Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

National Interest dalam Hubungan Internasional

04 October 2012 - dalam Pengantar Hubungan Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

            Hubungan internasional memiliki interest atau kepentingan dalam esensinya. Masing-masing negara memiliki masing-masing national interest atau kepentingan nasional yang berbeda-beda. Istilah kepentingan nasional banyak diungkapkan oleh para negarawan dan sarjana. Untuk beberapa tahun itu tidak hanya digunakan untuk menggambarkan tindakan negara tetapi juga untuk membenarkan, merekomendasi, dan menegur tindakan. Kita sering melihat para negarawan berlomba-lomba untuk mengklaim kebijakan khusus mereka sebagai “kepentingan nasional” yang sebenarnya. Isi kepentingan nasional seharusnya menjadi kenyataan yang objektif dan actual sering dilihat sebagai tujuan awal kebijakan luar negeri (Glanville, 2005: 33).

            Menurut Hans J. Morgenthau, untuk memahami maksud dari kepentingan nasional yang objektif kita harus memahami dulu filosofi dari asumsi pemikiran yang realistis. Sedangkan Reinhold Niebuhr tidak setuju dengan pendapat Morgenthau, menurutnya pencarian dari kepentingan nasional harus didasarkan pada pertimbangan yang normatif. Dan itu adalah perbedaan antara fakta dan norma yang penting untuk pengertian Niebuhr tentang kepentingan nasional.

Dalam sebuah hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan langkah awal untuk keberlangsungan hidup suatu bangsa. Sebelum perang dunia pertama, kepentingan dan cita-cita amat sangat sulit dipisahkan. Kedua istilah melekat erat bersamaan dengan perkembangan suatu masyarakat. Di masa lalu, perkembangan cita-cita dan redifinisi mengenai kepentingan suatu negara amat sangat lemah. Cita-cita dianggap sebagai sebuah keyakinan yang muncul dari setiap individu, cita-cita terkait dengan ide dari sebuah pencerahan dan akhirnya diputuskan bahwa cita-cita memiliki arti yang sama dengan kepentingan.

            Namun, perubahan terjadi ketika Spanyol menyerang United State, pada saat itu barulah muncul pemikiran bahwa dibutuhkan suatu program agar dapat memperkuat militer yang ada. Karena Amerika merupakan sentral dari negara – negara yang ada di dunia, maka mulai muncul berbagai keinginan yang menimbulkan sebuah kepentingan, terutama kepentingan antar negara. Bercermin pada United State, Amerika mulai menata sistem lebih baik lagi baik dari segi militer, ekonomi dan masyarakatnya. Keinginan yang kuat, dapat merubah Amerika dalam waktu yang sekejab. Kepetingan menjadi negara adikuasa dapat dicapai dengan waktu yang singkat. Ini membuktikan bahwa interests atau kepentingan merupakan suatu kebutuhan yang menentukan kelangsungan suatu negara.

            Tidak mungkin bahwa banyak pertentangan akan mengelilingi atribut formal yang memungkinkan klaim atas nama bangsa disamakan dengan kepentingan nasional.  Penggunaan yang berlaku menunjukkan bahwa ada tiga prinsip diterapkan. Prinsip pertama adalah inklusivitas, sesuai dengan klaim yang menyangkut keseluruhan bangsa, atau paling tidak substansial yang keanggotaannya cukup untuk mengatasi kepentingan dari golongan tertentu. Prinsip kedua adalah eklusivitas, adalah pemikiran bahwa “negara mencari kepentingan nasional ketika tidak menyangkut dengan kepentingan golongan diluar kekuasaan hukumnya sendiri, kecuali untuk perkembangan yang bisa mempengaruhi kepentingan domestik” (Benn, 1959: 358). Prinsip ketiga adalah relevansi eksternal, sesuai dengan kebutuhan yang secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan internasional dan tingkah laku hubungan luar negeri (Schubert, 1960: 17).

Dengan tiga prinsip di atas, tuntutan yang diasosiasikan dengan kepentingan nasional didefinisikan secara formal. Pendekatan yang bergantunga pada kejujuran diasumsikan lebih daripada didemonstrasikan, yang kemudian disebut Pendekatan Asumtif. Untuk perluasan kebijaksanaan luar negeri mencerminkan premis, dianggap untuk mempromosikan kepentingan nasional. Yang lain mendefinisikan set terbatas dari kepentingan nasional, memiliki ukuran besar dari tiga atribut di mana kepentingan nasional didefinisikan, dianggap subset yang tepat. Untuk perluasan  yang lebih spesifik dan karenanya lebih siap tujuan-tujuan operasional dikemukakan oleh kebijakan-kebijakan tertentu, seperti kebijakan yang disamakan dengan kepentingan nasional. Hal ini disebut pendekatan enumeratif.

Konsep kepentingan nasional mengalir dari asumsi-asumsinya tentang sifat dasar masyarakat internasional dan generalisainya tentang motivasi bangsa. Tema dominannya adalah anarki-pendefinisian sifat dari masyarakat internasional- membuat jaminan kebijakan tertinggi luar negeri mengenai kebanyakan negara. Jaminan membutuhkan kemahiran dan manajemen rasional dari kekuatan (yang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari kekuatan militer), dan hanya kebijakan mengkondisikan spirit bisa melayani kepentingan nasional.

            Kepentingan nasional merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis (Rochester, 1978: 77). Artinya kepentingan nasional dari tiap-tiap negara dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara tersebut, juga sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada dunia internasional. Terdapat dua asumsi yang terkait dengan konsep dari kepentingan nasional, yaitu dalam kepentingan nasional terdapat kepentingan kolektif yang sama dari individu-individu dalam masyarakat dan kepentingan kolektif ini melampaui kepentingan-kepentingan tertentu dari individu yang mungkin mereka bagi atau tukar dengan individu-individu lain di masyarakat nasional lainnya (Rochester, 1978: 79). Kepentingan nasional adalah kepentingan-kepentingan tiap individu dalam suatu masyarakat di suatu negara yang bersifat kolektif. Kepentingan itu nantinya akan menjadi kepentingan yang bersifat nasional karena kepentingan individu – secara kolektif atau sebagai kepentingan untuk kebaikan bersama – bisa mewakili kepentingan nasional yang akan dibawa dalam interaksi negara tersebut dengan negara lain.

            Kepentingan nasional juga merupakan tujuan dari pemerintah nasional di level internasional seperti dalam independen politik dan tentang batas wilayah teritorial (Oppenheim, 1987: 369). Pemerintah dalam suatu negara, tentu memiliki tujuan untuk memajukan negaranya. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk mewujudkan tujuannya tersebut.

Kepentingan nasional juga sebagai prosedur demokratis. Aturan-aturan untuk mengidentifikasi kepentingan nasional diberikan oleh prinsip proses politik yang mempunyai nilai normatif mandiri, terutama aturan dari prosedur demokrasi. Dua asumsi dilibatkan. Pertama, kepentingan nasional bisa diidentifikasi ketika bisa ini bisa menyelesaikan sendiri menjadi ungkapan dari preferensi bangsa. Kedua, proses preferensi didefinisikan sebagai kolektivitas nasional yang sah. Untuk demokrasi politik, ini mengimplikasikan bahwa proses tertentu bisa diubah oleh masyarakat ketika ini tidak lagi menghasilkan pernyataan yang akurat dari kepentingannya.

Kepentingan nasional memungkinkan terjadinya konflik, misalnya untuk urusan teritorial, suatu negara bisa saja mengalami sengketa dengan negara lain karena mempertahankan kepentingan nasionalnya tersebut. Oleh sebab itu, kepentingan nasional dibatasi oleh peraturan-peraturan internasional yang ada dalam negara tersebut. Seperti peraturan politik dan keamanan internasional. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tiap-tiap negara dalam usahanya mewujudkan kepentingan nasionalnya di level internasional dan supaya perdamaian dunia tetap terjaga.

Dengan demikian, seharusnya kepentingan nasional dari tiap-tiap negara berorientasi pada perdamaian dunia. Dalam usahanya mempertahankan kepentingan nasionalnya, misalnya dalam hal territorial – yang seringkali menjadi sengketa – seharusnya tiap-tiap negara memikirkan tentang bagaimana mempertahankan atau mewujudkan kepentingan nasionalnya dengan tidak mengganggu keamanan internasional. Dengan begitu perdamaian dunia akan tetap terjaga.

 

Referensi:

  1. Benn, Stanley I. dan Richard Peters. 1959. Social Principles and the Democratic State.
  2. Glanville, Luke. 2005. Who Are We to Think about the “National Interest”.
  3. Glendon Schubert. 1960. The Public Interest: A Critique of a Political Concept.
  4. Lake, Anthony. 1981. Defining The National Interest.
  5. Miroslav, Nincic. 1999. The National Interest and Its Interpretation.
  6. Oppenheim, Felix E.. 1987. National Interest, Rationaly, and Morality.
  7. Rochester, J. Martin. The “National Interest” and Contemporary World Politics.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.761.816