Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Operasi Perdamaian Track 1: PBB dan Keterlibatan Private Actor sebagai Agen Tata Kelola Konflik dalam Penciptaan Positive Peace

10 January 2015 - dalam Umum Oleh fyustiazari-fisip12

Perkembangan zaman telah mengharuskan perubahan pemaknaan terhadap konsep dasar perdamaian. Di tengah banyaknya konflik yang terjadi pada saat ini, perdamaian menjadi begitu penting dan menjadi hal yang sangat diusahakan oleh komunitas global. Perdamaian yang dalam hal ini bukan lagi hanya sebuah negative peace belaka, tetapi juga perdamaian hingga ke akar-akarnya. Pemahaman tersebut mungkin menjadikan suatu awal bagaimana ada intervensi dari pihak eksternal dalam membangun sebuah perdamaian hingga ke akarnya dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan mentransfer model demokrasi liberal (Richmond, 2004: 83) yang memang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat secara global saat ini dalam usaha-usaha tersebut. Operasi perdamaian dilakukan dengan nila-nilai liberal yang memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta bukan hanya negative peace saja tetapi juga positive peace.

Persoalan yang muncul kemudian adalah: dengan berbagai kepentingan yang dibawa oleh pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam usaha-usaha membangun dan menciptakan perdamaian tersebut, apakah kemudian hal tersebut menjadi hambatan tersendiri? Hal ini kemudian menjadi sebuah persoalan mengingat adanya potensi silang kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut yang memicu adanya intervensi yang inkonsisten dan penerapan perdamaian yang kompleks (Richmond, 2004: 84). Serta, penanaman nilai-nilai liberal demokrasi yang belum tentu sesuai mungkin justru akan menjadi permasalahan baru tersendiri bagi perdamaian itu sendiri. Pada tulisan kali ini akan dibahas mengenai operasi perdamaian yang dilakukan PBB kepada daerah-daerah konflik yang juga ternyata melibatkan aktor private lain seperti NGO yang justru mengarah pada pemisahan peran yang dapat dibilang menjadi kontradiksi dimana proses peacekeeping dan peacebuilding dipegang oleh aktor yang berbeda sehingga nanti tentu diperlukan sebuah peacebuilding consensus. Serta akan dibahas juga bagaimana dilemma yang dihadapi dalam usaha-usaha operasi perdamaian dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi liberal tersebut untuk mengubah tatanan global menjadi dunia yang lebih damai.

 

Peacekeeping, Peacebuilding, dan Operasi Perdamaian PBB

            Operasi peacekeeping dimaknai sebagai usaha resolusi konflik untuk menciptakan pengontrolan terhadap konflik dengan adanya intervensi kemanusiaan yang melibatkan instrumen militer dan biasanya peacekeeping ini cenderung dilakukan secara langsung bukan mengarah pada kejahatan struktural. Operasi peacekeeping ini sendiri, berkaca pada tujuannya pada era Perang Dingin, seharusnya bertujuan untuk mencegah adanya eskalasi konflik yang berasal dari konflik lokal serta menciptakan adanya stabilitas pada daerah konflik itu sendiri (Richmond, 2004: 85). Sebenarnya, PBB memiliki tujuan yang dapat dikatakan baik dengan mengirimkan bala bantuan militer untuk mencegah konflik kemudian meluas ke daerah yang seharusnya tidak terkena konflik, namun hal ini seringkali justru menimbulkan suatu gesekan yang lebih besar terjadi di dalam area konflik itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena operasi peacekeeping itu sendiri mungkin mengindikasikan adanya sumber imperialisme atau menjadi awal dari terbukanya kembali imperialisme lama yang pernah terjadi diantara mantan kekuatan kolonial dan kekuatan lokal itu sendiri. PBB, dalam operasinya, tentu merupakan representasi dari negara-negara dan negara yang dulunya merupakan kekuatan kolonial pun merepresentasikan kekuatannya dalam operasi PBB tersebut. Keterlibatan kekuatan kolonial pada masa lampau dalam operasi peacekeeping di area yang yang dahulu pernah menjadi jajahannya, menimbulkan adanya potensi gesekan konflik dengan kekuatan lokal, seperti yang terjadi di Mesir dan Cyprus (Richmond, 2004: 86). Hal inilah yang dapat dikatakan menjadikan operasi peacekeeping justru menimbulkan konflik baru.

            Operasi peacekeeping yang dilakukan oleh PBB ini juga mengarah pada orientasi adanya status-quo di area konflik itu sendiri (Richmond, 2006: 86). Artinya, dalam hal ini PBB terbukti mampu mengurangi adanya kekerasan dalam konflik yang terjadi, namun terjadi keadaan yang status-quo dalam konflik tersebut seperti pada era Perang Dingin. Contohnya saja, konflik yang terjadi di Cyprus mengenai konflik etnis. Badan yang dibentuk PBB pada saat itu, yakni UN Force in Cyprus (UNFICYP) kemudian ternyata mampu menyebabkan bangsa Yunani dan Turki-Cyprus dapat saling berkunjung secara damai ke area masing-masing meski kemudian pemisahan etnis tetap tidak dapat dihindarkan dan hal inilah yang menyebabkan adanya status-quo pada konflik tersebut. Operasi peacekeeping juga dilakukan untuk mengubah struktur pemerintahan yang gagal dengan kemudian menanamkan nilai-nilai liberal demokrasi pada daerah konflik seperti di Mesir, Suriah, dan Khasmir (Richmond, 2004: 86). Namun, hal ini tidak serta merta dengan mudah akan berhasil karena tidak semua negara menerima konsep liberal demokrasi yang ditawarkan tersebut sehingga hal ini sudah tentu menimbulkan konflik yang baru.

            Resiko-resiko yang ditimbulkan oleh adanya operasi peacekeeping yang dilakukan oleh PBB nampaknya memang tidak kecil. Penyelesaian konflik melalui operasi peacekeeping saja dapat dikatakan tidak menyelesaikan masalah karena operasi peacekeeping justru menimbulkan adanya negative peace karena tidak menyelesaikan hingga ke akar permasalahan itu sendiri. Selain itu, dilemma mengenai terganggunya kedaulatan negara pun juga timbul (Richmond, 2004: 87) sehingga memang selain peacekeeping operasi perdamaian lain yang meenyediakan instrumen-instrumen yang mengarah kepada perdamaian yang sesungguhnya menjadi hal yang sangat penting. Peacekeeping nampaknya masih mengandung sebatas tujuan yang terbatas belum pada akarnya. Dengan pertimbangan tersebut, PBB juga memiliki instrumen penyelesaian konflik lain, yakni peacebuilding serta operasi perdamaian PBB yang juga melibatkan aktor-aktor dalam sektor privat, seperti NGO.

            Terciptanya peacebuilding menurut pemahaman penulis sendiri, merupakan kelanjutan dari operasi PBB yang hanya sekedar mengandalkan penggunaan kekuatan militer saja. Asumsi dasar penggunaan peacebuilding sebagai instrumen penyelesaian konflik ini didasarkan pada pentingnya membangun perdamaian dengan melembagakan dan menerapkan demokrasi liberal pada suatu daerah konflik tersebut. Namun, disini lagi-lagi pengertian tentang perdamaian menjadi problematis karena akan timbul pertanyaan mengenai apakah dengan nilai-nilai demokratis tersebut, negara sudah pasti akan damai? Tentunya belum tentu demikian. Dalam peacebuilding ini, PBB tidak hanya bekerja sendirian. Perkembangan dunia telah memunculkan berbagai aktor privat baru seperti misalnya NGO, agensi-agensi internasional, institusi keuangan internasional, serta berbagai institusi yang bergerak pada sektor privat lainnya. Hal ini menyebabkan adanya proses multi dimensional yang lebih kompleks dalam rangka penyelesaian konflik karena adanya instutisionalisasi wewenang PBB dan kekuatan privat dalam stabilisasi dalam lingkungan konflik itu sendiri sehingga penggunaan intervensi militer dapat terlegitimasi dengan syarat penanaman institusi demokrasi neoliberal dalam prosesnya yang juga menyebabkan adanya privatisasi penyelesaian konflik melalui aktor-aktor privat (Richmond, 2004: 87-88).

            Penggabungan kekuatan PBB yang merupakan representasi negara-negara berdaulat dan kekuatan privat dapat dikatakan merupakanan implementasi konsep universalisme dalam penyelesaian konflik, yakni, dalam dunia global saat ini, baik negara maupun aktor bukan negara menjadi agen penting yang peduli tentang menciptakan perdamaian itu sendiri. Dengan begitu, PBB dapat semakin terikat untuk menyelesaiakan konflik secara lebih dalam karena pada dasarnya, sektor-sektor privat bergerak dalam bidang low politics yang sempat tidak tersentuh oleh peran PBB, seperti halnya masalah hak asasi manusia dan sebagainya. Namun kemudian, asumsi tentang universalisme ini sendirilah yang menyebabkan adanya indikasi tentang munculnya hegemoni liberal karena adanya peranan besar dari negara-negara hegemon (Richmond, 2004: 88) yang kekuatannya banyak terpusat dalam organisasi internasional yang ada saat ini untuk mencapai kepentingan mereka. Hal ini ditandai dengan adanya penekanan-penekan terhadap penciptaan pemerintahan yang demokratis yang memang nilainya dianut oleh negara-negara besar di dunia ini. Pada dunia yang kontemporer saat ini, perdamaian dinilai dengan pilar-pilar, yakni demokratisasi, perlindungan HAM, pembangungan, serta menciptakan pasar bebas (Richmond, 2004: 90). Pilar-pilar tersebutlah yang kemudian menjadi dasar peran dari gabungan kekuatan PBB serta sektor-sektor privat dalam penyelesaian konflik di era kontemporer saat ini.

 

Berlakunya Peacebuilding Consensus pada Era Kontemporer

            Telah dijelaskan sebelumnya bahwa memang perdamaian dalam era kontemporer saat ini, dapat dinilai dari adanya nilai-nilai liberal demokrasi yang dibawa oleh aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar yang didistribusikan melalui PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya. Operasi perdamaian dilakukan berdasarkan pilar-pilar demokrasi yang ada untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang gagal serta untuk membentuk negara baru, seperti misalnya di Timor Leste dan Kosovo (Richmond, 2004: 91). Hal ini tidak hanya dilakukan oleh PBB sendirian dan secara satu arah, tetapi juga dengan keterlibatan banyak aktor, termasuk beberapa NGO serta pemerintah lokal area konflik itu sendiri. Dengan keterlibatan banyak aktor dalam usaha-usaha peacebuilding itu sendiri tentu diperlukan adanya peacebuilding consensus antara aktor-aktor yang terlibat.

            Salah satu contoh peacebuilding consensus yang telah dilakukan adalah dalam kasus Dayton Bosnia yang melibatkan NATO, UN Mission on Bosnia and Herzegovina (UNMIBH), UNHCR, ICRC, UNDP, OSCE, Majelis Eropa, Komisi PBB untuk HAM, Komisi Eropa untuk HAM, serta World Bank yang terkoordinasi dengan aktor-aktor nasional dalam area konflik tersebut (Richmond, 2004: 92). Dengan keterlibatan banyak aktor tersebut tentu membutuhkan suatu konsensus agar kemudian penyelesaian konflik dapat dilakukan secara efektif. Tata kelola konflik dengan konsensus dan keterlibatan aktor-aktor eksternal didasarkan oleh logika bahwa ketika dalam internal negara tidak dapat menyelesaikan konfliknya sendiri, maka dibutuhkan intervensi eksternal dalam membantu tata kelola perdamaian itu sendiri. Di sini peran-peran tiap pihak tentu penting dan kemauan pihak-pihak yang berkonflik serta aktor-aktor lokal untuk bekerja sama untuk tata kelola perdamaian itu sendiri. Ketika tidak ada kepatuhan, maka akses mereka terhadap ekonomi dan aspek-aspek lainnya menjadi semakin terbatasi. Semakin sulit aktor lokal untuk bekerja sama, maka porsi untuk aktor eksternal dalam tata kelola perdamaian itu sendiri akan semakin besar (Richmond, 2004: 94).

            Dengan keterlibatan aktor eksternal dan pemberlakuan peacebuilding consensus ini menurut Chandler (dalam Richmond, 2004: 94) kemudian menjadikan sebuah perdamaian merupakan sebuah akhir dari konflik yang menimbulkan sebuah tata kelola. Dengan begitu, keterlibatan mereka menimbulkan adanya kesempatan untuk membangun negara liberal dengan tata kelola demokratis sebagai bentuk tata kelola yang dilakukan oleh aktor-aktor eksternal. Dengan kata lain, peacebuilding consensus dari PBB, NGO, dan aktor lokal itu sendiri dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Penintervensi memang seringkali menjadikan peacebuilding adalah proses pembangunan demokrasi dalam negara gagal yang berkonflik itu sendiri. Karena itu konsensus dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sehingga kemudian dapat membangun pemahaman bahwa perdamaian adalah suatu hal yang demokratis. Padahal tidak semua negara siap untuk menerima sistem demokrasi itu sendiri dan pada akhirnya tetap akan menimbulkan konflik sesudahnya. Seperti konflik paska peacebuilding misalnya yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina pada pemilu tahun 2002 (Richmond, 2004: 94).

 

Kesimpulan dan Opini

            Keterlibatan PBB sebagai representasi negara berdaualah dan aktor-aktor lain di luar entitas, seperti aktor-aktor privat dalam proses penyelesaian konflik memang kebanyakan dipandang sebagai sesuatu yang dilematis. Hal ini disebabkan karena usaha-usaha PBB yang sesungguhnya bermaksud untuk menciptakan positive peace yang lebih dari sekedar negative peace saja dianggap memuat kepentingan para aktor hegemon yang disalurkan melalui berbagai NGO tersebut. Pernyataan skeptis masyarakat internasional tentang hal ini memang bisa dikatakan benar mengingat praktik peacebuilding yang seringkali dilakukan hingga saat ini memuat nilai-nilai demokratisasi dan pembangunan sebagai objektifnya (Richmond, 2004: 96) yang mana nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang dianut oleh negara hegemon yang kemudian menjadi nilai universal yang dianut oleh sebagaian besar negara di dunia ini.

            Semakin banyak aktor-aktor yang terlibat dalam usaha-usaha pemulihan negara setelah konflik menyebabkan munculnya tren tata kelola konflik melalui berbagai pihak yang memiliki visi dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya model neo-libealisme dan menurut penulis sendiri tidak selamanya cara tersebut ideal bagi usaha-usaha peacebuilding. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pihak-pihak eksternal itu sendiri malah akan membuat proses peacebuilding akan menjadi semakin kompleks karena adanya kepentingan yang saling bertubrukan. Selain itu, banyaknya aktor yang terlibat juga bukan hanya menimbulkan kesulitan konsensus terjadi di dalamnya, tetapi juga menimbulkan banyak tekanan yang nantinya tidak bisa dibendung lagi oleh pihak internal. Perdamaian menjadi dipahami sebagai kondisi dimana nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Padahal tidak semua negara menerapkannya. Hal ini akan menimbulkan tekanan dan justru hanya akan menimbulkan perdamaian yang bersifat virtual dan sementara saja dan nyatanya, perdamaian yang sesungguhnya yang diharapkan oleh para pelaku operasi perdamaian, masih belum terjadi di berbagai daerah konflik.

 

REFERENSI:

Richmond, Oliver P. 2004. “UN Peace Operations and the Dilemma of the Peacebuilding Consensus”, dalam International Peacekeeping. London: Taylor & Francis.



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.977