Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

PENDEKATAN REZIM INTERNASIONAL BERBASIS POWER, INTEREST, DAN KNOWLEDGE

07 April 2013 - dalam Rezim Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

Rezim internasional dipandang selalu berhubungan dengan pendistribusian power dan pencapaian interest negara-negara dalam fungsinya. Bagaimana rezim internasional berlangsung adalah hubungan yang terus berputar-putar di antara power dan interest. Berbicara tentang power, teringat adanya teori stabilitas hegemoni yang menempatkan kekuasaan negara hegemon sebagai penentu berlangsungnya suatu kerja sama dan rezim. Namun interest memberikan gambaran tentang bagaimana rezim internasional terbentuk karena adanya kesadaran akan kepentingan bersama sehingga timbul kesepakatan untuk membentuk suatu rezim. Namun ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu knowledge atau pengetahuan. Aspek ini juga berkaitan dalam pendekatan untuk memahami suatu rezim. Bagaimana peran knowledge mempengaruhi berjalannya suatu rezim? Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu penulis membahas sedikit mengenai pendekatan rezim berbasis power dan interest.

            Pendekatan power dalam memahami rezim internasional dikemukakan oleh pemikiran realis. Menurut pendekatan ini, distribusi power adalah hal yang penting yang dapat mempengaruhi berjalannya suatu rezim. Realis percaya bahwa power adalah kekuatan utama yang mampu mengatur efektivitas berjalannya suatu rezim juga menengahi konflik antarnegara yang muncul dalam kerja sama (Hansenclever et. al. 1997). Di sini peran negara-negara hegemon menjadi sangat penting dalam adanya kerja sama. Seperti yang dikatakan oleh stabilitas hegemoni, penawaran negara hegemon dalam kerja sama adalah dalam rangka menciptakan kerja sama yang lebih efektif. Negara hegemon membuat aturan main dalam kerjasama tersebut dengan pertimbangan keuntungan relatif yang akan diperoleh oleh negara hegemon tersebut, namun juga tidak melupakan timbal balik yang juga akan diperoleh negara-negara yang lebih lemah dalam suatu rezim tersebut.

            Menanggapi pernyataan kaum realis yang demikian, kaum neoliberal melihat adanya basis interest dalam rezim dan kerja sama. Kaum neoliberal menekankan bahwa rezim adalah suatu alat yang terbentuk untuk menyadarkan negara-negara akan adanya kepentingan bersama atau common interest (Hansenclever et. al. 1997). Neoliberalis mengatakan bahwa negara adalah aktor egois yang memikirkan tentang pencapaian absolut. Karena itu neoliberalis melihat bahwa rezim merupakan suatu wadah yang digunakan negara-negara untuk mencapai kepentingannya. Dengan adanya kepentingan-kepentingan berbeda yang ingin dicapai dengan “menyamakannya”, maka negara-negara akan melakukan kesepakatan untuk membentuk suatu rezim. Kaum libealis memang melihat power sebagai sesuatu yang penting dalam kooperasi (Hansenclever et. al. 1997), namun demikian sebuah institusi yang akan menggantikan peran negara hegemon adalah sesuatu hal yang bisa digunakan negara-negara dengan kekuatan yang sama untuk melakukan kerjasama. Kaum neoliberal kemudian melihat pentingnya suatu rezim dalam pencapaian kepentingan-kepentingan tersebut.

            Lebih jauh lagi, mari melihat campur tangan pengetahuan atau knowledge dalam mempengaruhi keberadaan rezim internasional. Pendekatan bebasis pengetahuan ini dikemukakan oleh pemikian kognitivis. Pemikiran kognitivis bebeda dengan dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini lebih bersifat sosial daribada dua pendekatan sebelumnya yang termasuk dalam kelompok rasional. Pemikiran kognitivis terbagi menjadi dua yaitu kognitivis lemah dan kognitivis kuat yang masing-masih memiliki pemikiran yang berbeda pula.

            Menurut kognitivis lemah, permintaan yang terjadi dalam suatu rezim dalam hubungan internasional adalah berdasarkan presepsi aktor-aktor dalam hubungan internasional dalam melihat suatu permasalahan, hal itu merupakan hal-hal yang dipengaruhi oleh kepercayaan kausal dan normatif mereka. Pendekatan ini juga mempecayai bahwa pengetahuan bisa bepengaruh dalam permintaan terhadap kerja sama yang didasarkan kepada aturan (Hansenclever et. al. 1997). Garis besar dari pendekatan ini adalah bahwa negara harus mengetahui bagaimana prospek pencapaian kepentingannya melalui keterlibatan dalam kerja sama. Seperti yang dikatakan Peter Haas (dalam Hansenclever et. al. 1997) bahwa harus tercapai konsesus sebelum memutuskan untuk begabung dalam kerja sama mengenai masalah apa yang akan diselesaikan dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kerjasama. Dalam hal ini pengetahuan sangat dibutuhkan dalam masalah pembuatan keputusan-keputusan yang nantinya akan berpengaruh dengan berlangsungnya pencapaian kepentingan tersebut karena selalu ada ketidakpastian dalam suatu kerjasama. Karena itu, tidak hanya penggunaan power dan pencapaian keuntungan saja yang harus diperlukan, melainkan juga mengenai bagaimana mengatasi ketidakpastian-ketidakpastian yang akan timbul (Hansenclever et. al. 1997).

            Sementara itu kognitivis kuat beranggapan tentang pengetahuan yang seharusnya menjadi sesuatu yang fundamental (Hansenclever et. al. 1997). Dalam keikutsertaan dalam suatu kerjasama, negara-negara seharusnya menempatkan pengetahuan itu sebagai hal dasar yang digunakan untuk mengetahui hal-hal dasar pula, terutama mengenai identitas. Pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai “siapa saya?” dan “apa kepentingan saya?” menjadi hal-hal dasar yang penting. Kognitivis kuat kemudian tidak begitu concern terhadap pengaruh pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul, yang terpenting adalah bagaimanya kestabilan identitas suatu negara sebelum memutuskan untuk bergabung dalam suatu kerjasama. Informasi dan pengetahuan tentang “diri sendiri” kemudian menjadi hal yang sangat penting. Dengan kata lain, negara atau calon peserta kerja sama dan rezim sudah semestinya memahami dirinya sendiri dan juga kepentingannya sebelum memutuskan untuk bergabung.

            Power dan interest menjadi masalah-masalah mendasar yang kemudian disebut-sebut menjadi penentu berjalannya rezim dan kerja sama. Namun apa yang sama pentingnya dengan itu semua? Pengetahuan tentang semua itu juga diperlukan dalam berlangsungnya suatu rezim dan kerjasama. Realis dengan pemikirannya tentang power, neoliberalis dengan pemikirannya tentang interest dijembatani oleh kognitivis yang membawa pengetahuan sebagai sesuatu hal yang penting tidak hanya untuk mengetahui seberapa besar power yang dapat digunakan dalam keterlibatan negara di suatu kerja sama dan seberapa besar interest yang harus diperoleh, melainkan juga untuk mengantisipasi ketidakpastian yang akan terjadi kemudian.

 

Referensi:

Hansenclever, Andreas, et. al. 1996. “Theories of International Regime”, in Cambridge Studies in International Relations. Cambridge University Press.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.923