998: 124).  

            Sejumlah ketegangan di antara dua negara terjadi, diantaranya adalah terjadinya konfrontasi yang disebabkan karena pesawat sewaan Indonesia diserang oleh OPM, dan juga terjadi pelepasan bom dan roket oleh pesawat Indonesia di atas wilayah Papua (Suryadinata, 1998: 124). Tentu saja Port Moresby melakukan protes. Di dalam kasus ini, terlihat adanya perbedaan pendapat antara Departemen Luar Negeri dan Departemen Militer di Indonesia mengenai latihan militer di dekat wilayah perbatasan. Deplu awalnya menyarankan agar militer Indonesia melakukan latihan militer jauh dari area perbatasan. Namun pihak militer tetap saja menyangkal tuduhan pelanggaran perbatasan (Suryadinata, 1998: 125).

            Meski ketegangan berlangsung, tetapi perundingan antara Indonesia dan Papua New Guinea untuk permasalahan perbatasan ini terus berlangsung. Munculnya Paias Wingti dalam pemerintahan Papua New Guinea membuka jalan bagi kedua negara untuk melaksanakan perundingan yang lebih kooperatif. Wingti membuktikan sikap kooperatifnya terhadap Indonesia itu dengan membuat Pakta Kerjasama Persahabatan yang Saling Menghargai antara Jakarta dan Port Moresby yang ditandatangani pada bulan Oktober 1986. Sejak saat itu perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Papua New Guinea mengalami keteraturan serta melibatkan pejabat tingkat tinggi dan para akademisi. Hubungan Indonesia dan New Guinea menjadi lebih membaik ketika Hamaliu mengambil alih peran Wingti (Suryadinata, 1998: 125). Dapat dilihat bahwa perundingan di antara kedua negara menjadi lebih efektif dan menemui titik terang ketika keduanya sama-sama memiliki sikap kooperatif. Hal ini menimbulkan kepuasan terhadap kedua pihak. Buktinya, April 1990, Ali Alatas memperpanjang persetujuan perbatasan menjadi sepuluh tahun (Suryadinata, 1998: 125).

Masa pemerintahan Namaliu terus membawa hubungan Indonesia dan Papua New Guinea menuju ke titik terang. Pasalnya, perjanjian-perjanjian di antara kedua negara terus berlangsung dan menghasilkan salah satu perjanjian paling penting, yaitu SOFA (Status of Forces Agreement) yang membawa kedua negara kepada kerja sama yang lebih baik dalam kegiatan militer, yaitu dengan melakukan latihan bersama dan melakukan pertukaran personil militer dan misi kekaryaan (Suryadinata, 1998: 126). SOFA ini begitu penting bagi Indonesia dan Papua New Guinea. Perjanjian tersebut memberikan makna strategis keberadaan Indonesia bagi Papua New Guinea dan Papua New Guinea terhadap Indonesia. Sebab, dengan menandatangani perjanjian SOFA dengan Indonesia, Papua New Guinea akan dapat fokus pada isu-isu dalam negeri. Sementara bagi Indonesia, SOFA meningkatkan kemungkinan Papua New Guinea memberikan hak perbatasan bagi Indonesia untuk mengejar jejak OPM yang melewati perbatasan. Pentingnya SOFA bagi kedua negara ini juga adalah timbulnya kesadaran bagi masing-masing pihak untuk memelihara stabilitas politik (Suryadinata, 1998: 126).

Dengan perhatian yang begitu besar dari Indonesia bagi wilayah Pasifik Selatan, Indonesia jadi memiliki banyak pengaruh di wilayah Pasifik Selatan. Salah satunya juga dengan menjalin hubungan dengan Fiji dengan tetap mendukung junta ketika rezim pemerintahan di bawah Setiveni Rabuka mengalami pemboikotan. Dengan sikap Indonesia yang seperti itu, Indonesia mendapatkan pujian dari Rabuka atas peran sentral militer Indonesia pada saat itu (Suryadinata, 1998: 126). Ini tentu saja memberikan citra yang baik bagi Indonesia. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia ingin terus memainkan peranan yang besar bagi wilayah Pasifik Selatan.

Indonesia dan Pasifik Selatan tidak dapat dipungkiri memiliki hubungan yang saling strategis. Hal ini disebabkan karena kedekatan wilayah yang menimbulkan adanya suatu pengaruh dari pihak satu ke pihak lainnya dalam mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Meski banyak ketidakstabilan yang terjadi, sudah seharusnya memang Indonesia dan negara Pasifik Selatan yang merupakan negara tetangga bagian selatan Indonesia menjalin hubungan yang baik untuk tetap membina stabilitas baik regional maupun internasional. Perbedaan budaya antara Indonesia dan Australia, misalnya, bisa menjadi akar konflik utama bagi keduanya di masa-masa mendatang (Suryadinata, 1998: 127). Namun hendaknya hal tersebut dapat diminimalkan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja sama antara dua negara lagi seperti yang terjadi baru-baru ini dalam kasus penyadapan Australia ke Indonesia yang menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan hubungan militer dengan Australia untuk sementara waktu.

 

Referensi:

Suryadinata, Leo. 1998. “Bab 6: Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.]. Jakarta: LP3ES.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.931