Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

POSISI KELOMPOK KEPENTINGAN AS TERKAIT ISU OPM DAN PENYADAPAN YANG MELIBATKAN HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

23 December 2014 - dalam PPLN Oleh fyustiazari-fisip12

Fiqarrahmadani Yustiazari

071211231017

sebagai

Interest Group

 

            Terbentuknya kelompok yang memiliki kepentingan untuk melepaskan diri dari pemerintahan resmi Indonesia telah melahirkan sebuah organisasi yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Movement. Isu separatisme yang dihadapi Indonesia hingga saat ini kemudian ternyata menarik banyak pihak internasional di luar Indonesia, termasuk Amerika Serikat. Sejak mencuatnya isu OPM tersebut, Amerika Serikat tidak tahan untuk campur tangan mengingat dalam isu ini juga melibatkan keberlangsungan perusahaan Amerika Serikat PT. Freeport di Papua. Selama ini, pendekatan Amerika Serikat dalam kasus OPM ini adalah dengan menggunakan kerja sama militer dengan Indonesia. Amerika Serikat pada dasarnya menginginkan transparansi dari Indonesia dalam penanganan OPM sebagaimana dilansir oleh situs www.bostonglobe.com bahwa Defense Secretary Chuck Hagel said in August that he welcomed “the progress Indonesia has made in improving transparency and the protection of human rights”. Amerika Serikat juga tentunya menginginkan Indonesia membuat kebijakan yang dapat menghentikan pemberontakan masyarakat Papua melalui OPM.

            Dalam penanganan kasus OPM ini, Amerika Serikat selama ini cenderung banyak menggunakan kerja sama militer yang seringkali dikatakan untuk perlidungan hak asasi manusia di Papua sendiri. Kerja sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Indonesia diimplementasikan dalam penandatanganan persetujuan penjualan dan suplai senjata oleh Amerika Serikat ke Indonesia. Namun, dalam sudut pandang kelompok kepentingan, khususnya Center of International Policy sendiri, hal ini belum dapat benar-benar menyelesaikan masalah terutama yang dikatakan sebagai bentuk usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bukankah suplai senjata oleh Amerika Serikat justru akan menambah tekanan terhadap masyarakat Papua itu sendiri? Dengan begitu, kelompok kepentingan tentu menolak adanya kebijakan Amerika Serikat yang menjalin ikatan militer dengan Indonesia dalam penanganan isu OPM ini. Itu bukanlah cara yang tepat untuk melindungi HAM di Papua. Dalam isu ini, HAM merupakan isu krusial yang kurang tepat rasanya jika didekati dengan cara militer. Amerika Serikat seharusnya memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap perlindungan HAM dan karena itu kebijakan ikatan militer dengan Indonesia terkait isu OPM perlu direvisi kembali.

            Kemudian terkait dengan permasalahan spionase oleh Australia kepada Indonesia yang diduga melibatkan Amerika Serikat, kelompok kepentingan khususnya yang tergabung dalam gerakan Stand Against Spying dengan tegas menolak adanya praktik-praktik spionase yang umumnya dilakukan oleh NSA tersebut. Alasannya adalah tidak lain karena praktik spionase sesungguhnya berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada, yakni mengenai kebebasan berekspresi. Praktik spionase tentu saja membatasi kebebasan tersebut karena dengan adanya peretasan informasi, maka tentunya individu maupun negara akan merasa terbatasi dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat sehingga tentu saja di sini hal tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi terbesar yang dilegitimasi oleh hampir seluruh negara di dunia ini, dengan adanya praktik spionase yang diduga melibatkan Amerika Serikat ini, maka bisa saja negara-negara khususnya di kawasan Asia kembali mempertanyakan konsistensi demokrasi Amerika Serikat itu sendiri. Dengan begitu, kelompok kepentingan Stand Against Spying mengajukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk merumuskan hukum yang dapat membatasi gerak NSA untuk tidak melakukan praktik spionase yang nantinya akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Dengan hukum tersebut kemudian dugaan-dugaan terhadap praktik spionase yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak muncul kembali. Karena bagaimanapun Amerika Serikat telah menjadi negara demokrasi yang harus tetap memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi secara nyata.  

Dalam menjalin dan mengiplementasikan kebijakan luar negeri terhadap negara-negara kawasan Asia, khususnya dalam hal ini Indonesia, kelompok kepentingan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri yang dirumuskan haruslah memuat kepedulian terhadap hak asasi manusia juga sikap-sikap yang menunjukkan cara-cara damai dan iktikad baik. Hal ini dikarenakan kelompok kepentingan menganggap bahwa HAM saat ini menjadi isu yang sangat krusial sehingga perlu dilindungi dan dijadikan salah satu landasan perumusan kebijakan luar negeri. Selain itu, perumusan kebijakan juga harus tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi yang tidak membatasi ruang gerak pihak lain demi kepentingan Amerika Serikat sendiri. Pada dasarnya kelompok kepentingan menjunjung tinggi HAM dan demokrasi dalam perumusan kebijakan Amerika Serikat kepada negara-negara lain, khususnya dalam kasus ini Indonesia.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.737.998