Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

PLNRI DAN DISINTEGRASI NASIONAL: KASUS TIMOR-TIMOR DAN KEPENTINGAN ASING DI DALAMNYA

26 January 2014 - dalam Studi Strategis Indonesia Oleh fyustiazari-fisip12

            Persatuan dan kesatuan adalah salah satu tujuan utama dalam setiap konsep geopolitik masing-masing negara, termasuk Indonesia. Sebagai bangsa yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang terdiri atas banyak sekali suku bangsa, ras, dan agama, Indonesia tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan kesatuan wilayahnya. Terlebih lagi setiap pulau yang ada di Indonesia terpisah-pisah dan berbatasan langsung dengan negara lain sehingga benar-benar harus dijaga kesatuan wilayah Indonesia ini. Sebagai negara yang heterogen, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar atas terjadinya disintegrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Baiq Wardhani (2004) bahwa negara dengan masyarakat yang heterogen cenderung rapuh jika perbedaan yang ada dalam agama dan etnik tidak diatur dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang heterogen memiliki potensi besar atas terjadinya disintegrasi.

Ancaman disintergrasi yang muncul di beberapa wilayah teritorial Indonesia merupakan suatu ujian yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai sebuah Bangsa. Ancaman ini sejatinya merupakan refleksi atas adanya ketidak samaan pola pikir mengenai konsepsi bangsa dalam domestik Indonesia sendiri sehingga menimbulkan gerakan pemberontakan yang berusaha memisahkan diri dari Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman disintegrasi bukan hanya berasal dari faktor internal yakni dalam negeri/domestik/tetapi juga ancaman ini dapat muncul dari adanya faktor eksternal yakni melalui intervensi asing terhadap domestik Indonesia. Indikasi adanya intervensi asing ini dapat kita lihat melalui beberapa contoh kasus separatisme yang muncul, seperti halnya kasus separatisme yang terjadi di Timor-Timur maupun lepasnya pulau Sigidan dan Sipadan ke Malaysia atas Indonesia.

Respon yang ditunjukan oleh politik luar negeri Indonesia atas adanya ancaman disintegrasi pada saat itu salah satunya adalah dengan berusaha menghapus kasus Timor Timur ini dari agenda pembahasan sidang PBB. Alasan kuat mengapa Indonesia melakukan hal ini karena dengan dihapuskannya kasus ini dalam agenda pembahasan sidang PBB, Indonesia dapat dengan leluasa menangani masalah ini tanpa adanya intervensi asing yang merugikan. Namun faktanya usaha ini gagal, loby-loby politik yang dilakukan Indonesia terhadap beberapa negara anggota sidang PBB tidak mendapat respon positif yang menyebabkan tidak lolosnya kasus ini yang pada akhirnya Indonesia diharuskan untuk mengadakan referendum atau jejak pendapat di Timor Timur untuk menentukan nasib wilayah ini. Pada dasarnya tujuan politik luar negeri Indonesia pada saat itu adalah untuk menjaga kekuatan Indonesia, persatuan bangsa, serta stabilitas nasional melalui perumusan kebijakan kebijakan luar negeri. Pada dasarnya PLNRI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia untuk mereduksi tekanan-tekanan internasional terhadap kasus-kasus separatisme yang cenderung memojokkan Indonesia. Sehingga apa yang ditunjukan PLNRI untuk menjaga integrasi bangsa adalah tepat meskipun hasil yang diperoleh tidak maksimal, namun setidaknya usaha-usaha yang telah dilakukan mencerminkan bahwa Indonesia memiliki usaha melalui untuk menjaga keutuhan NKRI bukan hanya melalui kebijakan domestik tetapi juga melalui kebijakan luar negerinya seperti yang tergambar dalam politik luar negeri Indonesia

            Kondisi dimana disintegrasi mulai muncul gencar-gencarnya adalah ketika terjadi gerakan separatisme yang dilakukan oleh Timor Timur yang kemudian memunculkan gerakan separatisme lainnya, misalnya Gerakan Aceh Merdeka oleh masyarakat Aceh. Pada awalnya Timor Timur adalah sebuah “provinsi luar negeri” Portugal. Namun setelah revolusi yang terjadi di Portugal pada April 1974, Timor Timur diberikan pilihan bagi rakyatnya terkait dengan usaha dekolonisasi. Pilihan-pilihan tersebut adalah: (1) menjadi daerah otonom dalam federasi dengan Portugal; (2) menjadi negara bebas dan merdeka (sebagai bagian atau di luar persemakmuran Portugis); atau (3) berserikat dengan Republik Indonesia (Singh, 1998).

            Pada saat itu ada tiga partai besar yang berkembang di Timor-Timur dengan masing-masing pemikiran yang berbeda, yaitu Uniao Democratia Timorense (UDT) yang menginginkan Timor-Timur untuk berintegrasi dengan Portugal, Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang dipimpin olehh Fretilin menginginkan adanya kemerdekaan bagi Timor-Timur, dan Associacao Popular Democratia (Apodeti) menginginkan Timor-Timur berintegrasi dengan Indonesia (Singh, 1998). Dalam situasi seperti demikian, rupanya pilihan yang tersisa adalah Timor-Timur berintegrasi dengan Indonesia. Melihat kenyataan bahwa Portugal tidak mau lagi menanggung koloninya yang termiskin sehingga Timor-Timor tidak bisa terintegrasi dengan Portugal, serta kondisi Timor-Timur yang lemah dalam segi ekonomi dan politiknya sehingga mustahil untuk membiarkan Timor-Timur menjadi negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Karena itu Portugal melakukan negosiasi dengan Indonesia yang semakin membuat Indonesia tidak bisa menolak (Singh, 1998).

            Proses integrasi Timor-Timur ke Indonesia tidaklah mudah. Banyak praktik diplomasi dan negosiasi yang terjadi selama upaya tersebut, termasuk upaya-upaya untuk menggalang dukungan asing dalam integrasi Timor-Timor ke Indonesia. Bilver Singh (1998) menjelaskan ada empat fase bagaimana Timor-Timur terintegrasi ke Indonesia. Fase pertama, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sejak revolusi yang ada di Portugis pada April 1974, Timor-Timur diberikan pilihan-pilihan dan seterusnya. Fase ini dilanjukan dengan fase kedua, dimana adanya campur tangan dan dukungan dari Australia bahwa sudah seharusnya Timor-Timur berintegrasi dengan Indonesia karena Timor-Timur belum memiliki kapabilitas baik secara ekonomi maupun politik. Hal ini menimbulkan rasa tidak terima dari Fretilin yang memiliki pandangan bahwa Timor-Timur bisa merdeka dan berdiri sendiri di dunia internasional.

            Selanjutnya fase ketiga, menunjukkan adanya konflik antar koalisi partai yang dibentuk oleh Portugal dengan ditandai dengan adanya Kudeta Agustus. Kudeta ini dilakukan bertujuan untuk membersihkan koloni dari unsur-unsur komunis. Tujuan utama pemimpin UDT bukanlah untuk menghancurkan Fretilin melainkan untuk memaksa para pemimpin kelompok moderat agar mengambil tindakahn terhadap kelompok ekstrimis. Tindakan ini kemudian berujung pada pembentukan front anti komunis agar terciptanya ketentraman di Indonesia, hal ini disinyalir karena tidak adanya kepercayaan dari pemimpin UDT bahwa tidak akan ada kemerdekaan untuk Timor Timur di bawah Fretilin. Pada fase ini juga Fretilin menyatakan kemerdekaannya secara sepihak. Hal ini mendapat penolakan deklarasi dari Indonesia dan Portugal juga empat partai lain, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalista.

            Reaksi berantai mulai bermunculan pada fase keempat ini, seperti Operasi Seroja, operasi ini merupakan upaya militer penuh untuk menguasai Dili yang diawali dengan pengeboman yang dilakukan dari laut, lalu serangan udara yang dilakukan oleh satuan elit Kopassandha (sekarang Kopasus) juga serangan dari divisi Siliwangi dan Brawijaya. Pertempuran yang berlangsung dengan kejam itu ditandai dengan penjarahan, perambpokan, dan kekerasan. Pada hari yang sama Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan meminta bantuan PBB untuk menunjukkan bahwa Portugal belum meninggalkan statusnya sebagai penguasa yang menguasai Timor. Serangan kedua berlangsung pada tanggal 10 Desember, serangan kedua ini bertujuan untuk mengambil alih Baucau sebagai kota terbesar kedua. Disaat itu Fretilin dan pasukannya meninggalkan kota-kota dengan membawa tahanan politik termasuk pemimpin UDT dan Apodeti ke Alieu, tahanan-tahanan yang dibawanya diperlakukan buruk bahkan dibunuh tanpa alasan yang jelas tepatnya pada 25 Desember beberapa minggu setelah terjadinya penyerangan di Dili, kecuali Presiden Partai “Araujo” yang berhasil diselamatkan oleh pasukan Indonesia. Pendirian pemerintahan sementara Timor Timur pun berjalan dengan lancar di bawah pimpinan Araujo yang mampu menguasai beberapa daerah seperti Ocussi dan Pualu Atauro. Upaya Indonesia untuk emnguasai Timor amatlah memakan biaya yang besar akibatnya daerah-daerah seperti Alieu, Ainaro, Laspaos, dan Emera baru dapat dikuasai pada Februari dan April 1976. Terakhir diputuskannya “keputusan untuk berintegrasi” pada 31 Mei 1976 UDT menandatangani petisi yang meminta agar Presiden Soeharto menerima integrasi wilayah Tinor Timur ke dalam Indonesia. Presiden Soeharto menanggapi petisi tersebut dengan mengirim utusan yang dipimpin oleh MENDAGRI, Amir Machmud. Pada 16 Juli MPR menyetujui rancangan Uundang-undang  yang memasukkan daerah koloni Portugis ke pangkuan Republik Indonesia. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke 27 di Indonesia setelah undang-undang tersebut ditanda tangani oleh presiden Soeharto.

            Kepentingan asing, khususnya kepentingan Australia dan Amerika Serikat dapat dilihat dalam kasus Timor-Timur ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa sesungguhnya kasus Timor-Timur ini adalah bentukan dari kepentingan negara Barat. Mark Aarons dan Robert Domm dalam bukunya yang berjudul East Timor: A Western Tragedy mengungkapkan bahwa sikap ganda dan kemunafikan Australia dan Amerika yang menunjukkan bahwa kedua negara tersebutlah yang menjadi kaki tangan atas salah satu tragedi besar setelah Perang Dunia II (Singh, 1998). Dapat dilihat pada fase dua pada penjelasan sebelumnya bahwa Australia mendukung Timor-Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia, namun sikap Australia memang membingungkan. Seharusnya Australia dan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kekerasan Indonesia terhadap Timor-Timur tidak dapat diterima. Namun cara yang ternyata dilakukan oleh Australia da AS ini adalah menekan secara diam-diam agar Portugal menyerahkan wilayah itu secara damai. Selain itu, AS juga membujuk Portugal untuk menjalankan program 10 tahun yang dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Timor-Timur (Singh, 1998). Australia dan AS yang dulunya mendukung Timor-Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia ternyata malah melakukan tuduhan pelanggaran HAM oleh Indonesia kepada Timor-Timur. Australia sebenarnya sudah lama menaruh perhatian agar Timor-Timur tidak jatuh ke pihak yang tidak bersahabat sehingga Australia mencari banyak cara termasuk menjadikan Timor-Timur daerah yang dikuasai bersama Portugal (Singh, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa memang ada kepentingan asing yang terlibat dalam kasus Timor-Timur ini.

Adanya faktor eksternal yakni intervensi pihak asing (Singh, 1998) ini merupakan cerminan bahwa sejatinya ancaman disintegrasi dapat muncul dari mana saja, bukan hanya karna kondisi domestik yang tidak kondusif sehingga menyebabkan lahirnya pemberontakan tetapi intervesi asing melalui tekanan-tekana politik juga sangat berpengaruh di dalam melahirkan kondisi rawan disintegrasi. Kondisi ini dapat kita lihat dalam peristiwa lepasnya timor timur atas NKRI, Timor Timur yang pada tahun 1976 resmi bergabung dalam wilayah NKRI yang baik secara defakto dan dejure mendapat restu dari dunia internasional akhirnya harus lepas dari NKRI karena adanya tekanan dari dunia luar untuk dilakukannya referendum yang akhirnya memproklamisrkan Timor Timur sebagai negara merdeka.

            Dengan demikian potensi disintegrasi yang ada dalam Indonesia sangatlah besar. Dapat dilihat dari kasus Timor-Timur yang telah dijelaskan di atas serta banyaknya gerakan separatisme yang terjadi setelahnya. Indonesia tentu saja memiliki kebijakan-kebijakan PLNRI sendiri untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut. Sikap dan dukungan dari pihak-pihak asing sangat menentukan bagaimana Indonesia menjalankan PLNRI nya.

 

Referensi:

Singh, Bilver. 1998. "Integrasi Timor Timur ke Dalam Indonesia: Dinamika Eksternal" dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan. Jakarta: Institute for Policy Studies. hlm 41-113

Wardhani, Baiq. 2004. "External Support for Liberation Movements in Aceh and Papua" dalam Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Canberra 29 June-2 July



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.929