Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

HUKUM MENURUT PLATO, ARISTOTELES, DAN MACHIAVELLI

28 November 2013 - dalam Tugas Akhir Kuliah Pemikiran Politik Barat Oleh fyustiazari-fisip12

FIQARRAHMADANI YUSTIAZARI

071211231017

BAB I

PENDAHULUAN

            Setiap negara memiliki hukum dan hampir pasti menggunakan hukum sebagai sarana untuk menciptakan dan meningkatkan ketertiban dalam negara tersebut. Di dunia yang sudah modern bahkan yang sudah menjadi dunia yang global sekarang ini, hukum adalah suatu alat yang mengatur perilaku manusia. Bahkan tidak hanya cakupan negara secara domestik saja, tetapi juga ada juga yang disebut sebagai hukum internasional yang mengatur kehidupan internasional dalam hal interaksi antar negara, sikap negara, dan lain-lain agar senantiasa tercipta kondisi yang stabil dan tertib di dunia global sekarang ini. Namun apakah hukum dianggap begitu agung oleh para ahli di masa sebelum masa modern?

Hukum yang sekarang ini berbentuk sedemikian rupa pada masa sekarang ini, ternyata dilihat secara berbeda oleh para ahli terdahulu. Dimana perbedaannya? Dan hukum menurut siapakah yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut di zaman modern seperti ini? Tentu ada perbedaan pemikiran mengenai hukum berdasarkan perkembangan zaman. Tetapi penerapan hukum pada masa sekarang ini juga merupakan aplikasi dari apa yang ada pada masa dahulu. Para pemikir tentunya memberikan kontribusi yang besar bagi pengimplementasian hukum di masa kini karena pemikirannya menunjukkan bagaimana hukum seharusnya dilaksanakan. Pemikiran tersebut tentunya tidak sama antara satu pemikir dan pemikir lainnya. Karena itu pada paper kali ini akan dibahas mengenai hukum di dalam pemikiran tiga pemikir yang sangat terkenal di dunia, yaitu Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. PLATO: HUKUM SEBAGAI OBAT BAGI PENYAKIT RASIONAL JIWA MANUSIA

            Plato mengungkapkan beberapa hal mengenai hukum dalam tiga karyanya, yaitu Republic, Politicus, dan The Law. Dalam ketiga karyanya itu Plato mengungkapkan bagaimana sebenarnya posisi hukum itu. Keinginannya untuk menciptakan negara yang ideal tidak terlepas dari pemikirannya yang menganggap bahwa negara yang ideal adalah hasil dari kepemimpinan pemimpin yang cerdas. Karena itu, dalam Republic, Plato menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebagian dari pengetahuan seorang pemimpin, yaitu filsuf-raja (Rapar, 2002: 80). Artinya, bahwa seorang filsuf-raja adalalah orang yang mengerti hukum dan mengerti bagaimana menggunakan hukum itu sendiri untuk menjadikan negaranya sebagai negara yang ideal.

Plato juga menjelaskan bahwa filsuf-raja tidak perlu tunduk kepada hukum karena hukum hanya digunakan untuk masyarakat yang dipimpinnya (Rapar, 2002: 80). Pemikiran ini nampaknya dilihat dari keyakinan Plato bahwa seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah filsuf-raja, merupakan orang yang benar-benar cerdas dan tahu bahaimana mengendalikan dirinya untuk memimpin masyarakat demi mewujudkan sebuah negara yang ideal. Seorang raja juga haruslah merupakan seseorang yang bermoral dan bijaksana. Oleh karena itu, Plato yakin meski seorang filsuf-raja tidak diikat oleh hukum, filsuf-raja tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan menyalahgunakan hukum tersebut (Rapar, 2002: 80).

Kemudian selanjutnya, Plato juga membicarakan mengenai hukum dalam karyanya yang berjudul Politicus dan The Laws. Di dalam Politicus, Plato mulai beripikir secara logis. Plato menyadari bahwa seni memimpin negara adalah termasuk seni membuat undang-undang. Namun meski pemikirannya lebih logis, namun tentu saja Plato tidak meninggalkan pemikiran lamanya, yaitu mengenai posisi filsuf-raja yang lebih tinggi daripada huku itu sendiri (Rapar, 2002: 81). Dalam Politicus, Plato berpendapat bahwa hukum dan undang-undang dibuat berdasarkan kebutuhan (Rapar, 2002: 82). Kembali lagi ke pemikiran Plato mengenai pemimpin negara ideal yang baik. Bahwa pemimpin negara ideal yang baik adalah seseorang yang cerdas dan dengan kecerdasannya itulah maka seorang filsuf-raja dapat menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh negaranya agar negaranya tersebut menjadi negara yang ideal. Jika sudah ditentukan, maka filsuf-raja dapat membuat hukum dan undang-undang sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, Plato berpendapat bahwa hukum tidaklah mutlak, tetapi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan (Rapar, 2002: 82). Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan dan kewenangan penguasa yang dapat mengatur berubahnya hukum tersebut.

Sedangkan dalam The Laws, Plato berpikir sangat realistis mengenai tujuan dan pentingnya hukum dan undang-undang itu sendiri. Menurut Plato, hukum bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban saja, melainkan sebagai obat untuk menyembuhkan kejahatan manusia (Rapar, 2002: 83). Hal ini dikarenakan pemikiran Plato yang menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan manusia adalah sebuah penyakit. Di masa muda Plato, terdapat konflik perebutan kepemimpinan Yunani antar Athena dan Sparta yang kemudian menyulut perang Peloponnesos (Syam, 2007: 24). Hal tersebut kemudian nampaknya dilihat sebagai kejahatan oleh Plato, sehingga Plato ingin mengobatinya.

Jadi, hukum menurut Plato adalah sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit rasional jiwa manusia, yaitu kejahatan. Dengan pembuatan hukum oleh pemimpin yang cerdas, bermoral, dan bijaksana, yaitu filsuf-raja, maka hukum dapat memenuhi fungsinya tersebut sehingga dapat mewujudkan sebuah negara yang ideal yang diharapkan oleh Plato.

 

2.2. ARISTOTELES: HUKUM SEBAGAI DEWA YANG CERDAS

            Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai suatu sumber dari kekuasaan (Rapar, 2002: 192). Bagi Aristoteles suatu negara membutuhkan hukum untuk mengatur nafsu dan keinginan jahat manusia, karena itu Aristoteles menggagas mengenai kedaulatan atau supremasi hukum. Menurutnya, hukum adalah sebuah kecerdasan yang paling cerdas, bahkan bisa dalam tingkat dewa (Rapar, 2002: 193). Atas dasar itulah nampaknya, Aristoteles memandang hukum sebagai sesuatu yang tempatnya berada di tempat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada pemimpin karena hukum merupakan sumber dari kekuasaan yang artinya seorang pemimpin menentukan bagaimana ia berkuasa adalah berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan menurut Aristoteles, seorang pemimpin adalah manusia dan manusia itu seperti binatang buas, sebijaksana apapun dia, tetap saja memiliki nafsu (Rapar, 2002: 193). Hal tersebutlah yang kemudian harus dikendalikan oleh hukum seperti yang telah diungkapkan oleh Aristoteles.     

            Meskipun menangguhkan hukum sebagai sumber kekuasaan dan kedudukannya adalah yang tertinggi, lebih tinggi daripada pemimpin, Aristoteles sama sekali tidak berpikir bahwa kedudukan pemimpin itu tidak penting. Kedudukan pemimpi itu tetap penting. Hukum dapat memperkuat kedudukan seorang pemimpin itu dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena Aristoteles juga memiliki pemikiran bahwa hukum dapat membentuk moralitas yang baik dan kebijaksanaan bagi manusia. Dengan adanya hukum tersebut, maka seorang pemimpin yang juga seorang manusia dapat memiliki moralitas yang terpuji jika mematuhi hukum tersebut, dengan begitu akan dapat memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang memiliki moralitas dan kebijaksanaan (Rapar, 2002: 193-4).

            Aristoteles berpendapat juga bahwa manusia membutuhkan hukum sehingga keduanya, antara hukum dan manusia, tidak dapat saling dipisahkan (Rapar, 2002: 194). Hal ini sesuai dengan pemikirannya yang menyatakan bahwa hukum adalah kecerdasan yang dapat membawa manusia kepada kebaikan karena jika tidak ada hukum maka tidak ada yang mengendalikan sifat binatang buas manusia sehingga manusia tersebut akan berada pada kondisi keburukan. Oleh sebab itu supremasi atau kedaulatan hukum, yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi, lebih tinggi dari pemimpin, adalah penting menurut Aristoteles.

 

2.3. MACHIAVELLI: HUKUM SEBAGAI CARA PERTAMA SEBELUM MILITER BERLAKU

            Machiavelli selama ini dikenal sebagai bapak politik modern dunia yang mencetuskan bagaimana kekuasaan yang anti-moral dijalankan. Pemikirannya berbeda dengan yang lainnya yang menganggap bahwa sisi buruk manusia sebagai seorang pemimpin sebaiknya lebih ditonjolkan daripada sisi baiknya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebaikan negara. Machiavelli bahkan menulis Il Principe yang sampai sekarang menjadi karyanya yang paling terkenal, yang berisi mengenai bagaimana seorang penguasa berkuasa seharusnya (Syam, 2007: 110).

            Kekuasaan seorang penguasa juga berlaku dalam pelaksanaan hukum menurut Machiavelli. Bagi Machiavelli, hukum haruslah mengikat rakyatnya, namun tidak boleh mengikat seorang penguasa itu sendiri demi kepentingan negara juga. (Rapar, 2002: 421). Karena rakyat haruslah diatur agar senantiasa tertib sehingga negara menjadi damai dan teratur. Disini Machiavelli melihat kekuasaan penguasa terhadap penyusunan hukum dan undang-undang itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri juga oleh Machiavelli bahwa meskipun kekuasaan penguasa adalah yang terpenting dalam suatu negara, namun hukum adalah juga suatu hal yang penting. Namun apalah arti sebuah hukum tanpa adanya ketegasan penguasa untuk melaksanakan dan menerapkannya kepada rakyat? Di sini, Machiavelli menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang mutlak, melainkan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang memiliki kewenangan untuk mengubahnya sudah tentu adalah seorang pemimpin (Rapar, 2002: 422).

            Machiavelli juga menyumbangkan pemikiran yang cukup unik dan berbeda mengenai hukum dalam karya terkenalnya, Il Principe. Dalam tulisannya, Machiavelli mengungkapkan bahwa setiap negara harus memiliki dua landasan, yaitu hukum dan militer. Militer di sini merupakan wujud dari kekuatan dan kekuasaan secara militer (Rapar, 2002: 425). Dari pendapatnya mengenai hukum dan militer tersebut, dapat dilihat bahwa Machiavelli mendudukkan hukum dan militer sebagai dua hal yang sama, yaitu sebagai landasan dan dasar dalam bernegara. Namun, melihat karakteristik pemikiran Machiavelli yang radikal dan anti-moral dalam hal untuk mencapai kebaikan negara, nampaknya militer adalah salah satu hal yang menjadi penopang hukum agar senantiasa dipatuhi.

Dalam buku Il Principe juga Machiavelli mengungkapkan bahwa terdapat dua cara yang dilakukan untuk berjuang, yaitu cara manusia (hukum) dan cara hewan (militer). Apabila cara manusia tidak dapat digunakan maka sebaiknya menggunakan cara hewan (Rapar, 2002: 426). Hal ini menunjukkan bahwa Machiavelli menganggap bahwa hukum dan undang-undang adalah hal yang penting untuk menghindarkan manusia dari kejahatan dan ketidaktertiban, Tetapi jika hukum gagal untuk memaksakan ketertiban terhadap rakyat, maka cara militer yang berwujud kekuatan dan kekerasa sebaiknya segera dilaksanakan.

 

2.4. PERBANDINGAN PEMIKIRAN MENGENAI HUKUM MENURUT PLATO, ARISTOTELES, DAN MACHIAVELLI: PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

            Melihat uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah dapat dilihat dimana letak perbedaan dan persamaan dari masing-masing pemikiran Plato, Aristoteles, dan Machiavelli tersebut. Pada dasarnya pemikiran ketiganya mengenai tujuan hukum adalah sama, yaitu demi kebaikan negara, demi mencapai negara yang tertib dan terhindar dari kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Namun ada perbedaan mengenai posisi hukum di dalam sebuah negara. Masing-masing memiliki pendapat sendiri-sendiri mengenai posisi hukum tersebut.

            Plato meletakkan hukum di bawah kekuasaan pemimpin, Aristoteles meletakkan hukum sebagai yang tertinggi yang berarti lebih tinggi daripada kekuasaan pemimpin. Sedangkan Machiavelli meletakkan hukum dibawah kekuasaan radikal seorang penguasa. Meski merupakan sepasang guru dan murid, Plato dan Aristoteles memiliki pemikiran yang berbeda. Plato sangat mengagungkan seorang pemimpin yang cerdas dan bijak dan menganggap bahwa seorang pemimpin adalah yang paling cerdas yang dapat menentukan mana yang merupakan kebutuhan negara sehingga dapat menentukan dan membuat perubahan pada hukum dan undang-undang sesuai kebutuhan, bahkan dapat memimpin tanpa menggunakan hukum sekalipun (Rapar, 2002).

Sementara itu Aristoteles memiliki pemikiran yang berbeda dengan Plato. Aristoteles menganggap bahwa kekuasaan seorang pemimpin bisa saja menimbulkan nafsu sehingga timbul kejahatan. Karena dasar pemikiran itulah kemudian Aristoteles menganggap hanya hukum sajalah yang dapat menghambat seorang pemimpin itu menggunakan nafsunya karena hukum menurut Aristoteles adalah kecerdasan yang sampai pada level dewa yang digunakan sebagai dasar untuk memimpin suatu negara (Rapar, 2002).

Machiavelli ternyata juga memiliki pemikiran yang sama dengan Plato yang menganggap bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat dibuat oleh kekuasaan seorang penguasa. Machiavelli dapat dikatakan menganggap hukum sebagai suatu hal yang pelaksanaannya ditunjang oleh kekuatan dan kekuasaan seorang penguasa. Karena hukum tanpa ketegasan penguasa akan menjadi percuma dan tidak akan dipatuhi oleh rakyat. Oleh karenanya hukum dibuat berdasarkan kebutuhan, sama seperti pendapat Plato, demi kebaikan negara. Bahkan hukum bukanlah satu-satunya alat, masih ada militer yang mencerminkan kekuasaan dan kekuatan yang dapat digunakan untuk membuat rakyat menjadi tertib. Meski mengenai posisi hukum pemikirannya sama dengan Plato, namun secara tujuan, pemikiran keduanya sedikit berbeda. Plato menganggap hukum sebagai penyembuh penyakit rasional jiwa manusia, namun Machiavelli beranggapan bahwa hukum hanyalah sebagai pencegah manusia agar tidak betindak jahat, sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Aristoteles. Begitulah kira-kira persamaan dan perbedaan tiap-tiap pemikiran.

 

BAB III

SIMPULAN DAN OPINI

 

            Hukum, sebuah hal yang kini dianggap sangat penting baik dalam lingkup domestik, regional, maupun internasional, ternyata memiliki interpretasi yang berbeda-beda oleh para filsuf atau para ahli terdahulu. Namun pada hakikatnya tujuan hukum adalah sama, yaitu untuk menjaga ketertiban suatu negara sehingga negara senantiasa dalam kondisi yang tidak carut marut. Hukum yang mungkin sampai sekarang dipakai di hampir seluruh dunia nampaknya adalah hukum yang diinterpretasikan oleh Aristoteles. Melalui pemikiran Aristoteles, penulis dapat melihat bahwa hukum memang merupakan yang tertinggi yang digunakan untuk dasar melaksanakan pemerintahan. Banyak negara yang memberlakukan itu, termasuk Indonesia sendiri. Hukum berlaku bagi semua warga negara tidak terkecuali untuk para pemimpin. Meskipun hukum mengalami amandemen atau perubahan sesuai kebutuhan sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato dan juga Machiavelli, namun perubahan atau amandemen hukum dan undang-undang tersebut di kebanyakan negara tetap berlaku dan mengikat seluruh warga negara termasuk para pemimpinnya. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menempatkan hukum di posisi teritinggi untuk melaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Rapar, J. H. 2002. Filsafat Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: PT Bumi Aksara. 



Read More | Respon : 2 komentar

2 Komentar

Lidia Conceicao

pada : 25 June 2014


"Ya kekuasaan itu harus di gunakan dengan baik dan mengabdi pada hukum yang berlaku, bukan kekuasaan untuk menjadikan kepuasaan diri sendiri."


Ranto Gunawan

pada : 07 March 2015


"Apakah ada pendapat para filsuf di atas seputar kecenderungan kekuasaan menyatu dengan kejahatan?

Ini perlu dipublikasi dan diketahui banyak orang agar bisa mengontrol kekuasaan yang cenderung "jahat"

Terima kasih"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.746.977