Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

GLOBALISASI POLITIK

09 April 2013 - dalam Pengantar Globalisasi Oleh fyustiazari-fisip12

Tanpa pandang bulu, globalisasi menyerang berbagai aspek kehidupan dan dapat secara perlahan tapi pasti mengubah tatanan negara-negara di seluruh dunia. Beribu tahun lalu, aspek politik tidak begitu kental terasa terutama ketika zaman Yunani Kuno, sistem yang dianut oleh suatu negara adalah sistem gereja karena rakyat lebih sering membuat kontrak sosial mengenai tatanan kehidupan dengan perwakilan gereja dan pastur-pastur daripada dengan tokoh-tokoh “politik” dan militer (Held dan McGrew 2003, 10). Hal ini menunjukkan bahwa pada beribu-ribu tahun yang lalu politik masih dianggap seperti tidak ada dengan tidak adanya konstitusi dan kedaulatan yang jelas yang dimiliki oleh apa yang disebut sebagai negara. Globalisasi turut mengambil peranan yang besar dalam perkembangan tatanan global hingga saat ini.

            Kondisi gereja yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya kemudian tidak lantas terjadi terus menerus seperti itu. Seiring berjalannya waktu, sistem tatanan suatu negara mengalami perkembangan. Mulai ada supremasi negara dalam aspek pengakuan wilayah dan populasi meski belum ada kedaulatan. Dari sini, perkembangan terus berjalan hingga kemudian ada yang disebut sebagai tatanan negara moderen yang mulai memiliki kedaulatan. Kemudian konsep negara moderen berkembang lagi menjadi konsep nation-state. Perkembangan-perkembangan yang berjalan seiring berjalannya waktu tersebut kemudian membawa suatu sistem dalam suatu negara menjadi lebih tertata. Seperti adanya prosedur pembuatan hukum, pengakuan batas-batas wilayah, penetapan pajak yang jelas, dan tatanan-tatanan lain membuat kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menjadi jelas (Held dan McGrew 2003). Istilah “negara” bukan menjadi sekedar istilah lagi karena konsep negara akhirnya dapat benar-benar terwujud dengan adanya kedaulatan dan konstitusi yang nyata.

            Konsep nation-state yang merupakan konsolidasi Eropa tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang ikut berperan dalam terbentuknya masyarakat internasional negara. Negara-negara harus memiliki kedaulatan yang jelas jika ingin memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia. Negara yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan penuh atas negaranya sendiri kemudian harus menyerahkan kedaulatannya yang pada hakikatnya tidak bisa diganggu gugat oleh negara lain demi mencapai kepentingannya. Meminjam konsep power yang dikemukakan oleh realisme, negara hegemon dapat meraih keuntungan yang maksimal dengan pengaruhnya. Dengan kata lain pengaruh negara hegemon – termasuk dalam membuat negara-negara yang lebih lemah tunduk pada aturannya – merupakan hal yang turut mengambil andil besar dalam menciptakan ketertiban dunia (Held dan McGrew 2003, 14).

Terdapat aturan-aturan dalam sistem Internasional seperti misalnya, yang cukup tua, Westphalia System (Held dan McGrew 2003, 11). Westphalia System yang timbul dimaksudkan untuk menyelesaikan perang dunia pada saat itu bisa dibilang merupakan suatu “konstitusi dunia” yang berupa suatu perjanjian. Berangkat dari sana, kini lahir banyak sekali perjanjian internasional terutama dimulai pada abad ke-20. Hadirnya kerjasama internasional dan rezim-rezim internasional merupakan salah satu bukti nyata perkembangan tatanan politik saat ini. Pada awal abad ke -20 hanya ada sekitar 37 IGOs dan 176 INGOs (Union of International Associations), dan pada tahun 2000an sudah berkembang menjadi 6.743 IGOs dan 47.098 INGOs (Held dan McGrew 2003, 18-19). Bisa dibayangkan bagaimana perkembangan yang terjadi terhadap sistem dunia pada saat ini.

Perkembangan komunikasi global yang terus berkembang terutama dengan munculnya fenomena globalisasi saat ini membuat negara-negara semakin saling melakukan hubungan – terutama multirateral – satu sama lain. Kepentingan-kepentingan yang harus dicapai oleh negara-negara di dunia ini dengan power yang mungkin tidak memadahi membuat negara cenderung untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Globalisasi mungkin bisa dikatakan sebagai faktor pendukung dari kerjasama-kerjasama tersebut. Namun apa yang kemudian berbahaya?

Timbulnya rezim-rezim besar seperti IMF dan WTO dari hasil kesepakatan banyak negara bisa saja lebih menguntungkan negara-negara hegemon dengan power yang besar. Ini kemudian yang menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Sekedar opini dari penulis, kedaulatan negara adalah suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedaulatan nasional adalah hal yang sudah benar-benar paling tinggi yang dimiliki oleh suatu negara karenanya melakukan kerjasama dengan negara lain jangan malah membuat negara sendiri semakin dirugikan. Perlu ada informasi yang jelas dan pertimbangan yang matang dalam bergabung dalam suatu kerjasama termasuk mungkin dalam mematuhi aturan dari kerja sama tersebut. Jika bergabung dengan suatu kerjasama atau serta merta menuruti aturan dalam kerjasama itu dirasa memungkinkan untuk terjadinya kerugian maka sebaiknya suatu mempergunakan kedaulatannya sebagai alat untuk berkata “tidak”. Dengan demikian sudah seharusnya kerja sama tidak membuat negara-negara lain dapat mencampuri lebih dalam kedaulatan suatu negara.

 

Referensi:

Held, David dan Anthony McGrew. 2003. “The Reconfiguation of Political Power”, dalam

Globalization/Anti-Globalization, Oxford: Blackwell Publishing Ltd., pp. 9-23.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.903