Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Hukum Lingkungan Internasional

10 January 2015 - dalam Prinsipprinsip Hukum Internasional Oleh fyustiazari-fisip12

Seiring dengan berkembangnya zaman, kajian hukum internasional pun semakin menjadi beragam. Dewasa ini, lingkungan pun kemudian menjadi pehatian masyarakat internasional terutama ketika isu-isu mengenai perubahan iklim menjadi semakin merebak. Pemanasan global dan semakin tercemarnya lingkungan oleh kegiatan manusia dan khususnya negara menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas internasional untuk menyelamatkan dunia ini dari kerusakan lingkungan. Kegiatan industri semakin maju dan hal ini ditandai dengan semakin intensnya kegiatan manusia dalam mengeksploitasi dan mencemari lingkungan misalnya dengan pembuangan limbah dan aktivitas pencemaran lainnya. Hal ini kemudian disadari oleh masyarakat global perlu untuk dihentikan. Karena itu kemudian negara-negara mulai peduli dan kesadaran negara-negara dan masyarakat internasional tentang pentingnya regulasi mengenai penggunaan lingkungan pun kemudian tumbuh sehingga munculah apa yang disebut sebagai hukum lingkungan. Pada tulisan kali ini akan membahas mengenai perkembangan dan pokok-pokok hukum lingkungan internasional serta bagaimana hukum lingkungan juga diterapkan di Indonesia.

            Sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian awal negara-negara terhadap lingkungan hidup, negara-negara mengadakan suatu konferensi yakni Konferensi Stockholm yang digelar pada tahun 1972. Hal ini menandai awal dari kepedulian dan kesadaran negara-negara terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup (Rangkuti, 2000: 27). Pada Konferensi Stockholm ini pertama kali dilakukan adalah menerapkan konsep pertanggung jawaban negara yang dicurahkan dengan pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Artinya, negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya masing-masing yang berasal dari lingkungan, namun negara-negara juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban agar membatasi tindakannya agar tidak terlalu ekspoitatif sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup itu sendiri bahkan hingga mengganggu negara-lain. Pernyataan dan aturan tersebut telah tertuang juga dalam Deklarasi Stockholm pada Pasal 21.

            Konferensi Stockholm 1972 sebagai manifestasi awal kepedulian dan kesadaran negara terhadap lingkungan hidup kemudian diikuti dengan perkembangan diadakannya konferensi-konferensi lain tentang lingkungan hidup yang semakin banyak seiring dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat internasional terhadap isu-isu mengenai lingkungan hidup. Misalnya saja Konferensi Rio de Janeiro yang juga memasukkan kembali konsep pertanggungjawaban negara dengan tambahan nilai-nilai pembangunan yang dicantumkannya pada Pasal 2 Deklarasi Rio de Janeiro (Kurukulasuria dan Robinson, n.d.: 28). Dengan kata lain Deklarasi Rio ini menekankan adanya pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip yang mendasari Deklarasi Rio ini adalah prinsip-prinsip mengenai human environment yang menekankan partisipasi manusia dan kepentingan manusia itu sendiri dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan mengingat memang keberadaan masyarakat sipil mulai meningkat baik jumlah maupun peranannya.

            Selanjutnya, terdapat juga adanya Protokol Kyoto yang secara spesifik mengatur mengenai pembatasan perdagangan emisi karbon. Namun Protokol Kyoto ini belum dapat dikatakan berhasil karena Amerika Serikat belun mau meratifikasi. Dalam usaha-usahanya menciptakan regulasi terhadap penggunaan lingkungan sebagai penunjang kegiatan manusia, negara-negara telah membuat sekitar 500 perjanjian internasional tentang lingkungan hidup sejak 1972. Pada pokoknya, banyaknya pejanjian-perjanjian tersebut intinya mengatur tentang beberapa hal mengenai lingkungan, seperti: (1) biodiversitas; (2) atmosfer: (3) tanah; (4) bahan-bahan kimia dan pencemaran air; dan (5) laut dan perairan (Camenzuli, n.d.: 3). Negara-negara memiliki pertanggung jawaban untuk beberapa hal di atas sesuai dengan perjanjian mana yang mengaturnya. Pada intinya memang, hukum lingkungan internasional didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang ada yang mengatur perilaku negara dalam memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan serta kegiatan pengeksploitasian lingkungan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain.

            Indonesia, yang juga melaksanakan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber daya juga tentunya menerapkan hukum lingkungan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Mochtar Kusumaatmaja (1975: 19) mengungkapkan konsep Indonesia dalam pelestarian lingkungan hidup adalah keinsafan lingkungan yang memuat pentingnya persoalan mengenai keseimbangan pembangunan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan hidup. Artinya, Kusumaatmaja di sini menekankan adanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia guna melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Dalam pengimplementasian regulasi mengenai pembangunan berkelanjutan, Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang mengenai lingkungan hidup, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menyatakan tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Pada Undang-Undang tersebut pula dijelaskan mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam mengelola dan melesatarikan lingkungan hidup bersamaan dengan pemanfaatan lingkungan hidup sebagai penunjang aktivitas pembangunan ekonomi. Pada Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan bahwa Indonesia menerapkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti nilai agama dan adat istiadat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

            Dengan demikian, kepedulian internasional bahkan global mengenai tantangan yang berasal dari kerusakan lingkungan dan isu-isu pemanasan global telah membawa perkembangan unik dari hadirnya hukum lingungan internasional. Banyak perjanjian-perjanjian lahir sebagai bentuk kepedulian tersebut yang bermula sejak tahun 1972. Kelestarian lingkungan dianggap begitu penting, karena itu penting memang diadakannya regulasi mengenai penggunaan lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini sedang sangat digalakkan. Pada intinya, hukum lingkungan hidup memuat adanya regulasi mengenai hak-hak setiap negara dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber daya dengan tidak mengabaikan konsep kedaulatan negara itu sendiri. Namun, negara juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan lingkungan secara berlebihan sehingga tidak terjadi kerusakan yang merugikan negara-negara lainnya.

 

Referensi:

Camenzuli, Louise Kathleen. n.d. “The development of international environmental law at the Multilateral Environmental Agreements’ Conference of the Parties and its validity”, dalam http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_camenzuli.pdf [online]. Diakses pada 7 November 2014.

Kurukulasuriya, Lan dan Nicholas Robinson. n.d.  Training Manual on International Environmental Law. United Nations Environment Program.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran. Bandung: Binacipta.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.761.764