Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Analisis Perubahan Kebijakan Cina dalam Upaya Reunifikasi Cina-Taiwan

23 December 2014 - dalam PPLN Oleh fyustiazari-fisip12

oleh:

Amalia Wardahni

Fiqarrahmadani Yustiazari

Trisca Mia Elistifani


Hubungan antara Cina dan Taiwan masih merupakan isu menonjol di Asia Timur dan tentunya juga diperhatikan dalam cakupan internasional. Hubungan keduanya menunjukkan keadaan yang status quo dengan pemahaman masing-masing mengenai posisi dan kedaulatan mereka di arena internasional. Meski masih menjadi sebuah isu yang coba untuk diselesaikan, setidaknya hubungan Cina dan Taiwan sempat menunjukkan adanya perubahan yang berasal dari perubahan kebijakan Cina atas upaya reunifikasinya dengan Taiwan. Kebijakan Cina tersebut diimplementasikan dalam strategi One China Policy khususnya kebijakan “One State Two System” yang menunjukkan keinginan Cina untuk membangun hubungan dengan Taiwan dan menyelesaikan isu separatisme yang terjadi dengan cara-cara yang cenderung damai. Pada dasarnya, tujuan utama dari Cina dalam One China Policy ini adalah untuk menyatukan kedaulatan bagian-bagian Cina yang terpisah, seperti Taiwan sebagai satu kesatuan bagian dari Cina daratan, namun cara yang ditempuh untuk melakukan kebijakan tersebut kemudan mengalami perubahan dari satu era kepemimpinan ke era kepemimpinan lainnya.

Perubahan kebijakan Cina ini cukup berbeda dengan kebijakan Cina yang sebelumnya, sehingga timbul pertanyaan mendasar mengenai analisis kebijakan luar negeri, yakni: mengapa dan dalam konteks apa perubahan kebijakan tersebut kemudian dilakukan oleh Cina dalam kaitannya dengan strategi reunifikasi dengan Taiwan? Pada tulisan analitik kali ini, tim penulis bermaksud membahas mengenai perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Cina dalam upaya reunifikasi Cina-Taiwan. Dalam analisis ini sebelumnya akan dikatakan bahwa tim penulis mencoba berpegang pada pemahaman bahwa kebijakan luar negeri sangat berpengaruh dari struktur domestik yang tumbuh dalam negara itu sendiri. Jadi, analisis ini berusaha melihat bagaimana situasi eksternal muncul dan bagaimana struktur domestik merespon hal tersebut sehingga perubahan kebijakan kemudian dapat terjadi.

 

Pola Hubungan Cina dan Taiwan

            Sebelum masuk kepada pembahasan analitik utama topik kali ini, akan dibahas mengenai garis besar hubungan Cina dan Taiwan hingga tahun 1958 sebelum kemudian diterapkannya “One State Two System” yang pada dasarnya hadir berdasarkan perubahan sikap Cina terhadap Taiwan sejak tahun 1979. Perselisihan Cina dan Taiwan dimulai sejak Cina menyatakan dirinya sebagai negara komunis. Sejak terbentuknya Cina sebagai negara komunis (People Republic of China) pada tanggal 1 Oktober 1949, telah ada oposisi untuk pembentukan pemerintahan yang komunis itu sendiri. Oposisi tersebut dilakukan oleh Nasionalis Republik Cina di bawah Partai Kuomintang (KMT) (Chang, 2014: 300). Para kelompok nasionalis lebih menginginkan Cina ada dalam pemerintahan yang demokratis karena itu kemudian KMT di bawah kuasa Chiang Kai Shek kemudian menduduki Taiwan yang terletak terpisah oleh sebuah selat dan membentuk pemerintahan sendiri di sana. Sejak adanya pendirian pemerintahan sendiri di Taiwan oleh KMT, fokus dari pemerintahan Cina daratan di bawah kepemimpinan Mao Zedong terhadap Taiwan adalah menghancurkan KMT (Chang, 2014: 300) dengan tujuan utama, yakni membuat Taiwan kembali pada pemerintahan Cina.

             Respon Cina terhadap pergerakan KMT cenderung ofensif dengan melakukan beberapa serangan di Taiwan. Perencanaan penyerangan telah dilakukan pada awal tahun 1950an, namun hal ini terhenti dengan pecahnya Perang Dua Korea ketika masa Perang Dingin. Cina daratan mengalihkan fokus militernya untuk membantu Korea Utara dalam proxy war AS dan Uni Soviet itu (Chang, 2014: 301). Meski telah teralihkan dengan adanya Perang Dua Korea yang berkecamuk di kawasan Asia Timur, namun hal tersebut tidak kemudian membuat perhatian pemerintahan Cina daratan beralih selamanya. Pemerintahan Cina daratan melanjutkan usaha-usahanya dalam merebut Taiwan kembali menjadi satu kesatuan dengan pemerintahan di Cina daratan. Pada tahun 1958, Cina melaukan penyerangan terhadap dua wilayah di Taiwan, yakni Quemoy dan Matsu sebagai bentuk kecaman atas pemerintahan terpisah yang dibentuk di Taiwan (Chang, 2014: 301). Meski pada kenyataannya, Taiwan tidak juga mau begitu saja bergabung dengan pemerintahan komunis di Cina daratan.

 

Kebijakan Satu Cina

Selama memerintah di Taiwan, Chiang Kai Shek tetap menggunakan nama People Republic of China sebagaimana nama yang digunakan di Cina daratan. Atas dasar itulah kemudian pemerintah Beijing mengeluarkan kebijakan One China Policy terhadap Taiwan dan tetap berusaha memperjuangkan kebijakan tersebut di ranah internasional. Pemerintah Cina menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari Cina daratan dan bagaimana pun caranya Cina harus merebut kembali Taiwan sebagai bagian dari negaranya meskipun harus menggunakan kekerasan. Sementara, Taiwan sendiri pun bersikeras bahwa hubungan antara Taiwan dengan Cina merupakan hubungan antar negara bukan hubungan antara pemerintah pusat dengan propinsinya. Taiwan melihat bahwa upaya reunifikasi oleh Cina tersebut hanya dapat terjadi jika Cina menjadi negara yang demokratis (dalam republicofchina.com, 20..).

Sebagaimana diketahui, bahwa One China Policy atau “Kebijakan Satu Cina” merupakan sebuah formulasi kebijakan yang dipegang teguh oleh Republik Rakyat Cina dengan sentrum pemerintahan di Beijing dimana pada kebijakan tersebut menetapkan bahwa hanya ada satu Cina yang berdaulat dan memiliki aspek legalitas sebagai negara yaitu Republik Rakyat Cina. Namun, Republik Cina di Taiwan dengan sentrum pemerintahan di Taipei juga mengklaim sebagai bagian dari Republik Rakyat Cina. Pemerintahan Cina mendeklarasikan kepada forum internasional bahwa pihak Taiwan sudah selayaknya tunduk pada kebijakannya tersebut karena Taiwan telah terikat pada konsensus yang telah disepakati oleh perwakilan kedua belah pihak pada tahun 1992 di Hongkong. Oleh karena itu, Cina menganggap bahwa eksistensi kebijakan yang hanya mengakui adanya satu Cina ini merupakan status quo yang tidak dapat diganggu gugat oleh Taiwan. Namun, mantan presiden Taiwan Chen Shui-bian menolak untuk mengakui doktrin kebijakan Cina tersebut dan ia mengaku bahwa sejak tahun 1949, sinergi antara Cina and Taiwan tidak pernah lagi terwujud. Oleh karena itu, Taiwan terus mengupayakan negosiasi demi meraih kedaulatan penuh sebagai satu negara yang tidak identik dengan Republik Rakyat Cina (Kan, 2009).

Kebijakan One China Policy kemudian menegaskan bahwa setiap negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Cina maka harus menghindari Taiwan karena ia masuk ke dalam teritorial Cina. Hal demikian membawa Amerika Serikat pada sikapnya yang mendukung One China Policy tersebut karena alasan ingin melakukan hubungan diplomatik, sehingga ia kemudian menyepakati pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan menyetujui Joint Communique pada tahun 1979. Namun, kesepakatan antara AS dengan Cina tersebut tidak berlangsung lama, dengan kemunculan Taiwan Relations Act tahun 1979 yang didukung pula oleh AS, memperlihatkan sikap ambigu AS terhadap keberpihakannya dengan Cina atau Taiwan. AS mengaku bahwa tidak dapat melepaskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan begitu saja karena Taiwan merupakan negara terbesar di Asia Timur yang membeli persenjataan dari negara adidaya tersebut (Roberge & Youkyung, 2009).

 

Respon Amerika Serikat dan Arah Kebijakan Diplomatis Cina

Penyerangan Cina ke Taiwan kemudian menimbulkan respon dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada saat itu. Amerika Serikat menyatakan tidak menyetujui adanya agresi yang dilakukan oleh Cina daratan kepada dua wilayah Taiwan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Amerika Serikat menyatakan ketidaksetujuannya melalui dikeluarkannya 1955 congressional resolution oleh Presiden Dwight D. Eisenhower. Melalui resolusi tersebut, Amerika Serikat memberikan peringatan terhadap sikap agresif Cina tersebut, yakni: Amerika Serikat akan menggunakan semua alat termasuk senjata nuklir untuk mengimbangi agresi Cina kepada Taiwan. Hal ini ternyata mampu menggerakkan Cina untuk kemudian merespon ancaman Amerika Serikat tersebut dengan bersedia melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sejak saat itu kemudian tiga dekade sejak tahun 1958, Cina menghentikan serangan-serangan terhadap Taiwan dan sebagai gantinya kedua entitas tersebut kemudian mulai aktif  bersaing melakukan kegiatan pada arena internasional yang ada (Chang, 2014: 302). Hal ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan keduanya untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. Taiwan ingin memperoleh pengakuan sehingga entitasnya dapat dikatakan sebagai negara berdaulat dan Cina tentunya mencari dukungan untuk mengimplementasikan kebijakan untuk menarik Taiwan kembali ke dalam pemerintahan resmi Cina daratan.

Pada tahun 1979 sejak berkembangnya relasi diplomatis Cina dan Amerika Serikat, Cina mulai menunjukkan adanya komitmen yang baik dalam berhubungan dengan Taiwan. Sejak 1958 memang Cina telah menghentikan cara-cara agresif dalam menarik Taiwan kembali kepada Cina daratan. Namun, sejak 1979 perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Cina menunjukkan kemajuan sikap dan hubungan yang baik dengan Taiwan. Hal ini ditandai dengan terbukanya Cina daratan bagi penduduk Taiwan yang ingin berkunjung untuk menemui keluarga mereka yang tinggal di Cina daratan. Tidak hanya itu saja, Cina juga memberikan kesempatan bagi Taiwan untuk saling melakukan perdagangan secara langsung sehingga tercipta hubungan perdagangan di antara keduanya. Pemerintahan di Cina daratan mencoba menarik Taiwan dengan dialog-dialog damai dengan pemerintahan yang ada di Taiwan. Hal ini dilakukan misalnya ketika pada tanggal 24 Juli 1982 wakil ketua National People Congress (NPC) dari Cina daratan, yakni Liao Chengzi menulis surat kepada pemerintah KMT di Taiwan yakni Chiang Ching Kuo sebagai permintaan untuk melakukan dialog damai antara CCP dan KMT (Chang, 2014: 302).

Pada intinya, Cina bermaksud untuk membujuk Taiwan untuk kembali bergabung dengan Cina dengan memberikan kesempatan kepada Taiwan untuk menikmati otonomi khusus dan menjadi daerah administrasi khusus (Chang, 2014: 302) dan hal ini masih menjadi bahan negosiasi antara Cina dan Taiwan. Bahkan, Presiden CIna Deng Xiaoping pada saat itu juga merumuskan proposal untuk memberikan insentif kepada Taiwan sebagai bentuk negosiasinya. Proposal tersebut berisi empat poin, yakni: (1) memperbolehkan Taiwan membeli senjata di luar negeri; (2) memberikan kesempatan untuk membuat peraturan dan hukum tanpa campur tangan Cina daratan; (3) mengeluarkan paspor untuk penduduk Taiwan dan visa untuk pengunjung luar negeri; dan (4) memperbolehkan penggunaan bendera sendiri di bawah nama “China, Taipei”. Hal tersebut kemudian terumus dalam kebijakan Deng Xiaoping terhadap Taiwan, yakin “One State Two System”. Perubahan sikap Cina ini sendiri menunjukkan bahwa Cina tentunya masih tetap ingin melakukan unifikasi dengan Taiwan dan hal ini dilakukan dengan cara-cara yang damai, tidak seperti sebelumnya yang identik dengan kekerasan-kekerasan. Cara ini ditempuh juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk membentuk interdependensi Taiwan terhadap Cina sehingga Taiwan bersedia kembali bergabung dengan Cina.

Singkatnya, kebijakan Cina terhadap Taiwan sejak berakhirnya masa pemerintahan Mao Zedong dapat dilihat lebih mengarah pada kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sejak Deng Xiaoping memimpin, hingga Cina dalam kepemimpinan generasi ketiga, termasuk Qian Qinchen dan Jiang Zemin, strategi yang diterapkan oleh Cina dalam usaha reunifikasi dengan Taiwan, mengutamakan kerja sama ekonomi. Bahkan generasi ketiga, Qiang Qinchen meminggirkan permasalahan politik hubungan Cina dan Taiwan, khususnya yang terkait dengan “tiga hubungan langsung” atau “three direct link” yang telah diberikan Cina kepada Taiwan (Tung, 2005: 346). Dalam pemerintahan generasi ketiga di Cina ini juga terjadi perubahan definisi dari One China Policy itu sendiri yang ditujukan untuk lebih menekankan bahwa Cina daratan dan Taiwan adalah satu kesatuan dan tidak ada yang dapat memisahkannya. Hal ini juga sebagai respon Cina untuk Taiwan karena Taiwan semakin menunjukkan keinginan yang kuat untuk demokratisasi dengan membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Cina telah menjalankan kebijakan yang agresif hingga mengalami perubahan ke arah yang lebih diplomatis hingga perubahan makna One China Policy itu sendiri. Sementara Taiwan juga telah menerima banyak implementasi perubahan kebijakan Cina itu sendiri. Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah: konteks apa yang mendasari perubahan-perubahan kebijakan Cina terhadap Taiwan ini?

 

Konsep Dasar Konteks Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Charles F. Hermann (1990) dalam tulisannya yang berjudul Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy dengan melihat kepada situasi yang terjadi saat itu, yaitu pasca Perang Dingin tahun 1990-an, melihat bahwa sesungguhnya politik luar negeri sebuah negara dapat berubah—atau dalam istilah yang digunakannya ‘redirecting’. Dijelaskan juga bahwa pada dasarnya perubahan politik luar negeri sebuah negara ditandai dengan kepentingan-kepentingan spesial yang muncul dari permintaan pemerintah serta konstituen-konstituen domestik dan juga probabilitas atas dampak yang dapat diberikan sebagai efek dari perubahan politik luar negeri (Hermann, 1990). Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan politik luar negeri? Hermann (1990) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perubahan politik luar negeri adalah dimana pemerintah mengubah arah kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang diambil. Dengan mengambil pemahaman bahwa pada dasarnya politik luar negeri adalah sebuah kebijakan yang sifatnya problem-oriented yang ditujukan untuk entitas-entitas asing.

            Perubahan kebijakan banyak dilakukan oleh negara untuk mencapai suatu kepentingan nasional tertentu dan oleh karena itu, perubahan kebijakan luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari perubahan kebijakan dan struktur domestik pula dan perubahan tersebut tentunya merupakan hasil dari adaptasi dari struktur domestik yang ada. Ketika struktur domestik dan rezim nasional berubah, maka hal tersebut akan mempengaruhi perubahan politik luar negeri pula. Sebagaimana yang dikatakan Charles F. Hermann (1990: 4) bahwa “in fact, there maybe a tendency to conclude that regime change is virtually the one way to achieve profound shift in a nation’s foreign policy”. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa kondisi politik domestik dan perubahan struktur domestik itu sendiri sangat berperan dalam perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

Wahyu Wicaksana (2014) dalam kuliah Perbandingan Politik Luar Negeri menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga konteks perubahan politik luar negeri suatu negara, yakni konteks Ideological Change, Gradual Change, dan Changes in the context of crisis. Ideological Change atau perubahan ideologi ini terjadi apabila politik domestik suatu negara berubah secara drastis, termasuk dalam revisi konstitusi, figur, kebiasaan, dan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Gradual Change atau perubahan secara teratur adalah perubahan yang tidak disebebkan oleh domestic strusture yang ada, namun berubah atas kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau kebutuhan operasional. Terakhir, Change in the context of crisis merupakan perubahan arah kebijakan akibat krisis yang ada. Adanya urgensi untuk melakukan perubahan secara cepat menjadi pilihan tersendiri. Umumnya, perubahan ini hanya terjadi pada lingkup tertentu dan tidak dapat diprediksi.

            Selain itu, Charles F. Hermann (1990: 5-6) juga mengidentifikasikan level perubahan dalam kebijakan luar negeri yang nanti akan digunakan oleh tim penulis untuk menganalisis kebijakan Cina terhadap Taiwan. Level-level ini mengindikasikan seberapa jauh negara mengimplementasikan perubahan kebijakan luar negerinya. Level satu, adjustment change. Pada tingkat ini perubahan kebijakan luar negeri hanya terjadi pada tingkat usaha negara dalam pengimplementasiannya serta luasnya ruang lingkup sasaran implementasi kebijakan luar negeri itu sendiri. Perubahan ini tanpa adanya perubahan kebijakan dan tujuan negara dalam kebijakan tersebut. Level dua, program change. Perubahan yang terjadi pada tingkat ini adalah perubahan alat atau metode yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perubahan ini pun tidak mengubah tujuan kebijakan luar negeri itu sendiri. Level tiga, goal change yakni perubahan yang terjadi hingga ke level perubahan tujuan dilakukannya sebuah kebijakan. Level empat, international orientation change. Level ini adalah level yang paling ekstrim, di mana negara mulai melakukan perubahan hingga ke akarnya sehingga pandangannya melalui dunia internasional pun ikut berubah. Dari pandangan-pandangan teoritis kemudian dapat diketahui dalam konteks apa sebenarnya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Cina terhadap Taiwan serta sudah sejauh mana Cina melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya terutama dalam konteks reunifikasi Cina dan Taiwan.

 

Analisis Perubahan Kebijakan Cina terhadap Taiwan

Dalam kasus perubahan kebijakan Cina terkait reunifikasi Cina-Taiwan, penulis mencoba menganalisa menggunakan analisis dalam konteks gradual change atau perubahan yang teratur. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan yang ada tidak terjadi dikarenakan kondisi struktur domestik yang berubah secara drastis maupun adanya krisis di Cina. Perubahan arah kebijakan dapat dilihat dari perbedaan pola yang diterapkan diantara masa pemerintahan Mao Zedong menuju pemerintahan Den Xiaoping. Pada masa pemerintahan Mao Zedong, kebijakan luar negeri RRC dicurahkan pada usaha-usaha dalam level internasional untuk mendukung konsolidasi kekuatan, penyatuan wilayah, dan pencegahan terhadap bahaya dari luar negeri. Dimana pada waktu itu masih terdapat beberapa daerah yang dikuasai  oleh sisa-sisa Pemerintahan Nasionalis. keterlibatan RRC pada perang Korea, serangan terhadap Tibet, dan gerakan pembebasan Taiwan membuat RRC dicap sebagai negara agresor yang  berbahaya oleh dunia. Dalam hal reunifikasi Cina-Taiwan, fokus dari pemerintahan Cina daratan di bawah kepemimpinan Mao Zedong terhadap Taiwan adalah menghancurkan KMT (Chang, 2014: 300) dengan tujuan utama, yakni membuat Taiwan kembali pada pemerintahan Cina. Pada masa pemerintah Mao Zedong tahun 1953-1959, untuk menghilangkan cap itu, adalah dengan meningkatkan pengaruh RRC  terhadap negara-negara netral, dan tercapainya kemantapan politik dan keamanan  dalam negeri, RRC mulai menganut kebijakan politik luar negeri Hidup  Berdampingan Secara Damai.

Setelah pemerintahan Mao Zedong berakhir, digantikan oleh Den Xiaoping yang dalam hal ini arah kebijakan luar negeri reunifikasi Cina-Taiwan berubah. Pada awal era Deng Xiaoping akhir tahun 1978, Beijing meninggalkan kebijakan membebaskan Taiwan melalui kekerasan dan membentuk suatu kebijaksanaan baru yaitu “Peacefull Reunification” dengan one country, two system. (Roberge, Youkyung, 2009). Secara bertahap, diluncurkan berbagai inisiatif damai terhadap Taiwan sampai dengan Januari 1979. Selain untuk memperbaiki hubungan RRC dengan negara-negara lainnya, Den Xiaoping cenderung menggunakan soft power dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Pada tanggal 30 September 1981, Ye Yiajin, ketua NPC mengumumkan sembilan proposal untuk mengatasi permasalahan Taiwan, yang dikenal sebagai ‘Inisiatif Beijing’. Inisiatif tersebut isinya adalah sebagai berikut: 1. Pelepasan perdagangan dan komunikasi antara Taiwandan RRC. Dengan cara ini China berharap komunikasi yang sebelumnya membeku dapat dicairkan. Komunikasi tersebut dilakukan secara formal mau pun non-formal. Cara non-formal dilakukan melalui dibukanya hubungan bisnis dengan kalangan pebisnis dari Taiwan. 2. Otonomi untuk Taiwan dan hak untuk membentuk angkatan bersenjata bagi Taiwan. 3. Peran bagi perwira Taiwan dalam sistem politik RRC.Dengan dibukanya hubungan militer, China berharap kepercayaan akan jalan damai dapat terbangun. Proses pembangunan kepercayaan tersebut (Confidence Building Measure) pada dasarnya adalah pembukaan secara bertahap akan kemampuan militer kedua negara. 4. Pembentukan ekonomi kapitalis Taiwan. 5. Dukungan finansial kepada Taiwan dan pemerintah pusat apabila diperlukan. Tawaran ini merupakan sebuah tawaran akan kebebasan untuk menganut sistem ekonomi yang bersebrangan dengan China. Deng menyebutnya dengan istilah one country two system. 6. Kebebasan penduduk Taiwan untuk menetap di Chinadaratan. 7. Peranan yang menguntungkan bagi kapitalis Taiwan dalam modernisasi ekonomi China.  8. Pembicaraan GMD dan PKC mengenai Reunifikasi. Pembuktian niat baik Cina untuk melakukan proses reunifikasi dengan cara damai. 9. Proposal dari rakyat mengenai bagaimana reunifikasi dapat diwujudkan. Jaminan dari pemerintah China terhadap Taiwan untuk melaksanakan cara-cara Demokratis (Sofia, 2000: 56).

Bukan tanpa alasan, Den Xiaoping menerapkan kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya, yakni Mao Zedong. Deng Xiaoping menyadari bahwa Cina harus menjalin hubungan yang baik dengan dunia internasional mengingat Cina harus mempertahankan kekuatan ekonomi negaranya. Dengan begitu, Den Xiaoping membawa gagasan “sistem ekonomi sosialis pasar” dan cenderung menjalankan strategi Yangwei Zhongyong yakni mengandalkan kemampuan luar negeri untuk kepentingan dalam negeri RRC. Selain itu, usaha yang tercermin dalam kebijakan luar negeri Den Xiaoping ini menggunakan kebijakan open door diplomacy yakni dengan meningkatkan kerjasama internasional salah satunya adalah dengan merangkul Taiwan yang memang perekonomian Taiwan cukup pesat.(Wade, Robert, 2001).

            Sejak tahun 1970an, Cina memang mulai menunjukkan kemauan untuk berdiplomasi, yang ditandai dengan adanya Komunike Shanghai antara Cina dan Amerika Serikat. Pada saat itu, hal ini terpengaruh oleh kepemimpinan Deng Xiaoping yang dikenal sebagai pemimpin yang lebih terbuka dalam hal hubungan luar negeri dengan berbagai negara. Menurut Hermann (1990: 3) arahan pemimpin juga merupakan faktor penting dalam perubahan kebijakan luar negeri. Dengan diangkatnya Deng Xiaoping sebagai Presiden Cina saat itu, maka menandai keterbukaan Cina, khususnya di bidang ekonomi. Pada tahun 1980, Deng Xiaoping mengidentifikasikan fokus yang akan dilakukan selama pemerintahannya, dua diantaranya adalah reunifikasi dengan Taiwan dan perkembangan ekonomi (Chang, 2014: 299). Dua hal ini nampaknya terlihat dari implementasi perubahan kebijakannya terhadap Taiwan, yakni dengan membuka perdagangan langsung dengan Taiwan agar kemudian tercipta hubungan interdependensi Taiwan terhadap Cina. Deng Xiaoping juga mengimplementasikan kebijakan “one state, two system” sehingga kemudian penggunaan kekerasan dalam upaya reunifikasi Cina dan Taiwan dapat dieliminasi (Rios, 2012: 5). Meski kebijakan Deng Xiaoping ini gagal dalam referendum masyarakat Taiwan, namun kebijakan mengenai relasi ekonomi terbukti masih dijalankan hingga generasi kepemimpinan Cina yang ketiga yang juga berfokus pada perkembangan ekonomi (Tung, 2005: 359).

Selain itu, melihat dari teori Charles F. Hermann mengenai level perubahan kebijakan luar negeri, perubahan kebijakan Cina terhadap Taiwan dapat digolongkan dapam level kedua, yakni program change. Hal ini dapat dilihat dari tujuan Cina yang tidak berubah, yakni menarik kembali Taiwan menjadi satu kesatuan Cina. Hal yang berubah hanyalah metode dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Awalnya, cara yang digunakan oleh Cina dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan cara kekerasan untuk meghancurkan KMT dan merebut Taiwan untuk kembali ke kedaulatan Cina kembali. Namun, sejak pemerintahan Deng Xiaoping bahkan hingga ke pemerintahan generasi ketiga, alat yang dipakai adalah menggunakan kerjasama ekonomi dan dengan metode-metode yang lebih diplomatis. Meski terjadi perubahan metode, namun tujuan kebijakan Cina terhadap Taiwan yang diimplementasikan dalam One China Policy tidak berubah. Hal ini juga dinyatakan oleh Jiang Zimin sebagai tokoh CCP dalam melaporkan kebijakan luar negeri Cina dengan five no change (Tung, 2005: 348) yang salah satu diantaranya berbunyi: no change in one China principle and no change on opposition to Taiwan independence yang merefleksikan bahwa Cina tetap pada tujuannya, yakni melakukan reunifikasi Cina dan Taiwan.

 

Kesimpulan.

Dalam reunifikasi pemerintahan Cina-Taiwan terdapat perubahan kebijakan dari masa pemerintahan Mao Zedong dan Den Xiaoping. Pada pemerintahan Mao Zedong, Cina terkesan lebih agresif dalam hal reunifikasi Cina-Taiwan. Namun, setelah pergantian pemerintahan oleh Den Xiaoping, Cina cukup sabar namun konsisten dalam menjalankan upaya pengembalian Taiwan. Membentuk Dewan reunifikasi merupakan salah satu dari upaya negara Cina. Selain itu Cina juga menawarkan sistem one Country two sistem, dimana Taiwan dibebaskan untuk tetap menggunakan sistem kapitalis dan demokratis walaupun berbeda dengan yang digunakan Cina namun tetap menganut One China Policy serta beberapa tawaran proposal lainya.

Perubahan pola dalam proses reunifikasi menjadikan respon dari dunia internasional menjadi positif. Cina juga melakukan upaya penekanan di wilayah diplomasi dengan cara tidak mau bekerja sama dengan negara yang mengakui Taiwan sebagai negara. Sehingga semakin berkurangnya negara yang mendukung Taiwan dan semakin banyak negara yang mendukung Kebijakan Satu Cina. Strategi ini berjalan dengan sangat efektif, sebab hari ini Cina telah menjadi salah satu pilar ekonomi dunia. Namun meskipun demikian, hingga saat ini Taiwan masih enggan untuk melakukan reunifikasi dengan Cina. Penolakan-penolakan tersebut disertai dengan peningkatan kerjasama militer Taiwan dengan Amerika Serikat dalam hal pembelian senjata. Hal tersebut merupakan hasil dari Taiwan Relation Act, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk mengintervensi jika dalam proses Reunifikasi Cina menggunakan jalur kekerasan.

Perubahan dari penggunaan kekerasan dan militer pada masa pemerintahan Mao Zedong menjadi cara-cara diplomasi Deng Xiaoping untuk strategi reunifikasi dengan Taiwan, dapat dikatakan sebagai perubahan yang bersifat gradual. Hal ini disebabkan karena perubahan yang terjadi tidak terjadi secara menyeluruh, namun hanya berdasarkan pergantian pemerintahan secara regular tanpa mengubah ideologi yang berkembang di Cina. Deng Xiaoping memang memiliki pandangan yang lebih terbuka, namun ideologi Cina tidak berubah sama sekali dan tetap merupakan negara yang komunis. Fokus pada perkembangan ekonomi dalam implementasi kebijakan Cina terhadap Taiwan yang terus dilaksanakan sampai generasi ketiga tidak lantas mengubah keseluruhan pandangan Cina terhadap ideologinya. Karena itu perubahan kebijakan Cina tersebut dapat dikatakan dalam konteks perubahan gradual.

 

 

Referensi:

Chang, Parris H. 2014. “Beijing’s Unification Strategy Toward Taiwan and Cross-Strait Relations”, dalam The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 25, No. 3, hal. 299-314.

Hermann, Charles F. 1990. “Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy”, dalam International Study Quarterly, Vol. 34, hal. 3-21.

Kan Shirley A, 2009. “China-Taiwan: Evolution of the “One China Policy” — Key      Statements from Washington, Beijing, and Taipei: Congressional Research      Service” [online] terdapat dalam http://www.crs.gov diakses pada 2 Desember 2014

http://www.crs.gov diakses pada 2 Desember 2014

Rios, Xulio. 2012. “The Development of the Relations between Mainland China and Taiwan”, dalam Taiwan Fellowship Program. Ministery of Foreign Affair, Republic of China.

Roberge, Michal & Youkyung Lee. 2009. “China-Taiwan Relations”,[ online] terdapat dalam http://www.cfr.org/publication.html?id=9223#2, diakses pada 2 Desember2014

Sopia Dewi, 2000 “Bantuan persenjataan Amerika Serikat dan Proses Reunifikasi RRC-Taiwan”, Bandung: Pustaka Jaya.

Tung, Chen Yuan. 2005. “An Assesment of China’s Taiwan Policy under Third Generation Leadership”, dalam Asian Survey. University of California Press.

 Wade L. Huntley and Robert Brown, “Missile Defense & China”, Foreign Policy in Focus [online] Volume 6, Number 3, January 2001, dalam http://www.fpif.org/briefs/vol6/v6n03taiwan.html, diakses tanggal 3 Desember 2014.

Wicaksono, Wahyu. 2014. “Foreign Policy Change”, materi disampaikan pada mata kuliah Perbandingan Politik Luar Negeri, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.910