Fiqarrahmadani Yustiazari

a piece of my IR life

GLOBALISASI, REGULASI WTO, DAN TERGANGGUNYA AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN

23 May 2014 - dalam Globalisasi Strategi Oleh fyustiazari-fisip12

Globalisasi telah membawa perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat dirasakan. Temuan teknologi mutakhir tidak dapat dipungkiri telah mempermudah berbagai kegiatan manusia. Selama ini yang telah dikenal oleh masyarakat adalah semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi ke berbagai negara tanpa mengenal batas, namun teknologi tak hanya sebatas itu saja. Teknologi berkembang dalam bentuk yang lebih dari teknologi informasi dan komunikasi saja. Berbagai teknologi farmasi misalnya, telah menghasilkan berbagai temuan obat-obatan yang dahulu belum pernah ditemukan. Berbagai penyakit baru muncul, bersamaan dengan temuan berbagai obat-obatan mujarab sebagai penyembuhnya. Namun apakah kemudian akses terhadap temuan obat-obatan mujarab tersebut merata? Ini yang perlu dipertanyakan kembali. Philips LeGrain dalam tulisannya yang berjudul How Global Patent Laws Harm the Poor and the Sick memaparkan terganggunya akses terhadap obat-obatan yang terjadi terutama di negara berkembang yang disebabkan oleh peraturan mengenai hal intelektual. Lantas apa hubungan sulitnya akses obat-obatan tersebut dengan peraturan hak intelektual? Pada tulisan kali ini, penulis akan menjelaskan hubungan tersebut berdasarkan tulisan LeGrain sekaligus mendukung kritik LeGrain tersebut dengan menggunakan literatur pendukung lain dan memberikan bukti berupa contoh kasus.

Ada sebuah kutipan menarik yang diungkapkan pada laporan Glaxo Wellcome tahun 2000 (dalam LeGrain 2003, 254), yakni “Weakening intellectual property rights  will… serve to reduce the incentive for future research into the new medicines of the future, including innovation for neglected issues”. Kutipan tersebut mungkin sedikit menjelaskan bagaimana hubungan antara peraturan hak intelektual dan sulitnya akses terhadap obat-obatan khususnya di negara berkembang. Lebih lanjut, LeGrain menjelaskan mengenai sulitnya akses obat yang disebabkan karena peraturan WTO yang ketat mengenai hak intelektual melalui TRIPs (Trade-related aspects of intellectual property rights). Penjelasan LeGrain diawali dari kisah seorang anak di Afrika Selatan yang harus meniggal dunia karena terkena HIV karena pemerintah tidak mampu menyediakan obat anti-Aids baginya. Yang ingin disampaikan oleh LeGrain adalah bahwa Afrika Selatan telah kesulitan menyediakan anti-Aids karena sulitnya akses terhadap obat tersebut karena harga yang tinggi. Padahal Aids adalah penyakit keempat yang paling mematikan di dunia dan lebih dari tiga juta orang di negara miskin meninggal dunia (LeGrain 2003, 255). Hal ini disebabkan tidak mampunya negara menyediakan obat-obatan yang layak karena biaya untuk membeli obat tersebut tinggi. Hanya orang-orang yang sangat kaya saja yang mampu membelinya.

WTO menetapkan regulasi hak intelektual melalui TRIPs yang menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat menjual obat-obatan generik dengan harga yang jauh lebih murah sehingga terjangkau oleh negara-negara miskin. Cipla, perusahaan farmasi India berhasil menciptakan obat-obatan generik dari anti-Aids dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah yaitu 350 dolar per tahun (LeGrain 2003, 256). Harga tersebut tentu sangat murah daripada harga obat-obatan anti-Aids produksi negara maju yang harganya bisa mencapai 3000 dolar per tahun. Namun, hal tersebut kemudian tentunya ilegal menurut peraturan WTO melalui TRIPs (LeGrain 2003, 256). WTO melarang negara memproduksi atau menjual obat-obatan versi generik dengan harga murah (Shantharam 2005, 53). Hal ini dianggap keterlaluan oleh LeGrain karena terlalu ketatnya stadardisasi justru membahayakan. Ironis, ketika seharusnya WTO mempromosikan kebebasan perdagangan dan kompetisi, peraturan tentang hak intelektual justru membuat kompetisi dan inovasi menjadi terhambat. Ditambah lagi pelarangan ekspor obat-obatan versi generik dengan harga yang jauh lebih murah menyebabkan negara miskin kehilangan kesempatan untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Yalnee Shantharam (2005, 52) bahwa negara-negara miskin yang kebanyakan penduduknya ada di bawah garis kemiskinan menjadi sangat begantung pada obat-obatan buatan negara maju, padahal obat-obatan buatan negara maju tersebut tentu sangat mahal sehingga pada akhirnya harga tersebut tidak dapat dijangkau dan membuat masyarakat negara miskin kehilangan akses obat.

Terganggunya akses terhadap obat-obatan karena peraturan WTO tersebut dialami oleh masyarakat Zambia. Di Zambia, Aids telah menjadi sangat berbahaya karena bahkan telah menurunkan angka harapan hidup di Zambia yaitu dari 60 tahun hingga menjadi 37 tahun saja. Berbahayanya Aids yang telah melanda Zambia ini tentu saja menyebabkan Zambia harus menyediakan obat anti Aids agar penyakit ini tidak semakin berbahaya sedangkan anti-Aids yang telah memiliki hak paten berharga sekitar 10.400 dolar untuk konsumsi setahunnya. Zambia merupakan negara berkembang yang tidak mampu membeli obat-obatan berlabel hak paten yang harganya tinggi. Karena itu, Zambia menggunakan obat-obatan generik produksi Ranbaxy dari India yang berharga hanya 297 dolar untuk konsumsi per tahunnya. Obat-obatan generik produksi India tersebut kemudian terkena kasus pelanggaran hak intelektual oleh WTO dan tentu saja peredarannya dihentikan. Karena peredaran tersebut dihentikan, maka Zambia tidak memiliki pemasok obat murah lagi ke negaranya (Shantharam 2005, 52). Kasus yang dialami oleh Zambia ini tentu merupakan pukulan yang berat karena kehilangan akses obat murah kemudian akan memperburuk tingkat kesehatan masyarakat Zambia. Hal ini tentu keterlaluan karena hak intelektual dapat membahayakan jiwa banyak orang.

Kritik tersebut kemudian ditanggapi oleh WTO melalui Deklarasi Doha. Melalui deklarasi yang dilaksanakan di Doha tersebut kemudian disepakati tentang TRIPs yang lebih fleksibel dengan dengan melonggarkan peraturan tentang hak intelektual agar kemudian negara-negara miskin mendapatkan akses terhadap obat-obatan murah (LeGrain 2003, 262). Meski demikian, peraturan ini hanya berlaku selama sepuluh tahun, yaitu pada tahun 2006 sampai 2016 saja. Dengan hanya berlaku selama sepuluh tahun tersebut kemudian tidak menjamin bahwa negara miskin akan terus mendapatkan akses murah di masa depan. Hal ini tentu memungkinkan sulitnya akses yang lagi-lagi harus dialami oleh negara-negara miskin. Ini dinilai masih tidak adil bagi negara-negara miskin. Negara maju menilai bahwa akan terasa tidak adil jika negara miskin dapat membeli obat-obatan dengan lebih murah dibandingkan dengan negara maju (LeGrain 2005, 263). Protes dari negara maju tersebut kemudian juga menimbulkan keberatan dari LeGrain. Menurutnya, jika ada satu orang miskin di negara kaya tidak dapat menebus resep, maka pemerintah bisa menanggung biaya resep obat tersebut, namun hal ini tidak berlaku bagi negara miskin karena ketika masyarakat negara miskin harus meninggal karena tidak bisa menebus resep obat, maka pemerintah tidak dapat melakukan apa-apa karena kapasitas ekonomi negara yang kecil. Yang coba ditekankan LeGrain di sini adalah perlunya perlakuan khusus untuk negara berkembang dalam akses obat-obatan sehingga akses untuk kesehatan juga merata.

Dengan demikian, penulis setuju dengan kritik LeGrain terhadap ketatnya peraturan hak intelektual oleh WTO. Hal ini tentu sangat berbahaya karena bersangkutan dengan kesehatan dan mengancam jiwa. Kasus di Zambia telah banyak membuktikan bagaimana negara miskin diperlakukan tidak adil oleh peraturan hak intelektual yang terlalu ketat tersebut. Seharusnya WTO mendorong inovasi, namun ternyata WTO hanya menghambat inovasi dan kompetisi saja. Padahal temuan obat generik dapat dikembangkan sehingga dengan harga yang murah, obat generik tersebut dapat berkompetisi di pasaran sekaligus menyelamatkan banyak jiwa. Pernyataan LeGrain tentang perlakuan khusus untuk negara berkembang pun perlu dilakukan. Deklarasi Doha yang pada dasarnya memuat kepentingan negara berkembang seharusnya lebih menekankan dukungan kepada negara berkembang dalam jangka panjang, bukan hanya dalam jangka pendek saja untuk mendukung pembangunan negara berkembang. Karena sejatinya keberhasilan pembangunan negara berkembang juga ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Sayangnya, perbaikan kesehatan oleh negara berkembang masih dihambat oleh terganggunya akses obat-obatan meski teknologi farmasi menjadi semakin maju karena globalisasi.

 

Referensi:

LeGrain, Philippe,  2003. “How Global Patent Laws Harm the Poor and the Sick”, dalam Open World: the Truth about Globalisation, London: Abacus Book.

Shantharam, Yalnee, 2005. “Patents Laws, The WTO and The HIV/AIDS Pandemic”, dalam The Cost of Life. Undercurrent. 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

Lets have talk on Twitter!

My Treasured Life

    Instagram

Pengunjung

    1.761.782