Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional

10 January 2015 - dalam Prinsipprinsip Hukum Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

Perkembangan arus penyaluran barang dengan didukung dengan semakin majunya teknologi transportasi, komunikasi, serta informasi, menyebabkan semakin rawannya penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Padahal hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hal yang krusial dan seharusnya memang sangat dilindungi. Karena itu kemudian banyak negara yang telah mulai sangat memperhatikan hak intelektual sebagai bagian dari unsur produk yang berharga yang harus dilindungi mengingat perdagangan internasional juga mulai berkembang, yang tidak hanya menjual barang dan jasa saja, tetapi juga memperdagangkan karya yang memuat hak intelektual. Negara maju sangat memperhatikan hak kekayaan intelektual ini karena pada dasarnya memang di negara maju telah banyak ciptaan-ciptaan yang diperdagangkan ke seluruh dunia. Pada tulisan kali ini, akan dibahas mengenai hukum hak kekayaan intelektual internasional yang sangat diperhatikan terutama pada masa dimana teknologi berkembang begitu cepat saat ini.

            Era kemajuan teknologi saat ini memang menjadi titik dimana hak kekayaan intelektual sangat diperhatikan. Namun hal ini bukan berarti hak intelektual bukan merupakan hal yang penting pada masa lalu. Meski perkembangan pengaturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual mulai sangat berkembang pada saat ini, namun adanya pengakuan dan perlindungan hak intelektual telah ada sejak masa lalu, bahkan sejak abad ke-15 ketika ada temuan-temuan hebat oleh para tokoh penemu seperti Galileo, Archimedes, dan beberapa ilmuan besar lainnya. Karya mereka pada saat itu diberi hak monopoli sebagai bentuk perlindungan hak cipta atas karya besar mereka (Sardjono, 2010). Penerapan perlindungan hak cipta dengan cara tersebut kemudian diadopsi oleh Inggris pada sekitar tahun 1600an dalam hukum hak kekayaan intelektual yakni Statute of Monopolies yang kemudian diikuti oleh penerapan berbagai negara besar dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan lahirnya berbagai konvensi mengenai hak kekayaan intelektual seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, hingga WTO pada putaran Uruguay yang menerapkan Trade Related Aspect  Intellectual Property Rights (TRIPs).

            Pengimplementasian Konvensi Paris dan Konvensi Berne pada dasarnya merupakan asal mula kemudian disetujuinya TRIPs pada akhirnya karena TRIPs mengadopsi prinsip-prinsip yang telah ada pada dua konvensi sebelumnya tersebut. Konvensi Paris lebih mengarah pada pengimplementasian hak paten, ketentuan merk dagang, nama dagang, modal utilitas serta desain industri. Sementara itu, Konvensi Berne lebih mengarah pada perlindungan terhadap hak cipta terhadap karya seni dan sastra. Prinsip-prinsip tersebutlah yang kemudian diadopsi dalam TRIPs secara keseluruhan (www.osec.doc.gov). TRIPs merupakan suatu hal yang mempelopori adanya perubahan besar dalam organisasi perdagangan dunia pada saat itu, yakni GATT. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat menyadari pentingnya adanya perlindungan hak kekayaan intelektual dan karena itu, pengaturan mengenai perdagangan internasional hendaknya sampai kepada pengaturan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri. TRIPs muncul melalui putaran Uruguay 1990 yang juga merupakan awal dari berdirinya organisasi perdagangan internasional baru yang hingga sekarang ini disebut sebagai WTO (Adolf, 2005: 48).  

            Persetujuan perumusan TRIPs sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam WTO bukan tanpa adanya halangan. TRIPs menuai banyak perdebatan terutama di antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju tentu saja sangat mengupayakan diberlakukannya TRIPs karena teknologi dan berbagai penciptaan banyak lahir dari negara maju. Negara berkembang tentu saja merasa dirugikan. Namun, meski telah melalui banyak perdebatan, tentu saja, negara berkembang memenangkan negosiasi dan berhasil menjadikan TRIPs sebagai salah satu prinsip penting dalam WTO. Kemenangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan hegemoni negara maju dalam melindungi modal dan investasinya atas penciptaan-penciptaan yang banyak dilakukan dan hal tersebut memberikan banyak keuntungan kepada negara-negara maju (Correa, 2000: 5).

         Namun, terlepas dari semua perdebatan tersebut, adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pemberlakuan TRIPs ini, antara lain: (1)         mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional; (2) menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah; dan (3) mendukung inovasi, alih dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban (www.wto.org). TRIPs memiliki tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak kekayaan intelektual dan untu melindungi hak kekayaan intelekual itu sendiri. Pada prinsipnya TRIPs juga bermaksud memajukan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi serta mencegah adanya hambatan perdagangan yang disebabkan oleh penyalahgunaan hak intelektual (Li, 2010).

            Indonesia juga menghargai adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam undang-undang. Salah satu bentu perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga turut meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Indonesia terhadap TRIPs. Melalui persetujuan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa Indonesia turut mendukung dan turut berperan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama dalam praktik perdagangan internasional sesuai dengan prinsip TRIPs di dalam WTO.

            Dengan demikian, perhatian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual oleh negara maju yang notabene memang merupakan pusat berkembangnya penciptaan-penciptaan teknologi dan karya-karya baru yang luar biasa ini kemudian menyebabkan munculnya hukum yang memuat aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hal ini tentu dianggap membuktikan bahwa negara maju ingin tetap mempertahankan hegemoninya dalam mempertahankan hak intelektualnya sebagai bentuk keuntungan yang besar. Hal ini masih menuai banyak perdebatan hingga sekarang. Namun terlepas dari hal tersebut, hukum hak kekayaan intelektual pada dasarnya memberikan suatu perlindungan yang memang dibutuhkan bagi para pencipta karya maupun teknologi. Hal ini bisa saja dianggap menguntungkan maupun merugikan pihak-pihak tertentu. Namun, perlindungan atas hak intelektual memang menurut penulis sendiri sangat dibutuhkan karena pada dasarnya hak intelektual merupakan unsur terpenting yang membawa identitas pencipta dalam suatu produk atau karya.

 

Referensi:

Correa, Charles M. 2000. Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries. Penang: Third World Network.

Adolf, Huala. 2005. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sardjono, Agus. 2010. “Sejarah dan Perkembangan HKI Indonesia” [online], dalam http://www.greasy.com/. [diakses pada 4 Januari 2014].

Xuan Li. 2010. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities on Intellectual Property Enforcement: The World Trade Organization Panel Interpretation of China-Intellectual Property Enforcement of Criminal Measures and Its Implications

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.943