Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

10 January 2015 - dalam Prinsipprinsip Hukum Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia salah satunya tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi masing-masing. Manusia dan dalam hal ini negara tentu memiliki berbagai motif ekonomi dalam kepentingannya dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing. Untuk itu, negara tentu melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam hubungan dan interaksinya dengan negara-negara lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara memang telah berlangsung sejak zaman dahulu bahkan dengan barter sebagai cara negara memenuhi kebutuhannya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi, perdagangan internasional mulai dilakukan secara modern dan cepat. Batas-batas negara yang tadinya sangat terlihat jelas menjadi mulai kabur sehingga lalu lintas perdagangan internasional menjadi semakin padat dengan kegiatan yang dilakukan oleh negara demi memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini kemudian membuat negara-negara menyadari pentingnya adanya peraturan mengenai kegiatan perdagangan internasional ini. Pada tulisan kali ini, akan dibahas mengenai hukum perdagangan internasional, perkembangan, dan pokok-pokonya. Kemudian juga akan dibahas mengenai hukum perdagangan yang diaplikasikan di Indonesia.

            Meski tidak ada definisi tunggal yang pasti, namun dapat dikatakan bahwa hukum perdagangan internasional pada intinya merupakan sekumpulan kaidah dan prinsip yang meregulasi atau mengatur jalannya kegiatan perdagangan internasional berupa pertukaran barang, jasa, serta teknologi (Adolf, 2005: 3). Jadi, negara-negara yang saling melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lainnya memiliki aturan yang harus depenuhi, dan biasanya aturan-aturan tersebut bersumber dari perjanjian internasional serta kontrak yang telah dibuat oleh negara-negara tersebut. Hukum perdagangan internasional mengalami perkembangan yang terbilang cepat seiring dengan pesatnya peningkatan kegiatan perdagangan internasional terutama pada era globalisasi saat ini. Perkembangan tersebut kemudian memperlihatkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia pun mengalami perkembangan yang begitu pesat, terutama dalam hal perdagangan internasional.

Huala Adolf (2005) menyebutkan ada tiga fase perkembangan hukum perdagangan internasional itu sendiri, yakni: (1) masa awal pertumbuhan; (2) pencantuman perdagangan internasional dalam undang-undang nasional; dan (3) lahirnya hukum perdagangan internasional dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional. Fase pertama, yakni hukum internasional pada masa awal pertumbuhan. Fase ini ditandai dengan belum berlakunya hukum tertulis dan perjanjian negara-negara mengenai perdagangan internasional. Hukum internasional lahir pada fase ini adalah berdasarkan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya kebiasaan yang timbul dari praktik menyelesaikan sengketa dagang antara negara-negara yang bekerja sama, pengaplikasian hukum laut, serta lahirnya para notaris untuk membuat surat-surat dagang. Selanjutnya adalah fase kedua, yakni pencantuman perdagangan internasional dalam undang-undang nasional. Fase ini tentu saja ditandai dengan mulai dibuatnya kitab hukum perdagangan internasional oleh berbagai negara, seperti misalnya pada tahun 1807 Prancis membuat code de commerce sebagai kitab hukum dagang Prancis.

Kemudian fase ketiga, yakni lahirnya hukum perdagangan internasional. Fase ini ditandai dengan banyak ditandatanganinya perjanjian internasional baik secara bilateral dan multilateral mengenai perdagangan internasional. Hal ini kemudian menandakan mulai diberlakukannya perjanjian tertulis sebagai sumber dari hukum perdagangan internasional itu sendiri yang kemudian penting sebagai motor penggerak dari kegiatan kontrak yang dilaksanakan oleh negara-negara yang bersangkutan (Dirdjosisworo, 2006: 23). Sebagai akibat dari dimulainya perkembangan hukum dagang internasional pada fase ketiga ini, muncul berbagai lembaga yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional, misalanya saja World Trade Organization atau WTO yang memuat aturan-aturan mengenai perdagangan baik barang maupun jasa. Aturan-aturan yang dibuat oleh WTO antara lain adalah anti dumping serta aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual. Selain itu ada juga The International Chamber of Commerce (ICC) yang memilki fungsi dalam menyelesaikan sengketa dagang melalui jalan arbitrase (Adolf, 2005: 55).

Hukum perdagangan internasional, pada pokoknya, juga memiliki beberapa prinsip yang dijalanjan dalam pengaplikasiannya oleh negara-negara. Alexander Goldstajn (dalam Adolf, 2005) mengungkapkan ada setidaknya tiga prinsip dasar yang dapat digunakan dalam pengimplementasian hukum perdagangan internasional. Pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Artinya, negara-negara memiliki kebebasan membuat kontrak perdagangan internasional asalkan sesuai dengan undang-undang serta kontrak tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat umum dan melanggar nilai-nilai kesopanan. Kedua, prinsip dasar pacta sunt servanda yang mengatakan bahwa negara-negara membuat kontrak hendaknya dengan iktikad yang baik, tidak bertujuan untuk menganggu ketertiban umum. Ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase. Apabila terjadi sengketa dagang antara dua negara atau lebih, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan arbitrase melalui lembaga misalnya ICC seperti yang telah disebutkan di atas.

Indonesia juga menerapkan pokok-pokok aturan mengenai hukum perdagangan. Untuk melaksanakan hukum perdagangan, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang di dalamnya memuat mengenai berbagai aturan tentang kegiatan perdagangan yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan perdagangan internasional, Indonesia juga memiliki aturan tersendiri dalam kegiatan ekspor dan impor. Peraturan-peraturan mengenai ekspor di Indonesia, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Pada Peraturan Menteri tersebut diatur mengenai berbagai hal mengenai ekspor, misalnya pelarangan ekspor bagi barang-barang yang dapat mengganggu stabilitas negara dan dapat merusak hubungan Indonesia dengan negara lain. Karena itu eksportir wajib melalui prosedur bea dan cukai sebelum menyalurkan barangnya ke luar negeri.

Kemudian, untuk ketentuan impor, Indonesia juga memilki Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Dalam peraturan tersebut juga diatur banyak hal mengenai impor, misalnya saja kewajiban importir dalam memiliki kelengkapan seperti Angka Pengenal Impor (API) untuk dapat melaksanakan kegiatan impor barang dan jasa. Melalui peraturan tersebut juga Indonesia mengatur bahwa barang yang diimpor ke Indonesia tidak boleh merupakan barang yang mengganggu keselamatan konsumen serta mengganggu pembangunan ekonomi di Indonesia. Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri di Bidang Impor ini juga menjelaskan bahwa importir harus mendapatkan persetujuan impor dan verifikasi atas beberapa barang tertentu sebelum importir tersebut melakukan perjanjian impor dengan pihak dari negara lain. Tentunya peraturan-peraturan yang ada dibuat untuk melindungin kepentingan nasional dan melindungi keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional Indonesia.

Dengan demikian, maraknya kegiatan dagang di antara negara-negara di dunia ini, juga telah melahirkan berbagai aturan hukum dagang internasional yang dapat dikatakan sesungguhnya bertujuan untuk semakin memajukan kegiatan perdagangan internasional dengan membuka pasar bebas. Negara-negara kemudian menyadari pentingnya pembuatan aturan mengenai perdagangan internasional dengan pembuat ikatan satu dengan lainnya dengan perjanjian perdagangan internasional serta kontrak. Perjanjian-perjanjian dan kontrak tersebut kemudian menjadi sumber hukum yang ada sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa dagang yang mungkin saja bisa terjadi selama proses kegiatan perdagangan itu sendiri. Dari sini dapat dilihat memang perjanjian perdagangan internasional menjadi penting daripada hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan internasional karena perdagangan internasional ini memuat kepentingan nasional yang begitu vital, yakni dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga-lembaga perdagangan internasional yang muncul sebagai akibat perkembangan hukum perdagangan internasional dirasa memang telah tepat pembentukannya untuk mengurus berbagai masalah mengenai perdagangan internasional itu sendiri. Namun, tentunya dalam pelaksanaan prosedur lembaga-lembaga seperti WTO tersebut haruslah terdapat keseimbangan antara negara maju dan negara berkembang agar kemudian hukum perdagangan internasional itu sendiri berlaku adil dan universal bagi seluruh negara.

 

Referensi:

Adolf, Huala. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Dirdjosisworo, Sudjono. 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Diunduh dari www.kemendag.gov [online], pada 14 November 2014.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Diunduh dari www.kemendag.gov [online], pada 14 November 2014.



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.738.078