Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Relevansi Media Massa dan Opini Publik dalam Dinamika Sunshine Policy Korea Selatan

22 January 2015 - dalam PPLN Oleh fyustiazari-fisip12

Abstract

            Sunshine Policy has been one of the big changes in South Korean foreign policy towards North regarding to the effort of reconciliation between two Koreas and has created many debates. The good will of South Korea in holding North Korea with cooperation indeed has success in the beginning even though later declared that the policy was failed. Mass media and public opinion also affect Sunshine Policy implementation though the influence itself seems blurred. This article will discuss about the reconciliation strategy shaped by South Korea towards North by implementing Sunshine Policy by President Kim Dae Jung since 1998. Not only describing Implementation of Sunshine Policy itself, the main purpose of this article is to discuss the influence of mass media and public opinion which also matter for the implementation of Sunshine Policy since 1998 that later shows the importance of mass media and public opinion in the foreign policy making and implementation.

 

Keywords: Two Korea, Sunshine Policy, reconciliation, cooperation, mass media, public opinion

Abstrak

            Sunshine Policy telah menjadi salah satu perubahan besar kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara terkait dengan upaya rekonsiliasi dua Korea tersebut dan telah menuai perdebatan. Iktikad baik Korea Selatan dalam menggandeng Korea Selatan dengan kooperasi ternyata pada awalnya berhasil meskipun kemudian dinyatakan mengalami kegagalan. Media massa dan opini publik turut mempengaruhi implementasi Sunshine Policy meski memang pengaruhnya samar. Artikel kali ini akan membahas mengenai strategi rekonsiliasi yang dilancarkan Korea Utara terhadap Korea Selatan berupa pengimplementasian Sunshine Policy oleh Presiden Kim Dae Jung sejak tahun 1998. Artikel ini juga akan membahas mengenai relevansi pengaruh media dan opini publik yang turut mewarnai dinamika perjalanan implementasi Sunshine Policy sejak 1998 yang nantinya akan terlihat pentingnya media massa dan opini publik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri.

 

Kata kunci: Dua Korea, Sunshine Policy, rekonsiliasi, kooperasi, media massa, opini publik
Pengantar dan Pertanyaan Arahan

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara selalu mengalami dinamika yang tidak sederhana. Hubungan yang buruk di antara keduanya bisa dikatakan masih terus berlangsung hingga saat ini sehingga seringkali dikatakan mengancam stabilitas kawasan Asia khususnya Asia Timur mengingat intensitas nuklir Korea Utara yang terus dikembangkan. Sejak berakhirnya Perang Dingin yang juga melibatkan dua Korea dalam proxy war, Korea Selatan merasa bahwa Korea Utara adalah ancaman terlebih lagi dengan pengembangan nuklirnya, namun Sunshine Policy menjadi sebuah titik dimana anggapan tersebut berubah. Pengimplementasian Sunshine Policy nampaknya merupakan kebijakan pertama yang dirumuskan dengan memfokuskan perbaikan hubungan di antara keduanya dengan cara yang cenderung damai melalui kerja sama. Presiden Kim Dae Jung sebagai penggagas telah membawa perubahan bagi arah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara secara lebih ramah dan berhasil membuat dirinya meraih Penghargaan Nobel atas prestasinya. Namun Sunshine Policy mengalami dinamika hingga akhirnya dinyatakan gagal. Disini penulis merumuskan pertanyaan arahan untuk membahas mengenai pengaruh media massa dan opini publik, yakni: apa hubungan media masa dan opini publik dengan pemerintah sebagai pelaku utama kebijakan? dan bagaimana media massa dan opini publik mempengaruhi dan dapat dikatakan relevan dalam dinamika Sunshine Policy sejak 1998? Pertanyaan tersebut lebih lanjut akan dibahas pada bagian selanjutnya pada atikel kali ini.

 

Latar Belakang, Prinsip, dan Agenda dasar Sunshine Policy

Terpilihnya Kim Dae Jung sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 1998 ternyata membawa perubahan bagi arah kebijakan rekonsiliasi Korea Selatan terhadap Korea Utara. Sejak inagurasinya sebagai Presiden, Kim Dae Jung langsung mengungkapkan idenya mengenai strategi rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara dengan mencetuskan Sunshine Policy pada tahun 1998. Dalam kepresidenannya, Kim Dae Jung memang memiliki ambisi dan prioritas untuk mengembalikan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dengan cara-cara yang hangat dengan menggunakan “sunshine” sebagai kendaraan bagi kebijakannya tersebut (Han dan Levin, 2002: 23) mengingat sebelumnya upaya tersebut dilakukan tidak dengan cara kooperatif. Karena itu kemudian kebijakan yang dicetuskan bernama Sunshine Policy. Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Presiden Kim Dae Jung bukanlah merupakan upaya unifikasi tetapi lebih kepada upaya rekonsiliasi melalui penyatuan yang konstruktif untuk menghindari anggapan Korea Utara bahwa Korea Selatan bermaksud untuk menguasai Korea Utara. Kebijakan ini lebih mengarah kepada upaya untuk meyakinkan Korea Utara bahwa selama ini Korea Selatan memiliki maksud dan iktikad baik kepada Korea Utara (Han dan Levin, 2002: 24). Dengan kata lain, sebenarnya melalui kebijakan ini, Korea Selatan ingin Korea Utara meyakini Korea Selatan sebagai saudara tua yang siap membantu apabila Korea Utara mengalami kesulitan.

Pada dasarnya, Sunshine Policy mengutamakan adanya rekonsiliasi, kerja sama, dan pertukaran diantara dua Korea sehingga hubungan baik dapat tercipta kembali. Kim Dae Jung, melalui kebijakan ini, sesungguhnya menginginkan Korea Utara untuk dapat lebih terbuka melakukan kerja sama dan membangun perdamaian secara suka rela (Kwon, 2014). Karena itu kemudian ada setidaknya tiga prinsip dasar dari Sunshine Policy ini sendiri, yakni: (1) tidak ada toleransi bagi penggunaan militer dan provokasi senjata dari Korea Utara; (2) tidak ada usaha-usaha Korea Selatan yang mengarah pada penyerapan Korea Utara ke wilayah Korea Selatan; dan (3) mempromosikan rekonsiliasi dan kerja sama di antara dua Korea (Han dan Levin, 2002: 24; Kwon, 2014). Pada dasarnya memang kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan anggapan Korea Utara tentang penyerapan wilayah Korea Utara ke Korea Selatan dan juga sebagai usaha untuk melaksanakan kembali persetujuan tentang rekonsiliasi, non-agresi, dan pertukaran yang pernah dilakukan pada tahun 1991 (Han dan Levin, 2002: 26; Kwon, 2014).

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Korea Selatan juga melaksanakan beberapa agenda bagi Korea Utara. Han dan Levin (2002: 26-9) mengungkapkan lima agenda yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara Pertama, menyediakan dialog politik di antara dua pemimpin Korea untuk membicarakan mengenai persoalan rekonsiliasi secara damai yang ditandai dengan kunjugan Presiden Kim Dae Jung ke Pyongyang. Kedua, mempromosikan hubungan ekonomi antara dua Korea dengan membebaskan sektor privat untuk berinvestasi di Korea Utara, ini telah dibuktikan dengan investasi Hyundai dalam proyek pariwisata di gunung Kumgang di Korea Utara. Ketiga, mendorong reuni dan pertukaran keluarga yang terpisah sejak meletusnya Perang Korea. Keempat, memberikan bantuan kebutuhan seperti makanan kepada masyarakat Korea Utara. Terakhir, mengupayakan dan membantu Korea Utara dalam kerja sama internasional untuk mengurangi tensi di Semenanjung Korea. Pada masa pemerintahannya, Kim Dae Jung dapat dikatakan berhasil menjalankan kebijakan ini, sehingga dirinya mendapatkan penghargaan Nobel. Namun, seiring berjalannya waktu Sunshine Policy menuai kritik hingga akhirnya harus dinyatakan gagal.

 

Prinsip Dasar Peringkat Analisis Media Massa dan Opini Publik

Pada artikel ini, dinamika Sunshine Policy akan dianalisis dengan menggunakan peringkat analisis media massa dan opini publik. Dalam analisis lebih lanjut akan terlihat apakah ada dan bagaimana relevansi penggunaan peringkat analisis media massa dan opini publik pada kasus ini. Namun sebelumnya, penting diketahui mengenai prinsip dasar dari peringkat analisis media massa dan opini publik itu sendiri. Pada dasarnya, studi mengenai peringkat media massa dan opini publik ini banyak mempelajari tentang bagaimana sebenarnya hubungan aktor-aktor non formal seperti media dan publik dengan pemerintah sebagai aktor formal dan utama yang menjalankan politik luar negeri itu sendiri. Tidak hanya itu, seberapa penting dan bagaimana relevansi media serta opini publik mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri juga banyak menjadi sorotan.

Pola hubungan antara media, opini publik, serta pembuat kebijakan dapat dikatakan cukup kompleks. Relevansi media dan opini publik seringkali tidak dapat terlihat dengan jelas dalam implementasi suatu kebijakan luar negeri. Laura Neack (2008: 115) mengungkapkan dua pola hubungan antara media, opini publik, dan pembuat kebijakan luar negeri itu sendiri. Pertama, model pluralis yang sering juga disebut sebagai pendekatan bottom-up yang menjelaskan bahwa media dan opini publik seringkali mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri oleh para elitis. Dengan kata lain, elitis mengikuti apa yang diinginkan oleh publik sehingga kebijakan luar negeri yang muncul otomatis merupakan refleksi dari kepentingan publik itu sendiri. Pola hubungan yang kedua adalah berkaitan dengan model realis yang melahirkan suatu pendekatan, yakni pendekatan top-down. Dalam pendekatan ini dipahami bahwa ada suatu hubungan media dan elitis yang disebabkan karena kepentingan elitis itu sendiri sehingga media dikontrol atau dipengaruhi oleh kekuasaan elitis tersebut.

Berkaitan dengan model kedua, atas dasar penjelasan Neack mengenai kekuasaan pemerintah dalam mengontrol media, dapat dipahami bahwa media dapat disetir untuk memberitakan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan tidak memberitakan apa yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena media dapat menjadi sumber propaganda yang dapat membahayakan kelangsungan suatu kebijakan yang dirumuskan juga dapat menjadi alat untuk membentuk opini publik tentang suatu kebijakan. Karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan menggunakannya untuk dapat mempengaruhi kognisi masyarakat tentang suatu kebijakan. Sesungguhnya media merupakan sebuah lembaga yang independen (Neack, 2008: 123), namun kembali lagi jika dilihat dari pendekatan realis, negara memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengendalikan pemberitaan media. Pemberitaan media yang terkendali tersebut tentu saja kemudian diharapkan dapat membentuk dan mengarahkan pola pikir publik mengikuti tujuan dari kebijakan itu sendiri.

CNN effect menjadi satu istilah populer yang seringkali digunakan untuk mengungkapkan seberapa jauh media mampu membentuk opini publik itu sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa media memiliki kekuatan yang begitu besar dalam membentuk opini publik mengenai suatu kebijakan (Neack, 2008: 122). Hal ini tentu saja dapat digunakan oleh para elitis untuk memperjuangkan keberhasilan kebijakannya. Pada kasus Sunshine Policy ini, sebenarnya kedua model hubungan yang nampak antara media, opini publik, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dapat dipakai dalam melakukan analisis. Namun, nampaknya model kedua ini cenderung lebih relevan meskipun memang model pertama akhirnya juga muncul meski relevansinya agak samar karena tidak ditemukannya penjelasan lebih lanjut. Meski begitu, dalam menggunakan peringkat analisis ini, terdapat konsekensi yang akan ditemukan. Konsekuensi tersebut yakni bahwa dengan menggunakan peringkat analisis ini cenderung akan sulit ditemukan analisis yang sangat akurat karena peringkat analisis media dan opini publik cenderung melihat fenomena dari hanya satu sudut padang yang menurut penulis sendiri nampaknya sempit, padahal mungkin dinamika suatu kebijakan dalam kasus ini Sunshine Policy banyak dipengaruhi langsung oleh berbagai faktor lain sementara media dan opini publik seringkali disepakati sebagai faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung (Neack, 2008: 125) sehingga cenderung sulit ditemukan relevansinya.

 

Analisis Sunshine Policy Korea Selatan dengan Peringkat Analisis Media dan Opini Publik

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal pada artikel ini, Sunshine Policy dapat dikatakan merupakan sebuah ambisi dari seorang Presiden Kim Dae Jung untuk mengembalikan hubungan baik Korea Selatan dan Korea Utara dengan cara-cara yang kooperatif. Sebelumnya. Korea Selatan seringkali tidak menggunakan cara yang kooperatif untuk usahanya dalam melakukan unifikasi dengan Korea Utara sehingga akan muncul presepsi dari Korea Utara sendiri bahwa kekuatan yang lebih kuat akan melakukan absorbsi atas wilayahnya. Masyarakat Korea Selatan pun pada masa paska Perang Dingin menganganggap Korea Utara sebagai ancaman dan tentunya merasa takut dengan kekuatan militer Korea Utara yang begitu besar (Watts, 2007) didukung dengan pengembangan senjata nuklirnya. Hal ini kemudian menyebabkan Korea Selatan tidak berpikir untuk melakukan rekonsiliasi dengan cara-cara yang lebih hangat pada waktu itu. Namun, Presiden Kim Dae Jung melakukan perubahan atas ambisinya sendiri dan tentunya mencoba untuk mendorong Korea Selatan beserta seluruh sektor privat dan masyarakatnya mendukung kebijakan tersebut dengan turut memberikan bantuan dan memberikan kesempatan kerja sama bagi Korea Utara.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Sunshine Policy dicetuskan oleh Presiden Kim Dae Jung, bukanlah atas dasar public driven karena sebelumnya publik pun justru takut kepada Korea Utara sehingga tidak terpikirkan untuk membuat tuntutan dalam mengimplementasikan kerja sama dengan Korea Utara. Karena itu dapat dikatakan bahwa opini publik tidak memiliki relevansi dalam pencetusan Sunshine Policy itu sendiri. Sebaliknya, justru Presiden lah yang terlihat mencoba untuk mendorong masyarakatnya untuk dapat mendukung kebijakan ini. Karena itu kemudian dapat dilihat ada pola top-down yang muncul dalam kebijakan Sunshine Policy ini. Secara logis, pemerintah membutuhkan dukungan publik untuk melaksanakan agenda-agenda yang berasal dari prinsip Sunshine Policy itu sendiri dan pemerintah juga perlu menjaga dan tetap meyakinkan Korea Utara bahwa sesungguhnya Korea Selatan sendiri memiliki maksud baik terhadap Korea Utara dan masih menganggap Korea Utara sebagai saudara sesuai dengan nilai-nilai konfusianisme yang banyak di anut di Asia Timur. Karena itu kemudian pemerintah tentunya merasa perlu untuk mengontrol pemberitaan media yang berkaitan dengan kritik terhadap Korea Utara agar terjadi proses framing seperti yang diinginkan oleh pemerintah untuk keberhasilan kebijakan ini.

Bukti bahwa ada model top-down dalam Sunshine Policy ini adalah ketika pada tahun 2000 Korea Selatan menghentikan propaganda media yang anti-Korea Utara dalam memberitakan hal-hal buruk yang tentu saja dapat menjatuhkan reputasi Korea Utara di mata Korea Selatan (Shin, 2000) dan dapat membuat Korea Utara berpikir kembali untuk menerima kebijakan ini. Hal ini dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong Il di Pyongyang serta sebagai tanggapan atas sikap Kim Jong Il yang bersedia melaksanakan rekonsiliasi damai yang dinyatakan dalam pertemuan tersebut dengan langkah awal yakni memerintahkan negara untuk mengontrol media dalam melakukan pemberitaan propaganda tentang anti-Seoul (www.bbc.com).

Throwing a warm and elaborate welcome for the South Korean leader, Kim Jong Il surprised the world by agreeing to take measures to build peace on the Korean peninsula, the world's last Cold War frontier. He ordered his state-controlled media and military to stop all anti-Seoul propaganda. On Friday, South Korea reciprocated by ordering its military to stop anti-Pyongyang propaganda broadcasts at the border (Shin, 2000).

Sebenarnya, pengimplementasian Sunshine Policy ini telah menuai banyak kritik dari publik Korea Selatan sendiri. Hal ini sempat diungkapkan oleh salah satu media massa Korea Selatan, yakni Chosun bahwa kebijakan ini banyak menuai kritik publik (Salmon, 2010) termasuk yang berkaitan dengan hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang nampaknya sedikit goyah karena kebijakan ini. Bahkan seorang jurnalis Kang Chol Hwan pada tahun 2005 juga pernah menuliskan artikel yang berisikan kritik atas kebijakan ini karena dengan memberikan bantuan kepada Korea Utara tidak akan dengan mudah membuat Korea Utara mengalami kemajuan (Brown, 2004: 253 dalam Hong, 2013: 565). Kritikan-kritikan yang muncul atas Sunshine Policy ini tidak lantas membuat kebijakan ini terhenti karena justru pemerintah membungkam kritikan-kritikan yang muncul karena kritikan tersebut jika tersebar maka tentunya akan mempengaruhi opini-opini publik lain secara lebih luas. Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan Sunshine Policy. Artinya, opini publik kemudian tidak ada pengaruhnya dalam implementasi kebijakan inin karena pemerintah sendirilah yang kemudian memiliki kekuatan terbesar untuk menentukan kelanjutan kebijakan ini.

Korea Selatan tentunya juga perlu menjaga pemberitaan buruk atas Korea Utara untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang telah dibentuk dapat berjalan lancar. Beberapa agenda yang diantaranya adalah reunifikasi keluarga dari Korea Selatan dan Korea Utara yang terpisah dan pembangunan ikatan ekonomi antara dua Korea tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Pemerintah perlu meyakinkan Korea Utara bahwa masyarakat Korea Selatan sendiri masih memiliki ikatan dan siap membantu Korea Utara dalam pembangunan nasionalnya. Misalnya saja, dalam agenda mempromosikan ikatan ekonomi dua negara, Korea Selatan membutuhkan sektor privat yakni para pebisnis untuk dapat berinvestasi ke Korea Selatan, namun sebelum itu tentu saja pemerintah harus meyakinkan para pebisnis bahwa kondisi di Korea Utara masih kondusif untuk melakukan investasi. Karena itu, tentu saja pemerintah harus meyakinkan publik bahwa kebijakan ini baik dan akan membawa manfaat untuk dua negara beserta masyarakatnya. Hal ini dilakukan salah satunya adalah dengan cara menghilangkan seluruh pemberitaan buruk mengenai Korea Utara.

Dalam kasus ini, media menjadi alat yang penting bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi yang telah terpilah dari pemerintah kepada masyarakat. Karena propaganda media telah dihentikan oleh masing-masing negara itu sendiri, maka tentu pemberitaan yang muncul dan berkembang di masyarakat adalah pemberitaan-pemberitaan yang baik tentang kemajuan implementasi Sunshine Policy itu sendiri. Seperti misalnya Presiden Kim Dae Jung menyatakan bahwa kondisi di Semenanjung Korea aman dan semakin membaik, munculnya kabar mengenai diperingatinya 50 tahun pecahnya Perang Korea, serta kabar mengenai pembicaraan damai Kim Dae Jung dan Kim Jong Il mengenai bahaya nuklir (Shin, 2000). Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi pemberitaan yang muncul ke permukaan dan tentunya akan menimbulkan presepsi dan kognisi baru dari masyarakat terhadap Korea Utara itu sendiri. Dapat dilihat bahwa pendekatan top-down nampaknya muncul berkaitan dengan pengontrolan pemberitaan media oleh dua negara tersebut.

Di awal pengimplementasian kebijakan ini, proses framing yang dilakukan oleh media atas kontrol dari pemerintah dapat dikatakan berhasil dibuktikan dengan keberhasilan Kim Dae Jung dalam meraih Penghargaan Nobel Perdamaian atas usaha rekonsiliasinya dengan Korea Utara. Namun, proses framing itu sendiri tidak selamanya mudah dan berhasil mengingat perkembangan kognisi masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan didorong dengan situasi internasional pada saat itu. Semakin jauh diimplementasikannya kebijakan tersebut terhadap Korea Utara itu sendiri, masyarakat kemudian menyadari bagaimana sesungguhnya dampak kebijakan tersebut baik terhadap Korea Utara maupun terhadap Korea Selatan sendiri.

Masyarakat semakin menyadari bahwa pemberian bantuan dan kerja sama yang diberikan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak lantas mengubah sikap Korea Utara dalam memberlakukan nuklirnya. Bahkan Korea Utara sempat meningkatkan tensi di semenanjung pada tahun 2006 dan 2009 dengan melakukan percobaan senjata nuklir yang dikembangkannya (Kwon, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara, seperti yang telah diduga oleh banyak kritik sebelumnya, akan tetap bersikap sama terutama mengenai nuklir. Media massa, termasuk juga media online kemudian mulai menuliskan banyak artikel yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata memang benar Sunshine Policy itu sendiri justru masih tetap saja mengembangkan senjata nuklirnya (Kwon, 2014) padahal Korea Selatan sudah memberikan bantuan dengan tujuan agar Korea Utara mau berubah. Tentu saja kemudian hal tersebut menimbulkan suatu presepsi bahwa pengimplementasian lebih lanjut dari Sunshine Policy itu sendiri dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi kawasan Asia Timur dan lebih khusus Korea Selatan.

Di samping itu, kondisi pada tahun 2008 juga mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan ini. Krisis ekonomi yang melanda dunia membuat masyarakat Korea Selatan menyadari bahwa penting untuk lebih memperhatikan kondisi dalam negeri terutama terkait dengan ekonomi sebelum kemudian memutuskan untuk tetap memberikan bantuan kepada Korea Utara yang nyatanya tidak juga berubah. Bahkan pada survey pemilu tahun 2007, masyarakat Korea Selatan menunjukkan prioritas utama yang harus diperhatikan bukanlah mengenai Korea Utara lagi, melainkan mengenai kemajuan dan perkembangan ekonomi dalam negeri.

Fifteen years ago, South Korean voters were frightened of North Korea. Ten years ago, they were sympathetic. Now, they are more concerned about themselves. Polls suggest North Korea is a priority for only 5% of the electorate, far below the economy, jobs and housing. The discovery that Kim had irregularly funneled hundreds of millions of dollars to the North ahead of the summit, apparently to buy off his host, tarnished not only his Nobel peace prize, but also trust in the aid program for Pyongyang. In Seoul, many people say the government should focus on its own people rather than those across the border. They want reunification, but not if it means a drop in living standards (Watts, 2007).

Opini masyarakat tersebut, meski tidak secara langsung mempengaruhi, tentunya membuat pemerintah juga menyadari bahwa Korea Utara tidak berubah dan memang perhatian juga perlu difokuskan pada kondisi dalam negeri.  Karena itu, masa pemerintahan Lee Myung Bak menjadi akhir dari implementasi Sunshine Policy yang ditandai dengan prioritas pertumbuhan ekonomi serta mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dengan mengikuti kebijakan AS untuk memberikan sanksi tegas kepada Korea Utara atas percobaan nuklir yang dilakukan. Hal ini seolah menjawab tuntutan publik selama ini meski pengaruh opini publik tersebut dirasa tidak langsung. Meski agak samar dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dan jelas, namun di sini dapat terlihat bahwa ada pola bottom-up yang mempengaruhi pemerintah dalam menghentikan implementasi Sunshine Policy itu sendiri.

 

Kesimpulan

            Pada awal  Sunshine Policy diimplementasikan, tidak terlihat adanya media maupun opini publik yang mendorong terciptanya kebijakan tersebut. Bahkan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan pun, opini publik dapat dikatakan tidak mempengaruhi dinamika kebijakan ini dilaksanakan. Justru, yang terlihat adalah bagaimana pemerintah mengontrol opini publik itu sendiri dengan membungkam kritik yang muncul terhadap kebijakan ini sehingga media massa tidak dapat membentuk opini publik lain yang lebih kuat dan lebih luas. Dari penjelasan tersebut dapat diambil setidaknya dua poin kesimpulan, yakni pertama bahwa pada awal pengimplementasian kebijakan, opini publik tidak berpengaruh terhadap kelanjutan kebijakan tersebut dikalahkan dengan kekuasaan pemerintah sebagai aktor utama pembuat dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Kedua, pola hubungan yang muncul antara pemerintah dan media massa dalam implementasi kebijakan ini pada awalnya adalah model realis dengan pendekatan top-down yang ditandai dengan adanya kontrol pemerintah terhadap pemberitaan media massa. Di sini, media menjadi alat yang penting bagi pemerintah bagi keberhasilan framing untuk keberhasilan kebijakan ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kritik publik tidak terbendung lagi seiring dengan kesadaran bahwa Korea Utara ternyata tidak kunjung berubah mengikuti apa yang diinginkan oleh Korea Selatan. Singkatnya, opini publik dan kritik terhadap kebijakan mulai muncul kembali yang dipengaruhi oleh pemberitaan media tentang nuklir Korea Utara yang terus dikembangkan. Kritik tersebut, meski secara tidak langsung, ternyata membuat pemerintahan selanjutnya menyadari bahwa memang kebijakan tersebut harus dihentikan memicu adanya hubungan bottom-up antara opini publik dan pembuat kebijakan.

            Peringkat analisis media dan opini publik dalam kasus ini memang masih memiliki relevansi dan dapat digunakan meskipun cenderung sulit karena pengaruh media massa dan opini publik di sini tidak terjadi secara langsung. Namun, penjelasan tentang adanya hubungan pemerintah dan media massa yang berpola top-down yang ditunjukkan dengan adanya pengontrolan media massa oleh pemerintah menjadikan peringkat analisis ini dapat digunakan dan memiliki relevansi tersendiri ditambah lagi dengan adanya survey pemilu yang memuat kritik masyarakat terhadap Sunshine Policy itu sendiri yang juga ternyata mampu menghentikan pemberlakuan kebijakan ini pada pemerintahan berikutnya. Terlepas dari ada tidaknya relevansi media dan opini publik itu sendiri, penulis beranggapan bahwa media dan opini publik dapat sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang dibuat meski seringkali pengaruhnya kecil ketika dibandingkan dengan kekuatan pemerintah yang pada akhirnya merupakan pihak yang berhak memutuskan. Ketika media massa memunculkan sebuah pemberitaan, hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik yang lebih lanjut dapat menjadi tuntutan bagi pemerintah dan dapat menjadi faktor tidak langsung dalam pengimplementasian dan pembuatan suatu kebijakan. Opini publik, khususnya, juga dapat membantu pemerintah dalam melihat dari sudut pandang lain mengenai urgensi suatu kebijakan dibuat atau diimplementasikan. 

 

Referensi:

Buku:

Han, Yong Sup dan Norman Levin. 2002. “The Sunshine Policy: Principles and Main Activities”, dalam Sunshine in Korea. RAND.

Hong, Christine. 2013. “The Mirror of North Korean Human Rights”, dalam Critical Asian Studi. London: Rouledge.

Kwon, Pearl Jinju. 2014. “The Re-evaluation of Sunshine Policy: Failure or Success”, dalam The Public Sphere. Crossroad.

Neack, Laura. 2008. “Public Opinion and Media”, The New Foreign Policy Power Seeking in Globalized Era, 2nd Edition. New York: Rowman and Littlefield Publisher, Inc.

 

Internet/berita:

BBC News Asia. 2014. “South Korea Profile: Timeline” [online], dalam http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15292674. [diakses pada 7 Januari 2015].

Salmon, Andrew. 2010. “South Korea: Policy Engagement with North is A Failure” [online], dalam http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/19/south.korea.sunshine.policy. [diakses pada 7 Januari 2015].

Shin, Paul. 2000. “Koreas Stop Propaganda Broadcast” [online], dalam http://www.hartford-hwp.com/archives/55a/113.html. [diakses pada 7 Januari 2015].

Watts, Jonathan. 2007. “Voters cool towards sunshine policy in South Korean election” [online], dalam http://www.theguardian.com/world/2007/dec/19/korea.international. [diakses pada 7 Januari 2015].



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.756.334