Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

KEPATUHAN NEGARA TERHADAP PERJANJIAN YANG DISEPAKATI DALAM REZIM INTERNASIONAL

05 May 2013 - dalam Rezim Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

Dalam sistem internasional yang semakin lama semakin kompleks, negara-negara yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan internasional tentu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan satu sama lain. Karena itu perjanjian adalah suatu aspek penting yang menjadi lazim dilakukan antarnegara dalam sistem internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan bisa timbul dalam berbagai bentuk, yaitu diantaranya formal dan informal, bilateral dan multirateral, serta universal dan regional (Chayes dan Chayes, 1993: 175). Dalam berbagai bentuk perjanjian internasional tersebut, negara-negara akan terbantu dalam mencapai kepentingannya masing-masing. Negara-negara tentunya sudah menyesuaikan kepentingannya sebelum bergabung dalam perjanjian yang akan diikutinya dan cenderung akan mematuhi keputusan yang ada dalam perjanjian tersebut.

            Dalam perjanjian internasional, tentu terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat. Kepatuhan negara terhadap Perjanjian internasional bisa disebabkan oleh beberapa hal. Dalam menentukan kebijakan, efisiensi bagi negara-negara yang terlihat tentu menjadi hal penting yang harus dipikirkan. Efisiensi yang terdapat dalam yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional yang telah disepakati bersama akan membuat negara-negara patuh terhadap aturan perjanjian tersebut. Efisiensi kebijakan dalam suatu perjanjian akan menjamin kontinuitasnya. Dalam perjanjian internasional juga tentunya mengakomodasi berbagai kepentingan negara-negara terlibat. Karena itu juga negara-negara akan mematuhi aturan dalam perjanjian internasional. Lagipula perjanjian internasional juga memuat suatu norma yaitu pacta sunt servanda yang berarti bahwa perjanjian haruslah dipatuhi (Chayes dan Chayes, 1993).

Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes (1993) menyebutkan terdapat tiga proposisi yang dapat digunakan dalam hal yang berkaitan tentang kepatuhan negara dalam perjanjian internasional yang diikutinya. Pertama, level umum kepatuhan terhadap perjanjian internasional tidak bisa diverifikasi secara empiris. Pada umumnya negara cenderung mematuhi perjanjian internasional yang telah mereka sepakati atau cenderung melanggarnya karena kepentingan sendiri tidak dapat dijadikan hipotesis untuk dites, hal tersebut merupakan sebuah asumsi. Kedua, masalah kepatuhan bukan merefleksi keputusan suatu negara untuk melanggar perjanjian internasional sesuai dengan perhitungan kepentingan mereka. Masalah-masalah yang muncul pada kepatuhan, bukanlah suatu hal yang sengaja direncanakan negara dari awal untuk melanggar perjanjian. Ketiga, perjanjian dalam rezim bukanlah mengenai kepatuhan-kepatuhan yang strict tetapi lebih kepada kepatuhan semua anggotanya yang dapat menjaga kepentingan yang ada di dalamnya serta kelangsungan perjanjian tersebut. 

Dalam perjanjian internasional yang tentunya telah disepakati bersama oleh negara-negara yang teribat, tingkat kepatuhan oleh negara-negara tersebut tentu akan cenderung tinggi, mengingat perjanjian tersebut sudah merupakan kesepakatan bersama dan memuat kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. Namun, kemungkinan negara untuk melanggar perjanjian juga pasti ada. Chasey dan Chasey juga mengungkapkan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara yang terlibat perjanjian diantaranya ambiguitas dan indeterminasi bahasa dalam perjanjian; keterbatasan kapabilitas dari bagian-bagian yang mengemban usaha; dan dimensi temporal dari perubahan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan oleh perjanjian peraturan.

Dengan demikian, sudah semestinya memang negara-negara cenderung memperlihatkan sikap kepatuhan pada perjanjian internasional yang notabene memang diinginkan untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Ketidakpatuhan mungkin bisa saja terjadi dalam perjanjian tersebut, namun ketidakpatuhan yang sudah sampai pada level parah yang dilakukan oleh negara-negara terlibat tentu akan berdampak pada kehancuran suatu rezim yang sudah dibentuk secara bersama-sama tersebut.

 

REFERENSI:

Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, 1993, “On Compliance”, dalam

International Organization, Vol. 47, No. 2 (Spring, 1993), hal. 175-205 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.761.843