Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Hukum Humaniter Internasional

10 January 2015 - dalam Prinsipprinsip Hukum Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

Peperangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan lagi terutama pada zaman kuno dimana negara saling berlomba untuk dapat menguasai satu sama lain. Peperangan merupakan bagian dari sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pada awalnya peperangan dilakukan tanpa belas kasihan, namun berkembangnya peradaban manusia kemudian.membuat munculnya pemikiran tentang pentingnya pembatasan kekerasan pada peperangan yang terjadi. Sehingga perang tidak sampai membuat penderitaan kemanusiaan bagi masyarakat sipil. Hukum humaniter internasional kemudian lahir sebagai pencerahan atas segala kekerasan yang dilakukan di dalam perang dan memulai perkembangannya yang pesat sejak abad ke-19 dan selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman di mana kepedulian akan perlindungan kemanusiaan sangat dipedulikan, hukum humanitarian internasional menjadi semakin dipandang sebagai hal yang universal. Pada tulisan kali ini, akan dibahas mengenai hukum humaniter internasional, perkembangan, serta prinsip-prinsipnya. Juga akan dibahas bagaimana Indonesia menerapkan hukum humaniter internasional itu sendiri.

Hukum humaniter merupakan salah satu bagian dari hukum internasional yang memuat seperangkat aturan yang bertujian untuk membatasi akibat yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dan bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat perang itu sendiri secara langsung (Wagiman, 2005: 5). Dengan kata lain, hukum hukaniter ini membatasi perang supaya kemudian tidak terlalu destruktif dan mengganggu kepentingan masyarakat sipil. Hukum humaniter internasional sebenarnya telah memulai perkembangannya sejak zaman kuno, mulai ketika aturan-aturan tertentu diberlakukan saat terjadi perang internal dalam entitas nasional tertentu dan peperangan antar kerajaan kuno hingga ketika agama dijadikan dasar hukum humaniter itu sendiri (Kalshoven, 1991: 7). Namun, hukum humaniter internasional barulah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada abad ke-19, ketika peperangan telah dilakukan dengan menggunakan senjata-senjata modern yang efek merusaknya semakin besar (Wagiman, 2005: 3). Bersamaan dengan semakin modernnya praktik penggunaan senjata, ternyata kepeduliaan akan kemanusiaan juga semakin besar. Karena itu kemudian didirikanlah Palang Merah Internasional dan dirumuskannya Konvensi Jenewa 1864 yang mengatur mengenai perawatan korban-korban atas perang itu sendiri.

Kepedulian tentang kemanusiaan berawal dari keinginan untuk mengurangi penderitaan korban-korban dan prajurit yang terluka akibat dari perang. Hal tersebut kemudian berkembang dengan kepedulian untuk membatasi perang itu sendiri yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional tentang pembatasan perang dan perlindungan kemanusiaan. Dua konvensi diantaranya adalah Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi Den Haag diadakan beberapa kali, namun secara umum Konvensi Den Haag ini diselenggarakan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1899 dan tahun 1907. Konvensi-konvensi Den Haag yang telah diselenggarakan tersebut pada intinya memuat hukum humaniter dengan menciptakan aturan-aturan mengenai peraturan tentang tata cara perang dan penggunaan alat-alat perang (Wagiman, 2005: 13). Dengan mengetahui garis besar isi dari Konvensi Den Haag ini sendiri kemudian dapat dipahami bahwa konvensi tersebut sesungguhnya merupakan peraturan untuk mencegah perang menjadi sebuah hal yang terlalu destruktif sehingga dapat menimbulkan kejahatan kemanusiaan.

Kemudian juga terdapat Konvensi Jenewa yang diselenggarakan sebanyak empat kali yang tiap-tiap konvensinya mengatur mengenai: (1) Konvensi Jenewa I mengatur mengenai perbaikan anggota perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat; (2) Konvensi Jenewa II yang mengatur mengenai perawatan angkatan perang yang sakit, terluka, dan merupakan korban kapal karam di laut; (3) Konvensi Jenewa III yang mengatur mengenai perlakuan terhadap perang; dan (4) Konvensi Jenewa IV yang mengatur tentang perlindungan sipil ketika waktu perang (Wagiman, 2005: 15). Konvensi ini kemudian dapat dipahami sebagai sebuah konvensi yang pada dasarnya mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak membiarkan korban berjatuhan begitu saja, melainkan memberikan perlindungan dan perawatan sehingga kejahatan kemanusiaan tidak terjadi dalam suatu perang (Haryomataram, 2005: 3). Pada era kontemporer saat ini, kepedulian tentang kemanusiaan semakin menjadi perhatian oleh masyarakat global sehingga semakin banyak organisasi yang dibentuk untuk mengurangi kejahatan kemanusiaan, termasuk yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Misalnya saja PBB yang memiliki UNHRC yang bergerak dalam bidang perlindungan HAM, yang juga merupakan bagian dari hukum humaniter internasional.

Pada pokoknya, hukum humaniter internasional memiliki lima asas yang digunakan sebagai landasan untk menjalankan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Pertama, asas kepentingan militer yakni asas yang digunakan untuk memberikan pengaturan mengenai senjata yang digunakan ketika perang. Artinya, asas ini memberikan hak kepada pelaku perang untuk menentukan kapasitas militernya dalam perang berdasarkan waktu, biaya, serta korban. Kapasitas militer yang ditentukan sebaiknya bukan kapasitas yang akan memakan banyak korban. Kedua, asas kemanusiaan, yakni asas yang mengatur mengenai larangan untuk menggunakan kekerasan pada pihak tawanan yang bukan lagi menjadi ancaman serta masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung di dalam perang tersebut. Ketiga, asas kesatriaan, yang tidak membenarkan adanya perang yang tidak terhormat. Keempat, asas pembedaan, yakni peraturan mengenai keharusan membedakan  antara warga sipil dan kombatan sehingga akan terlihat jelas mana pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Kelima, Rule of Engagement (ROE) yang memuat tentang keseluruhan instruksi yang ditujukan kepada suatu kesatuan operasional (Wagiman, 2005: 12). Asas-asas ini pada dasarnya merupakan pokok-pokok dari hukum humaniter internasional yang intinya adalah berisikan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan larangan menganggu kepentingan kemanusiaan ketika perang sekalipun.

Indonesia, sebagai sebuah entitas yang juga menghargai perlindungan mengenai kemanusiaan, juga tentu saja menerapkan hukum humaniter itu sendiri. Bahkan sejak zaman kuno, Indonesia, sama juga dengan negara-negara lain, menerapkan kebiasaan dan hukum perang. Hal-hal dan kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia mengenai kebiasaan perang diantaranya adalah aturan-aturan mengenai pernyataan perang, perlakuan tawanan, serta perlakuan wanita anak-anak (Wagiman, 2005: 2). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga menerapkan hukum humaniter kepada hukum-hukum kebiasaan dalam level nasional. Pada masa modern, Indonesia menyatakan dukungannya dalam menegakkan hukum humaniter internasional salah satunya adalah dengan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang buktinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Keikutsertaan Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, Indonesia juga mengimplementasikan keikutsertaannya dalam melaksanakan aturan-aturan yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 yang dibuktikan dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Dalam Keputusan Menteri tersebut Indonesia menyatakan mengenai bahwa Indonesia turut menjaga nilai-nilai humaniter dan HAM dalam usaha-usaha mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, pendirian Palang Merah Indonesia (PMI) juga menjadi sebuah implementasi dari Indonesia sendiri dalam kepedulian tentang kemanusiaan.

Dengan demikian, kepedulian negara mengenai nilai-nilai kemanusiaan bahkan telah dimulai ketika masa perang dulu. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat perang dan penderitaan warga sipil yang tidak terlibat sangat memprihatinkan sehingga tentu negara menyadari pentingnya pembuatan peraturan mengenai perang itu sendiri. Hukum humaniter memang bermula dari hukum perang, namun kemudian berkembang secara maju hingga saat ini bersamaan dengan meningkatnya kepedulian masyarakat internasional dalam memajukan hak asasi manusia yang juga memuat unsur-unsur kemanusiaan sehingga merupakan bagian dari hukum humaniter internasional. Bagaimanapun juga, meski ketika perang sekalipun, hak-hak kemanusiaan dari warga sipil perlu mendapatkan perlindungan, karena itu penerapan hukum humaniter memang harus dilakukan secara konsisten agar kemudian tidak menimbulkan penderitaan dan efek destruktif yang berlebihan sehingga nilai-nilai kemanusiaan masih dapat terjaga.

 

Referensi:

Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kalshoven, Frits. 1991. Constraint the Waging of War. ICRC.

Wagiman, Wahyu. 2005. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. ELSAM.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.986