Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

Melihat Lebih Jauh Kelangsungan Demokrasi dalam Kungkungan Globalisasi

15 June 2014 - dalam Globalisasi Strategi Oleh fyustiazari-fisip12

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada era kekinian demokrasi seringkali disuarakan oleh berbagai negara di dunia. Semakin terbukanya dunia akibat globalisasi sekarang ini menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa demokrasi menjadi amat penting untuk mendukung globalisasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, bahwa globalisasi adalah hal yang sangat penting dalam memajukan demokrasi itu sendiri. Masyarakat yang demokratis seringkali merupakan idaman bagi sebagian masyarakat negara di dunia ini, karena dengan adanya demokrasi, akhirnya suara mereka dapat didengar. Banyak pemimpin negara yang menyuarakan dan menjanjikan semakin terjaminnya demokrasi kepada para rakyatnya yang sesungguhnya mungkin tidak paham apa itu demokrasi yang sesungguhnya. Michael Hardt dan Antonio Negri (2004, 231) mengungkapkan bahwa munculnya demokrasi yang sekarang ini tampak berjaya menjadi ideologi yang kebanyakan dipakai di suatu negara hanyalah menandakan bahwa negara tersebut menentang adanya kekuatan komunisme di dunia ini pada masa Perang Dingin. Jika dilihat memang, pada masa Perang Dingin yang terjadi adalah persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kemudian memunculkan dua blok besar dengan dua ideologi yang berbeda. Demokrasi maupun komunisme yang dianut oleh beberapa negara dapat dikatakan muncul dari semacam dukungan bagi masing-masing negara yang bersaing. Karena Amerika Serikat yang menjadi pemenang dalam Perang Dingin maka demokrasi lah yang akhirnya banyak dianut oleh mayoritas negara di dunia ini. Dengan kenyataan yang demikian, lantas bagaimana kelangsungan demokrasi pada era globalisasi saat ini? Pada tulisan kali ini akan dijelaskan mengenai kelangsungan demokrasi pada era global saat ini merujuk pada tulisan Michael Hardt dan Antonio Negri yang berjudul “The Long March of Globalization”. Tulisan ini kemudian juga akan menekankan pendapat Hardt dan Negri dalam tulisannya tersebut dengan menggunakan dukungan dari sumber lain serta contoh kasus yang nantinya kemudian akan terlihat bagaimana sebenarnya kondisi demokrasi di bawah pengaruh globalisasi saat ini.

            Pasca Perang Dingin merupakan era jaya bagi demokrasi yang juga seringkali dipahami sebagai ideologi bagi dunia yang bebas (Hardt dan Negri 2004, 231). Hal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ditandai oleh kemenangan Amerika Serikat dengan nilai-nilai ideologi demokrasi liberal yang dibawanya pada Perang Dingin. Sejak itu kemudian demokrasi dapat dikatakan menjadi ideologi yang banyak dianut dan dijadikan dasar pemerintahan bagi kebanyakan negara di dunia ini. Namun pada era global saat ini Hardt dan Negri (2004, 232) mengatakan pesimis terhadap prospek baik dari demokrasi itu sendiri karena pada era globalisasi sekarang ini nyatanya demokrasi mengalami krisis yang ditandai bukan hanya dengan adanya korupsi yang merajalela tetapi juga ditandai dengan krisis yang melanda konsep demokrasi itu sendiri. Lebih jelas lagi, Hardt dan Negri (2004, 232) juga mengatakan bahwa konsepsi demokrasi global adalah berbeda dengan konsep demokrasi nasioal.

            Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai prospek demokrasi dalam era globalisasi, Hardt dan Negri (2004, 232-6) menyebutkan beberapa pemikiran yang muncul untuk mengidentifikasi hubungan antara globalisasi dan demokrasi. Pemikiran-pemikiran tersebut diantaranya yang pertama disebut social democratics. Pemikiran kaum demokratis sosial ini mengatakan bahwa globalisasi telah menyebabkan kemudian prospek demokrasi menjadi buruk. Hal ini diungkapkan oleh kaum demokratis sosial berkaitan dengan mengglobalnya ekonomi yang menyebabkan meningkatnya aktivitas baik perusahaan transnasional ataupun multinasional sehingga negara mulai kehilangan kontrol atas perekonomian saat ini. Kedua, kaum liberal cosmopolitan yang merupakan oposisis dari kaum sebelumnya, mengatakan bahwa globalisasi justru mendorong perkembangan demokrasi. Menurut mereka, keterbukaan ekonomi yang diakibatkan oleh globalisasi saat ini kemudian menyebabkan negara justru akan menjadi lebih bebas dalam melakukan pengaturan terhadap ekonominya dengan harapan agar ekonomi negara tersebut juga dapat dimajukan melalui liberalisasi ekonomi. Pendapat ini didukung oleh kaum sayap kanan, namun kaum sayap kanan juga menambahkan bahwa globalisasi ini mendorong demokrasi sedikit banyak dipengaruhi juga oleh hegemoni Amerika Serikat dalam mendorong perkembangan demokrasi. Kemudian yang terakhir ada kaum traditional-value conservative yang mengatakan bahwa globalisasi telah menghalangi perkembangan demokrasi. Hal ini disebabkan karena terlibatnya Amerika Serikat dalam globalisasi justru telah menyebabkan terjadinya ketidakteraturan kapitalisme itu sendiri sehingga membuat prospek demokrasi menjadi tidak bagus karena ketidakteraturan tersebut.

Dapat dilihat melalui pendapat-pendapat di atas bahwa globalisasi memang telah membagi dua pihak yang berbeda, yakni yang pro terhadap globalisasi dan yang kontra terhadap globalisasi. Namun, keberadaan beberapa posisi tersebut ternyata belum dapat menunjukkan secara jelas mengenai hubungan antara globalisasi dan demokrasi dan justru masih menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi itu sendiri (Hardt dan Negri 2004, 236). Demokrasi telah mengalami perubahan sejak modernisasi di era globalisasi sekarang ini. Perubahan pertama adalah adanya konsep universalisasi dalam globalisasi yang mulai menjanjikan adanya kesamaan hak pada semua orang. Namun kenyataan yang terjadi kemudian tidak demikian. Nyatanya baik level nasional maupun global, uneversalisme masih belum benar-benar ada dalam era globalisasi saat ini (Hardt dan Negri 2004, 241). Pernyataan ini juga dinyatakan oleh Alan Marc Rieu dalam tulisannya yang berjudul Deconstructive Globalization: Universalism, Globality, Diversity. Rieu (2009, 12) menyatakan bahwa univeralisme masih merupakan hal yang semu dalam era globalisasi saat ini yang masih dicari hingga sekarang. Terbukti memang, dengan masih adanya marginalisasi berdasarkan berbagai hal misalnya jenis kelamin atau warna kulit (Hardt dan Negri 2004, 241), menunjukkan bahwa universalisme belum benar-benar ada dalam era globalisasi saat ini.

Liberalisasi ekonomi yang merupakan produk dari globalisasi kemudian juga turut berperan menjadikan universalisme menjadi sebuah hal yang semu. Dengan adanya globalisasi ekonomi, negara dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian. Zimbabwe, misalnya, melakukan penyesuaian dengan program ESAP yang menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya liberalisasi ekonomi, negara dituntut untuk melakukan berbagai regulasi yang nantinya diharapkan dapat mempromosikan adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya regulasi tersebut, tidak ada yang dapat dilakukan oleh rakyat Zimbabwe itu sendiri selain hanya pasrah dengan kehidupan yang semakin sulit karena harga yang mahal tersebut semakin sulit dijangkau dan mereka juga tidak dapat melakukan tuntutan (Olurode 2003, 76). Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa universalisme masih belum mencapai pihak-pihak tertentu yang haknya diambil. Globalisasi telah mengambil sebagian hak mereka namun mereka tidak dapat menuntut apa-apa. Di level global, krisis universalisme juga terjadi diantaranya pada praktik pengambilan keputusan di berbagai NGO seperti IMF dan World Bank. Amerika Serikat memiliki porsi yang lebih banyak ketika dilakukan voting dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tentu telah menunjukkan bahwa universalisme juga belum dapat diterapkan secara baik di level global karena hak-hak yang dijanjikan dapat diperoleh oleh semua pihak ternyata tidak terjadi.

Kemudian, inovasi kedua yang terjadi pada demokrasi adalah mengenai perwakilan atau representasi (Hardt dan Negri 2004, 242). Representasi dalam demokrasi tentu merupakan hal yang sangat krusial dan penting dalam praktik demokrasi itu sendiri. Keterikatan antara pihak yang merepresentasi dan pihak yang terepresentasi merupakan hal yang penting agar kemudian aspirasi benar-benar tercapai. Namun pada kenyataannya sekarang ini, yang terjadi tidaklah demikian dan dengan begitu demokrasi menjadi terkikis (Hardt dan Negri 2004, 259). Munculnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai berita juga semakin memudahkan mereka dalam menyampaikan berbagai opini. Hal ini menyebabkan terdapat semakin banyaknya opini publik seharusnya banyak direpresentasikan oleh para pembuat kebijakan. Namun sayangnya yang terjadi adalah banyaknya ketidaksesuaian antara aspirasi publik dengan kepentingan para elit (Hardt dan Negri 2004, 259). Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa apresiasi publik tidak terwakilkan secara penuh sehingga menyebabkan esensi demokrasi itu sendiri tidak terlihat.

Dengan demikian, globalisasi tidak serta merta membuat prospek demokrasi menjadi baik. Telah banyak dijelaskan sebelumnya bahwa konsep demokrasi itu sendiri telah mengalami pengikisan sehingga banyak praktik dalam globalisasi yang tidak menampakkan esensi dari demokrasi. Penulis setuju dengan asumsi Hardt dan Negri mengenai universalisme yang sekarang ini belum benar-benar tercapai. Konsep demokrasi yang sesungguhnya adalah bahwa hak-hak universal seharusnya diterima oleh semua pihak. Namun ternyata banyak pihak yang kemudian tidak menerima hak-hak mereka atau mengalami ketidakseimbangan hak dengan pihak yang berkuasa. Hal ini tentu saja telah mengikis konsep murni demokrasi itu sendiri. Sementara mengenai representasi juga mengalami hal yang sama. Globalisasi ternyata tidak lantas membebaskan masyarakat untuk memiliki aspirasi yang nantinya akan terepresentasi. Aspirasi masyarakat kemudian hanyalah menjadi public opinion yang tidak mampu terwakili karena pihak yang berkuasa memiliki kepentingan lain yang berbeda. Hal ini kemudian tentunya juga menyebabkan terkikisnya konsep demokrasi itu sendiri. Melihat berbagai kenyataan yang terjadi saat ini, dapat dikatakan bahwa kelangsungan demokrasi sedang mengalami krisis yang nantinya mungkin akan semakin menghilangkan demokrasi itu sendiri di dunia, mengingat secara historis bahwa penanaman demokrasi pun merupakan hasil dari hegemoni Amerika Serikat yang menyebabkan banyak negara belum benar-benar siap menerima dan menjalankan konsep demokrasi itu sendiri dengan baik dan secara utuh.

 

Referensi:

Hardt, Michael dan Antonio Negri. 2004. “the Long March of Democracy”, dalam Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: the Penguin Press.

Olurode, Lai. 2003. “Gender, Globalisation and Marginalisation in Africa”, Africa Development. CODESRIA.

Rieu, A. M. “Deconstructive Globalization: Universalism, Globality, Diversity” [online], dalam http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/12/52/PDF. [Diakses pada 13 Juni 2014].

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.767.911